Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Guru Besar IPB: Pengelolaan Perikanan RI Belum Pertimbangkan Keseimbangan Sistem Ekologi dan Sosial

image-gnews
Pekerja memindahkan ikan tuna hasil tangkapan nelayan dari kapal di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Rabu, 28 Desember 2022. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menerapkan kuota penangkapan ikan di laut pada Januari 2023 untuk menjaga populasi di wilayah Indonesia. ANTARA/Wahyu Putro A
Pekerja memindahkan ikan tuna hasil tangkapan nelayan dari kapal di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Rabu, 28 Desember 2022. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menerapkan kuota penangkapan ikan di laut pada Januari 2023 untuk menjaga populasi di wilayah Indonesia. ANTARA/Wahyu Putro A
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Bidang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor (IPB), Luky Adrianto mengatakan secara alamiah pengelolaan perikanan di Tanah Air dihadapkan pada pengelolaan sebuah sistem yang kompleks, yaitu interaksi antara sistem ekologi perairan dan sistem sosial. 

"Namun dalam implementasinya, pengelolaan perikanan masih belum mempertimbangkan keseimbangan antar keduanya," tutur Lucky melalui keterangan tertulis, Sabtu, 18 Maret 2023. 

Ia menilai kepentingan untuk kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dirasakan lebih besar dibandingkan dengan misalnya kesehatan ekosistemnya, atau sebaliknya. Artinya, kata dia, pendekatan yang dilakukan masih parsial. 

Selain itu, pengelolaan perikanan Indonesia belum terintegrasi dalam sebuah batasan ekosistem yang menjadi habitat dari sumberdaya ikan sebagai unit tata kelola atau ecosystem based governance. Karena itu ia mendorong konsep social-ecological system (SES) untuk mengelola perikanan nasional.

Lucky menjelaskan SES adalah konsep yang muncul untuk memahami dinamika keterkaitan yang tidak terpisahkan antara sistem ekologi dengan sistem sosial. Keterkaitan antar kedua sistem ini merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dipisahkan (intertwined) dan bersifat tidak dapat sempurna pulih atau irreversible.

Dengan menggunakan pendekatan SES, Lucky mengatakan pemahaman secara utuh terhadap sistem perikanan sebagai unit SES dapat ditingkatkan. Tujuannya untuk menjamin keberlanjutan sistem perikanan tersebut. 

Adapun hasil penelitiannya terhadap pengelolaan perikanan lamun di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, menunjukkan bahwa ekosistem lamun menjadi sumber pendapatan utama bagi nelayan tradisional di empat desa, yaitu Desa Teluk Bakau, Desa Malang Rapat, Desa Berakit, dan Desa  

Dengan menggunakan robustness framework, tuturnya, terdapat 30 komponen (nodes) dan 60 hubungan (edges). Setiap komponen pun memiliki ikatan atau relasi dengan komponen yang lainnya membentuk sebuah  jejaring.

Selanjutnya: Lucky juga memperhatikan instrumen...

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


IPB Buka Lowongan 137 Dosen CPNS dan 19 PPPK 2023, Ini Formasinya

11 jam lalu

Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB).
IPB Buka Lowongan 137 Dosen CPNS dan 19 PPPK 2023, Ini Formasinya

Daftar 137 formasi CPNS dosen dan 19 PPPK tenaga kesehatan IPB University 2023, di antaranya asisten ahli - dosen dan lektor - dosen.


Walhi: Kerusakan Ekologi Rempang Eco City Lebih Besar dari Dampak Ekonomi

3 hari lalu

Warga membawa spanduk saat unjuk rasa bela Rempang di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 26 September 2023. Mereka menuntut aparat untuk membebaskan warga yang ditahan saat konflik agraria antara warga Rempang dibubarkan oleh aksi represif polisi. Massa aksi juga menyerukan agar pemerintah lebih pro pada hak-hak rakyat ketimbang pencaplokan lahan demi investasi. TEMPO/Prima mulia
Walhi: Kerusakan Ekologi Rempang Eco City Lebih Besar dari Dampak Ekonomi

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia menyebut potensi kerusakan ekologi akibat proyek Rempang Eco City lebih besar dibanding dampak ekonomi.


