TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut kinerja badan layanan umum (BLU) di Kementerian Perhubungan terus bertumbuh dan berkontribusi positif bagi Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP. Pada 2022, kata Budi Karya, pendapatan BLU Kementerian Perhubungan mencapai Rp 1,67 triliun atau 18,63 persen dari total capaian PNBP sebesar Rp 9,01 triliun.
“Dari hasil pendapatan BLU tersebut, 93,64 persen dikembalikan kepada masyarakat melalui peningkatan pelayanan. Sedangkan sisanya sebesar 6,36 persen menjadi saldo awal BLU,” kata Budi Karya melalui keterangan pers, Kamis, 2 Maret 2023.
Adapun sejumlah manfaat dari pendapatan BLU di lingkungan Kementerian Perhubungan yang telah dihasilkan, antara lain berupa pengawasan teknik navigasi penerbangan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan; integrasi LRT, BRT, dan feeder di Sumatera Selatan; pemberian kuota khusus bagi orang asli Papua untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang transportasi; dan memberikan diklat gratis untuk masyarakat umum melalui program Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) dalam rangka meningkatkan keselamatan bertransportasi.
Budi Karya juga mengatakan, sejak BLU Kementerian Perhubungan dibentuk pada 2014, jumlah satuan kerja (Satker) terus meningkat. Tercatat hingga 2022, ada 35 Satker BLU Kementerian Perhubungan yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Dia pun mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar pengelolaan BLU memiliki kriteria dan panduan yang lebih fleksibel dan prosesnya lebih cepat agar produktivitasnya meningkat.
“Kementerian dan lembaga pemerintah tidak sekedar jadi cost center yang membebani APBN, tetapi harus mampu bertransformasi dan berkreativitas untuk mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki secara bertanggung jawab dan melalui tata kelola yang baik. Sehingga pelayanan yang diberikan ke masyarakat juga semakin meningkat, ” ucap Budi.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan saat ini sudah ada 264 BLU yang dikelola kementerian dan lembaga pemerintahaan di Indonesia. Nilai aset yang dikelola mencapai Rp 1.170 triliun. BLU tersebut menyumbang Rp 89,5 triliun untuk PNBP. Bendahara negara pun berharap pengelola BLU semakin kreatif.
“Tunjukkan bahwa Indonesia punya BLU, yang meski sepenuhnya dimiliki negara, mampu memberikan pelayanan terbaik dan menciptakan kepuasan masyarakat seperti badan usaha komersial lainnya,” kata Sri Mulyani.
Pilihan Editor: Jokowi Soal Pegawai Pajak dan Bea Cukai Hedon: Pantas Rakyat Kecewa, Perilaku Aparat Jumawa, Pamer Kuasa, Kekayaan
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
