Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Betulkah Pengusaha Ritel Tak Ambil Margin dari Penjualan Beras Bulog? Ini Kata Aprindo

image-gnews
(Dari kiri) Direktur Utama ID FOOD Frans Marganda Tambunan, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey, Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo Adi di Hypermart Puri Indah, Jakarta Barat. TEMPO/Riani Sanusi Putri
(Dari kiri) Direktur Utama ID FOOD Frans Marganda Tambunan, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey, Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo Adi di Hypermart Puri Indah, Jakarta Barat. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perum Bulog menyalurkan beras ke ritel modern dalam rangka program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP. Direktur Utama Bulog Budi Waseso alias Buwas mengungkapkan pendistribusian beras Bulog lewat ritel sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo alias Jokowi. 

Penjualan beras Bulog di ritel modern dilakukan melalui kerja sama pemerintah dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Buwas mengklaim pengusaha ritel tidak mendapatkan margin sama sekali dari penjualan beras Bulog ukuran 5 kilogram seharga Rp 47.250. Harga itu sesuai dengan harga eceran tertinggi di level konsumen, yakni Rp 9.450 per kilogram. Beras tersebut baru tersedia Hypermart, Ramayana, Indogrosir, dan Transmart.

"Beliau ini, jajarannya tidak mengambil margin karena wujud kepedulian beliau kepada negara dan masyarakat.  Jadi clear, saya lakukan ini perintahnya presiden untuk memotong mata rantai yang membuat harga beras yang mahal. Juga untuk menghindari berkembangnya kartel beras," kata Buwas di Hypermart Puri Indah, Jakarta Barat pada Rabu, 8 Februari 2023. 

Sebagai informasi, beras Bulog dijual ke distributor dengan harga Rp 8.300 per kilogram. Kemudian, harga jual dari distributor ke pengecer dibatasi maksimal Rp 8.900 per kilogram. Misalnya, pedagang Pasar Induk Beras Cipinang membeli beras Bulog seharga Rp 8.300 per kilogram, hanya boleh menjual ke pengecer maksimal Rp 8.900 per kilogram dengan harapan harga beras di level konsumen tak lebih dari Rp 9.450 per kilogram.

Sedangkan pengusaha ritel mendapatkan beras Bulog dengan harga Rp 8.300 dan bisa langsung menjual ke konsumen seharga Rp 9.450 per kilogram. Saat dimintai konfirmasi, Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menjelaskan perhitungan margin yang didapatkan perusahan ritel. 

Roy mengakui ada margin yang diterima pengusaha ritel, namun menurutnya sangat kecil. "Kepala Bulog bilang enggak ada margin, ya memang enggak ada margin. Ini tipis sekali," kata dia saat ditemui di kawasan Puri Permai, Jakarta Barat pada Rabu, 8 Februari 2023.

Dia menjelaskan memang peritel membeli harga beras Bulog Rp 8.300 per kilogram namun untuk sampai ke distribution center maka ada biaya lagi sebesar Rp 325 per kilogram. Kemudian, kata Roy, ada biaya bongkar, lalu biaya menaikan stok ke truk, dan biaya transportasi. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lalu, ada biaya yang harus dibayarkan ke tenaga kerja yang mengangkut beras tersebut. Selanjutnya, Roy menjelaskan ada penyimpanan. Tak hanya itu, ketika sampai ke toko retail ada biaya merchandise agar bisa sampai di rak. 

"Nah semuanya itu sudah termasuk. Jadi marginnya di angka yang bisa dihitung saja kan, ya selisihnya itu biaya (margin)," ujarnya. 

RIANI SANUSI PUTRI 

Pilihan Editor: Jokowi Tegur Luhut Soal Promosi Acara F1 Powerboat, Sandiaga: 25 Ribu Tiket Laris, Kami Tidak Khawatir

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Profil Witjaksono, Pengusaha Muda NU yang Namanya Muncul di Survei Pilgub Jateng

20 jam lalu

Witjaksono, pengusaha muda NU (Foto: witjaksono.id)
Profil Witjaksono, Pengusaha Muda NU yang Namanya Muncul di Survei Pilgub Jateng

Hasil survei Pilgub Jateng menunjukkan elektabilitas Wijaksono melampaui Ahmad Luthfi dan Kaesang.