LinkedIn Rilis Top 10 Startups di Indonesia, Perusahaan Agrikultur Memimpin

3 hari lalu

Logo untuk LinkedIn Corporation di Mountain View, California, AS 6 Februari 2013. [REUTERS/Robert Galbraith]
LinkedIn Rilis Top 10 Startups di Indonesia, Perusahaan Agrikultur Memimpin

Platform LinkedIn merilis daftar Top 10 Startups 2023 di Indonesia.


Reklamasi di Pelabuhan Panjang Lampung Dihentikan, KKP: Izin Tidak Lengkap

3 hari lalu

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara proyek reklamasi milik PT SIM di Pelabuhan Panjang, Lampung. Foto: Humas KKP
Reklamasi di Pelabuhan Panjang Lampung Dihentikan, KKP: Izin Tidak Lengkap

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara proyek reklamasi milik PT SIM di Pelabuhan Panjang, Lampung. Penghentian dilakukan karena perusahaan itu tidak melengkapi izin yang diperlukan.


Kebakaran Akibat Flare, Pemulihan Ekosistem Gunung Bromo Butuh Waktu Lima Tahun

10 hari lalu

Kondisi padang rumput atau sabana di Lembah Watangan alias Bukit Teletubbies yang gosong kehitaman pada Kamis pagi, 21 September 2023. Bukit Teletubbies jadi tempat kejadian perkara terjadinya kebakaran hebat yang menghanguskan hampir semua hutan dan lahan di sekitar Gunung Bromo sepanjang 6-14 September 2023. TEMPO/Abdi Purmono
Kebakaran Akibat Flare, Pemulihan Ekosistem Gunung Bromo Butuh Waktu Lima Tahun

Kebakaran pada 6-14 September merujuk pada kebakaran yang diawali terbakarnya sabana Teletubbies Gunung Bromo akibat pengunjung menyalakan flare.


Terpopuler: Konflik Rempang karena Pemerintah Oversimplifikasi, Teten soal Sepi Pembeli di Pasar Tanah Abang

15 hari lalu

Pengunjuk rasa melempari personel polisi saat aksi unjuk rasa warga Pulau Rempang di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Batam, Kepulauan Riau, Senin, 11 September 2023. Aksi yang menolak rencana pemerintah merelokasi mereka tersebut berakhir ricuh. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
Terpopuler: Konflik Rempang karena Pemerintah Oversimplifikasi, Teten soal Sepi Pembeli di Pasar Tanah Abang

Berita terpopuler bisnis pada Sabtu kemarin dimulai dari konflik Pulau Rempang yang di antaranya dipicu karena oversimplikasi oleh pemerintah.


Jokowi Tantang IPB Berinovasi Genjot Produktivitas Padi jadi 12 Ton per Hektare: Harus Out of Mind

16 hari lalu

Presiden Jokowi saat memberikan orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis IPB Univrersity ke-60, Jumat, 15 September 2023. Dok. IPB
Jokowi Tantang IPB Berinovasi Genjot Produktivitas Padi jadi 12 Ton per Hektare: Harus Out of Mind

Presiden Jokowi menantang IPB bisa mengembangkan inovasi yang dapat menggenjot produktivitas padi menjadi 10-12 ton per hektare.


Rektor IPB Klaim Penguasaan AI sampai IoT, Jokowi Minta Ini

17 hari lalu

Ilustrasi Institut Pertanian Bogor (IPB). dok.TEMPO
Rektor IPB Klaim Penguasaan AI sampai IoT, Jokowi Minta Ini

IPB University merayakan Dies Natalis ke-60, Jumat 15 September 2023.


Jokowi Pidato Krisis Pangan di IPB, Ungkit Bertemu Putin dan Zelensky

17 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat mengecek stok beras di Gudang Bulog Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 11 September 2023. Jokowi didampingi oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Dirut Perum Bulog Budi Waseso dan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi. Istimewa
Jokowi Pidato Krisis Pangan di IPB, Ungkit Bertemu Putin dan Zelensky

Jokowi menyoroti sejumlah negara yang membatasi ekspor pangan, termasuk India yang baru menghentikan ekspor komoditas tersebut.


Jepang Mengadu ke WTO, Tak Terima Cina Larang Impor Produk Perikanan

27 hari lalu

Seorang pengunjuk rasa memegang plakat bertuliskan
Jepang Mengadu ke WTO, Tak Terima Cina Larang Impor Produk Perikanan

Jepang mengadukan larangan impor perikanan oleh Cina ke WTO.