TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengonfirmasi bahwa Presiden Jokowi mengusulkan Perry Warjiyo untuk kembali menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI). Said pun menyampaikan sejumlah tugas yang harus diemban Gubernur BI ke depan.
Pertama, memastikan tingkat inflasi terkendali "Inflasi ini menjadi urusan sangat penting. Inflasi tinggi bisa menjadi malapetaka bagi sebuah pemerintahan, sebab berpengaruh langsung bagi hajat hidup rakyat banyak," kata Said melalui keterangan tertulis, Rabu, 22 Februari 2023.
Selain itu, BI harus memastikan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama global, terutama dolar Amerika Serikat, tetap stabil. Said berujar, gejolak rupiah bisa membuat runyam pasar keuangan dalam negeri. Oleh sebab itu kemampuan mengorganisir dan membuat keputusan tepat dalam melakukan berbagai operasi pasar yang dijalankan oleh BI.
Lebih lanjut, Said mengatakan BI juga bertanggung jawab untuk memastikan inklusi keuangan berjalan dengan baik. Memastikan berbagai transaksi keuangan, khususnya perihal sistem pembayaran berjalan dengan baik, aman, dan cepat. "BI juga berwenang mengelola lalu lintas devisa, dan cadangan devisa negara," ujar Said.
Adapun melalui Undang Undang No 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), lanjut Said, ditegaskan bahwa keseluruhan tugas dan kewenangan BI dalam menjalankan kebijakan makroprudensial harus juga diletakkan dalam kerangka pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
Oleh sebab itu, ada sejumlah hal yang perlu dipertimbangkan untuk memilih Gubernur BI. Pertama, kata Said, Gubernur BI harus memiliki chemistry dengan jajaran KSSK. Kemudian, sudah terbentuk bonding dengan Menteri Keuangan, serta para Komisioner OJK dan LPS. "Syarat ini penting sebab saat ini dan ke depan kita menghadapi tantangan ekonomi yang tidak mudah," kata Said.
Menurut Said, ekonomi global diprediksikan masih sulit, kita di dalam negeri juga menghadapi tahun politik. Sehingga dibutuhkan Gubernur BI yang bisa memastikan ekonomi kita tetap tumbuh berkelanjutan. Peran ini telah dijalankan dengan baik oleh Gubernur BI saat ini.
Kedua, sosok gubernur BI yang dibutuhkan adalah sosok yang bisa sigap, dan tanggap terhadap berbagai tantangan baru yang tidak terduga. Artinya, bisa membantu pemerintah ketika menghadapi tahun sulit, seperti menghadapi pandemi covid19 tahun 2020-2021 lalu.
Tugas penting lainnya bagi Gubernur BI adalah memastikan kelanjutan pengaturan tentang lalu lintas dan cadangan devisa negara. Pengaturan tentang lalu lintas devisa diperlukan untuk memastikan devisa negara memiliki dampak multiplier pada ekonomi nasional. Agenda ini yang perlu diperkuat kedepan.
"Kita juga membutuhkan sosok Gubernur BI yang bisa dan telah membangun hubungan baik dengan DPR. Terutama kepada pimpinan DPR, alat kelengkapan dewan seperti Badan Anggaran dan Komisi XI DPR," kata Said.
Kemampuan tersebut menurutnya dibutuhkan oleh Gubernur BI agar dalam menjalankan tugas tugas strategis BI secara teknokrasi juga mendapatkan dukungan politik yang kuat dari DPR. Adapun hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah, Gubernur BI harus sosok yang memiliki jaringan internasional. Pasalnya, hal tersebut akan menambah kepercayaan pasar, khususnya investor internasional terhadap pasar keuangan Indonesia.
"Sosok Gubernur BI yang diakui secara internasional akan mendorong capital inflow untuk menguatkan pasar keuangan kita. Agenda ini perlu diperkuat oleh Gubernur BI kedepan," pungkasan.
Pilihan Editor: Bapanas Buka Suara Soal Potensi Bulog Kalah Saing dengan Swasta di Musim Panen Raya
