Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Food Estate Masih Menuai Kritik, Pakar: Lahan Tak Cocok dengan Komoditas Pertanian Skala Besar

Akademisi: Food Estate Adalah Keniscayaan bagi Negara Agraris | Foto: dok.Kementan
Akademisi: Food Estate Adalah Keniscayaan bagi Negara Agraris | Foto: dok.Kementan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga tahun setelah dicanangkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), proyek lumbung pangan atau food estate masih terus menuai kritik. Juru kampanye Pantau Gambut Wahyu A. Perdana mengatakan alokasi anggaran sebanyak Rp 1,5 triliun untuk proyek food estate di tahun 2021-2022, terbukti belum mampu mengakselerasi hasil panen.

"Hal ini terjadi akibat lahan yang ditanami sebagian besar merupakan lahan gambut yang selalu basah dan memiliki tingkat keasaman cukup tinggi, sehingga tidak cocok dengan komoditas pertanian skala besar," tutur Wahyudalam diskusi virtual pada Jumat, 3 Maret 2023. 

Dari riset yang dilakukan Pantau Gambut, Wahyu mengungkapkan ada empat wilayah Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di Kalimantan Tengah terindikasi masuk ke dalam tingkat kerentanan tinggi atau high risk kebakaran hutan dan lahan. Di antaranya, 190.395 hektare pada KHG Sungai Kahayan-Sungai Sebangau yang termasuk ke dalam wilayah food estate juga berada dalam kondisi yang sama rentannya.

Selain itu, Wahyu berujar, hutan gambut yang dibuka untuk lumbung pangan dapat melepaskan emisi sekitar 427 ton karbon ke udara. Ditambah, kata dia, ekosistem gambut yang rusak sangat sulit dan mahal untuk direstorasi, butuh waktu 10 ribu tahun untuk pembentukannya. 

Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk meninjau kembali regulasi proyek food estate dengan mempertimbangkan dampak kerusakan ekologi. Megaproyek inipun, menurutnya, telah menurunkan kesejahteraan petani lokal. 

Selanjutnya: Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional Walhi....

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


KKP Ajak Aktivis Jadi Tim Kajian Pengembangan Pasir Laut, Walhi: Cara Pemerintah Mengaburkan Substansi Permasalahan

2 hari lalu

Ilustrasi pengerukan pasir laut. Shutterstock
KKP Ajak Aktivis Jadi Tim Kajian Pengembangan Pasir Laut, Walhi: Cara Pemerintah Mengaburkan Substansi Permasalahan

KKP akan membentuk tim kajian untuk mendukung perizinan eksploitasi dan ekspor pasir laut.


Menteri KKP Janji Ajak Greenpeace, Walhi, serta Akademisi Menganalisis Setiap Izin Ekspor Pasir Laut

2 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama (kiri-kanan) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut didorong oleh tingginya permintaan reklamasi di dalam negeri. Tempo/Tony Hartawan
Menteri KKP Janji Ajak Greenpeace, Walhi, serta Akademisi Menganalisis Setiap Izin Ekspor Pasir Laut

KKP menyatakan akan membentuk tim kajian untuk menganalisis perizinan ekspor pasir laut.


Terkini: Walhi Tanggapi Pernyataan Luhut Ekspor Pasir Laut Tak Rusak Lingkungan, Estimasi Gaji ke-13 yang Diterima Prabowo dan Ganjar

2 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan saat dimintai keterangan setelah menghadiri acara DBS Asian Insights Forum di Ballroom The St. Regis Jakarta, Jakarta Selatan pada Rabu, 15 Maret 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Terkini: Walhi Tanggapi Pernyataan Luhut Ekspor Pasir Laut Tak Rusak Lingkungan, Estimasi Gaji ke-13 yang Diterima Prabowo dan Ganjar

Walhi buka suara atas pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut ekspor pasir laut tak merusak lingkungan.


Luhut Sebut Ekspor Pasir Laut Tak Merusak Lingkungan sebab Ada GPS, Walhi: Persoalannya Bukan Teknologi

2 hari lalu

Sekelompok bulung pelikan berkumpul di pasir timbul Ngurtavur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, Selasa, 25 Oktober 2022. Ngurtavur adalah pasir timbul yang muncul setiap terjadi air laut surut jauh atau warga setempat menyebutnya meti, sehingga berbentuk seperti pulau kecil yang dijadikan persinggahan burung pelikan dari Australia dan juga objek wisata terkenal di Maluku Tenggara. ANTARA FOTO/FB Anggoro
Luhut Sebut Ekspor Pasir Laut Tak Merusak Lingkungan sebab Ada GPS, Walhi: Persoalannya Bukan Teknologi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ekspor pasir laut tidak merusak lingkungan karena ada GPS atau teknologi lainnya. Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi buka suara atas pernyataan Luhut tersebut.


28 Eksekutif Daerah Walhi se-Indonesia Minta Jokowi Cabut Aturan Ekspor Pasir Laut

3 hari lalu

Ilustrasi pasir laut. Pixabay
28 Eksekutif Daerah Walhi se-Indonesia Minta Jokowi Cabut Aturan Ekspor Pasir Laut

PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut diketahui mengizinkan ekspor pasir laut yang telah dilarang selama 20 tahun.


Pro - Kontra Ekspor Pasir Laut, Walhi: Jokowi Langgar Komitmennya, Apa Kata Luhut?

3 hari lalu

Ilustrasi pasir laut. Pixabay
Pro - Kontra Ekspor Pasir Laut, Walhi: Jokowi Langgar Komitmennya, Apa Kata Luhut?

Keputusan Presiden Jokowi untuk membuka kembali ekspor pasir laut setelah 20 tahun tidak lepas dari pro dan kontra di masyarakat


Langkah Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut Banjir Kritik, Ini Tanggapan Kementerian Kelautan dan Perikanan

3 hari lalu

Jokowi Kembali Izinkan Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Warga Lokal
Langkah Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut Banjir Kritik, Ini Tanggapan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menanggapi sejumlah kritik atas keputusan Presiden Jokowi membuka kembali ekspor pasir laut.


Terpopuler: Alasan Luhut Menyukai Investor Cina, Untung atau Buntung Ekspor Pasir Laut

3 hari lalu

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan bertemu dengan Ketua Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Tiongkok (NDRC) H.E. Zheng Shanjie, Selasa, 4 April 2023 (Sumber: IG @luhut.pandjaitan)
Terpopuler: Alasan Luhut Menyukai Investor Cina, Untung atau Buntung Ekspor Pasir Laut

Terpopuler: Alasan Menteri Luhut menyukai investor Cina, polemik pembukaan kembali ekspor pasir laut.


Respons Susi Pudjiastuti dan Walhi Setelah Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, 20 Tahun Tak Diberlakukan

3 hari lalu

Susi Pudjiastuti. ANTARA
Respons Susi Pudjiastuti dan Walhi Setelah Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, 20 Tahun Tak Diberlakukan

Jokowi kembali berlakukan ekspor pasir laut setelah 20 tahun tak diberlakukan. Begini respons Susi Pudjiastuti dan Walhi.


Menteri Syahrul Yasin Limpo Optimis Indonesia Menjadi Lumbung Pangan Dunia 2045

3 hari lalu

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Pertanian, Pangan, dan Perdesaan Korea Selatan Chung Hwang-keun di Jakarta, Selasa (16/5/2023). (ANTARA/Aji Cakti)
Menteri Syahrul Yasin Limpo Optimis Indonesia Menjadi Lumbung Pangan Dunia 2045

Mentan Syahrul Yasin Limpo optimis Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia pada 2045.