Pencapaian tersebut bukan tanpa kendala, masih ada beberapa Kementerian/Lembaga maupun Pemda yang ragu untuk melakukan transaksi melalui katalog elektronik terutama pada sektor konstruksi.
Terkait hal tersebut, LKPP mengajak Kementerian/Lembaga/Pemda yang telah berhasil melakukan pengadaan konstruksi melalui katalog elektronik untuk berbagi kisah sukses. Hal ini diyakini Yulianto dapat menumbuhkan kepercayaan bagi yang akan bertransaksi melalui katalog elektronik.
Yulianto mengatakan LKPP optimistis bahwa target 5 juta produk tayang pada Katalog Elektronik akan tercapai di akhir 2023. Nilai transaksi diharapkan akan terus meningkat seiring dengan progres penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP).
Katalog Elektronik bukan hanya milik LKPP atau pemerintah namun juga untuk kepentingan bersama. Penyedia berkepentingan menjual barang, Kementerian/Lembaga/Pemda berkepentingan membeli barang, masyarakat juga punya kepentingan untuk mengawas proses pengadaan yang dibiayai oleh APBN/APBD.
Lebih lanjut, katalog juga membuka ruang adanya peran serta masyarakat untuk bersama-sama memantau katalog elektronik agar transparansinya dapat diusung bersama.
Seiring perkembangan teknologi menuju era digital, digitalisasi pengadaan menjadi hal yang sangat penting. Digitalisasi pengadaan memungkinkan untuk memonitor data harga pasar di seluruh negeri bahkan di luar negeri guna menjadi dasar evaluasi kewajaran harga.
"Tidak hanya itu kemudahan akses data pada digitalisasi pengadaan juga memungkinkan monitoring pada transaksi yang dinilai tidak wajar sehingga dapat mendukung aksi pencegahan korupsi," kata Yulianto.
Pilihan Editor: Percepat Penyediaan Infrastruktur IKN: Kemenkeu, Bappenas, dan LKPP Dorong Skema KPBU
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
