TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) membeberkan data survei terintegrasi pertanian terakhir yang dilakukan pada 2021. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M. Habibullah mengungkapkan 72,19 persen petani di Indonesia merupakan petani skala kecil dengan rata-rata pendapatan bersih sebesar Rp 5,23 juta dalam setahun.
Angka tersebut jauh berada di bawah besaran garis kemiskinan, yakni pendapatan Rp 535.547 per bulan. Sedangkan rata-rata pendapatan bersih dari petani skala besar adalah Rp 22,98 juta dalam setahun.
"Banyak hal yang bisa dianalisis dari data ini, soal ketimpangan petani, distribusi pendapatan, dan dikaitkan dengan gini rasio," ucapnya di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan pada Selasa, 7 Maret 2023.
Petani yang masuk dalam kategori skala kecil merupakan petani yang hanya memiliki lahan maksimal 2 hektare dengan jumlah ternak yang dipelihara maksimal 3 ekor.
Menurut Habibullah, petani skala kecil paling banyak berada di Pulau Jawa sebesar 58,18 persen. Angka petani skala kecil tertinggi di Pulau Jawa berada di Jawa Timur sebesar 20,08 persen, lalu Jawa Tengah 18,13 persen, dan Jawa Barat 14,85 persen.
Kemudian jumlah petani skala kecil terbesar kedua berada di Pulau Sumatera dengan persentase 20,29 persen. Lalu 6,89 persen di Sulawesi, 7,45 persen di Bali dan Nusa Tenggara. Kemudian 4,41 persen di Kalimantan, dan 2,78 persen di Maluku dan Papua.
Adapun lima provinsi dengan rata-rata pendapatan terendah adalah Papua, yakni sebesar Rp 60.584 per hari. Kemudian disusul oleh Kalimantan Selatan sebesar Rp 87.797, DKI Jakarta Rp 105.385, dan Sulawesi Tengah Rp 110.190, dan NTT Rp 116.543.
Sedangkan rata-rata pendapatan petani skala kecil tertinggi berada di Riau, yaitu sebesar Rp 310.747 per hari. Lalu petani skala kecil di Jawa Tengah sebesar Rp 298.893, Lampung Rp 297.295, Kalimantan Utara Rp 286.096, dan Bengkulu Rp 270.830.
Sementara itu, ia mengungkapkan distribusi penduduk bekerja nasional per Agustus 2022, pertanian mencapai 28,61 persen dari total penduduk bekerja 135,3 juta orang. Tetapi persoalan yang mendasar, kata dia, penduduk miskin yang ada sebanyak 14,38 juta jiwa di pedesaan, justru 67,57 persen bekerja di sektor pertanian.
"Karena itu dibutuhkan evaluasi dan monitoring progress pembangunan sektor pertanian dan wilayah pedesaan secara lengkap, cepat, akurat, dan hemat," tuturnya.
Pilihan Editor: Food Estate Masih Menuai Kritik, Pakar: Lahan Tak Cocok dengan Komoditas Pertanian Skala Besar
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