Ahmad Sahroni Sebut Ada 'Dewa' Politik yang Atur Pilkada Jakarta, Pengamat: Penguasa dan Pengusaha

22 jam lalu

Sahroni Sebut Ada Dewa yang Mengatur Percaturan Pilkada Jakarta
Ahmad Sahroni Sebut Ada 'Dewa' Politik yang Atur Pilkada Jakarta, Pengamat: Penguasa dan Pengusaha

Sejumlah pengamat mengomentari pernyataan Ahmad Sahroni soal sosok dewa politik yang mengatur Pilkada Jakarta.


HIPMI Berharap Ada Skema Pembiayaan Pengusaha Menengah Rp 100 Miliar

1 hari lalu

HIPMI Berharap Ada Skema Pembiayaan Pengusaha Menengah Rp 100 Miliar

HIPMI berharap adanya skema pembiayaan hingga Rp 100 miliar untuk pelaku usaha menengah.


Terkini Bisnis: Parimbo, Pengusaha dan Menkop UKM Teten Tanggapi Temuan Dugaan Bahan Pengawet Kosmetik di Roti

2 hari lalu

Ilustrasi roti putih (Unsplash/Charles Chen)
Terkini Bisnis: Parimbo, Pengusaha dan Menkop UKM Teten Tanggapi Temuan Dugaan Bahan Pengawet Kosmetik di Roti

Parimbo menyatakan temuan BPOM soal adanya natrium dehidroasetat dalam roti Okko harus menjadi pelajaran.


Bulog Sebut Program Makan Gratis Prabowo akan Butuh Manajemen Luar Biasa

3 hari lalu

Penjual warteg saat menyajikan paket nasi Rp. 7500 di sebuah warteg di Jakarta, Jumat 19 Juli 2024.  Program Makan Siang Gratis yang berganti nama jadi Makan Bergizi Gratis jadi sorotan. Pasalnya, harga satuan per porsi Makan Bergizi Gratis dikabarkan turun dari Rp 15 ribu menjadi Rp 7.500. TEMPO/Subekti.
Bulog Sebut Program Makan Gratis Prabowo akan Butuh Manajemen Luar Biasa

Dengan tim sinkronisasi Prabowo, Bayu mengatakan pernah beberapa kali berdiskusi ihwal makan gratis itu.


Dilaporkan ke KPK soal Dugaan Mark Up, Bulog Klaim Tender Beras Impor Berlangsung Terbuka

3 hari lalu

Pekerja memikul karung beras di Gudang Bulog, Medan, Sumatera Utara, Selasa, 28 Mei 2024. Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara menerima beras impor dari Thailand sebanyak 10 ribu ton dan dari Pakistan sebanyak 10 ribu ton. ANTARA/Yudi Manar
Dilaporkan ke KPK soal Dugaan Mark Up, Bulog Klaim Tender Beras Impor Berlangsung Terbuka

Perum Bulog klaim proses tender beras impor berlangsung terbuka. Tutup celah mark up atau penaikan harga.


Pasokan dan Harga Sembako Berpotensi Naik saat Pilkada Serentak

4 hari lalu

Ilustrasi pembelian Sembako. TEMPO/Subekti.
Pasokan dan Harga Sembako Berpotensi Naik saat Pilkada Serentak

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengantisipasi permintaan pasokan dan harga sembako yang berpotensi mengalami lonjakan saat Pilkada.


Kemendag Buka Peluang Awasi Pusat Belanja lewat Satgas Barang Impor Ilegal

7 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan
Kemendag Buka Peluang Awasi Pusat Belanja lewat Satgas Barang Impor Ilegal

Kemendag buka peluang mengawasi pusat perbelanjaan melalui satuan tugas atau satgas pengawasan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor.


Bapanas Sebut Realisasi Beras Impor Januari-Mei Capai 2,2 Juta Ton

9 hari lalu

Pekerja memikul karung beras di Gudang Bulog, Medan, Sumatera Utara, Selasa, 28 Mei 2024. Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara menerima beras impor dari Thailand sebanyak 10 ribu ton dan dari Pakistan sebanyak 10 ribu ton. ANTARA/Yudi Manar
Bapanas Sebut Realisasi Beras Impor Januari-Mei Capai 2,2 Juta Ton

Plt Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan bahwa realisasi beras impor periode Januari hingga Mei 2024 mencapai 2,2 juta ton.


Terkini: Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite, Jokowi Teken Perpres 75 tentang Percepatan Pembangunan IKN

15 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Terkini: Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite, Jokowi Teken Perpres 75 tentang Percepatan Pembangunan IKN

Anggota BPH Migas Abdul Halim sebelumnya mengungkapkan bahwa terdapat dua usulan terkait pembatasan penggunaan Pertalite.