BPS Sebut Pertumbuhan Ekonomi 2022 Ditopang Harga Komoditas, Airlangga: Masih Landai Relatif Tinggi

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyimak pertanyaan wartawan saat memberikan keterangan  terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 20 Maret 2020. Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyimak pertanyaan wartawan saat memberikan keterangan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 20 Maret 2020. Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut pertumbuhan ekonomi 2022 ditopang oleh harga komoditas. Meski begitu, tren harga komoditas pada tahun ini mulai menurun dan dikhawatirkan bakal mempengaruhi kondisi ekonomi nasional. Bagaimana tanggapan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto?

Airlangga menyatakan harga komoditas tengah melandai, namun masih relatif tinggi. "Kita melihat, monitor harga copper and gold itu juga naik sekitar 1.900 per troy ounce. Jadi, kalau kita lihat sampai enam bulan ke depan, relatif harga komoditas belum normal seperti sebelum pandemi Covid-19," ucapnya dalam konferensi pers virtual, Senin, 6 Februari 2023.

Baca: Neraca Perdagangan RI pada 2022 Surplus USD 54,53 Miliar, BPS: Tumbuh 53,96 Persen

Adapun dari sisi permintaan dan pasokan, menurut Airlangga, masih terlihat permintaan belum terlalu besar, utamanya terlihat dari harga gas. Hal ini juga menunjukkan tak ada pengganti energi yang bisa dioptimalkan secara cepat. 

"Oleh karena itu beberapa komoditas, dengan geopolitik belum selesai, maka terkait dengan supply grid maupun supply fertilizer dari Rusia itu belum masuk ke pasar global. Dengan situasi seperti ini, Indonesia masih optimistis bahwa harga komoditas masih akan membantu walaupun tidak setinggi di periode 2023 kemarin," tutur Airlangga.

Dia juga menjelaskan, mobilitas masyarakat relatif meningkat sehingga konsumen di dalam negeri sudah kembali mengonsumsi barang dan jasa. Hal tersebut yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih dari 51 persen. 

"Jadi, dengan kembalinya konsumsi domestik, ini tentu akan membuat resiliensi dari ekonomi Indonesia, ungkap Airlangga. 

Soal dana pihak ketiga yang masih parkir di perbankan Indonesia, menurut Airlangga, juga jadi perhatian pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah mendorong penggunaan dana pihak ketiga untuk diinvestasikan di dalam negeri.

Selanjutnya: Sebab, meski pertumbuhan kredit ...








BI Proyeksi Inflasi IHK Turun ke 3,5 Persen Setelah September

5 jam lalu

Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi bertajuk
BI Proyeksi Inflasi IHK Turun ke 3,5 Persen Setelah September

BI memproyeksikan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) akan turun ke level di bawah 4 persen setelah bulan September.


Pemerintah Yakin THR ASN dan Pensiunan Bisa Dorong Gerak Ekonomi Masyarakat, Begini Penjelasannya

12 jam lalu

Aktivitas ribuan pengunjung memilih pakaian di Pasar Blok B Tanah Abang, Jakarta, 26 Juni 2016. Sepuluh hari jelang Lebaran, sejumlah pusat perbelanjaan dipadati pengunjung seiring telah dibayarkannya Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para karyawan swasta maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Pemerintah Yakin THR ASN dan Pensiunan Bisa Dorong Gerak Ekonomi Masyarakat, Begini Penjelasannya

Pemerintah menyebutkan THR bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pensiunan dapat mendorong pergerakan ekonomi masyarakat. Mengapa begitu?


Pertemuan Gubernur Bank Sentral dan Menkeu ASEAN Resmi Dimulai, Apa Saja yang Dibahas?

1 hari lalu

Jajaran Deputi BI Dody Budi Waluyo saat mengumumkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di gedung BI, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pertemuan Gubernur Bank Sentral dan Menkeu ASEAN Resmi Dimulai, Apa Saja yang Dibahas?

Rangkaian Pertemuan Pertama Menteri Keuangan dan Bank Sentral ASEAN dimulai pada hari ini hingga Jumat mendatang. Apa saja yang akan dibahas?


Produksi Industri CPO Awal Tahun Masih Stagnan, Gapki Sebut Karena Faktor Musiman

1 hari lalu

Nurhakim, 30 tahun, mengumpulkan tandan buah kelapa sawit saat panen di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kampar, di provinsi Riau, 26 April 2022. Jokowi mengakui bahwa kebijakannya melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng merugikan para petani sawit. REUTERS/Willy Kurniawan
Produksi Industri CPO Awal Tahun Masih Stagnan, Gapki Sebut Karena Faktor Musiman

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki menyoroti produksi industri minyak sawit mentah atau CPO pada Januari 2023 yang stagnan.


Jokowi Larang Thrifting, Pengamat: Regulasi Masih Lemah, Sanksi Hanya Administratif

4 hari lalu

Spanduk soal bisnis thrifting yang terpampang di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Maret 2023. TEMPO/Desty Luthfiani.
Jokowi Larang Thrifting, Pengamat: Regulasi Masih Lemah, Sanksi Hanya Administratif

Ketua Akses Suroto menilai aturan larangan bisnis pakaian bekas impor atau thrifting masih lemah. Apa alasannya?


Pedagang Thrift Pasar Senen Ungkap Kejanggalan Aturan Pelarangan Penjualan Pakaian Bekas

6 hari lalu

Pedagang memilah pakaian bekas yang baru dikeluarkan dari karung di Pasar Senen, Jakarta, Kamis, 3 November 2022. Fenomena berburu baju bekas (thrifting) juga berdampak pada PHK massal industri tekstil dalam negeri yang juga tengah berupaya bertahan dari ancaman resesi global.Tempo/Tony Hartawan
Pedagang Thrift Pasar Senen Ungkap Kejanggalan Aturan Pelarangan Penjualan Pakaian Bekas

Pedagang thrift Pasar Senen itu menyebut BPS setiap tahun mencatat ada pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia dengan legal dan bayar pajak.


Terkini: Sederet Isu yang Menerpa Kemenkeu, Harga Daging Sapi Jelang Lebaran Bisa Tembus Rp 190 Ribu

6 hari lalu

Pedagang melayani pembeli daging sapi di Pasar Simpang Limun, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu 22 Maret 2023. Menjelang Ramadhan, harga daging sapi di daerah tersebut naik dari harga Rp110 ribu per kilogram menjadi  Rp150 ribu per kilogram.ANTARA FOTO/Yudi
Terkini: Sederet Isu yang Menerpa Kemenkeu, Harga Daging Sapi Jelang Lebaran Bisa Tembus Rp 190 Ribu

Sejumlah pedagang di pasar tradisional menyatakan harga daging sapi segar telah naik sejak sebelum memasuki bulan Ramadan.


Aprisindo: Pelambatan Ekspor Alas Kaki Sudah Terjadi Sejak Juli 2022

6 hari lalu

Penjual melayani pembeli pada stan sepatu batik dalam pameran Jakcraft 2015 di Plasa Pameran Industri, Jakarta, 15 Desember 2015. TEMPO/Tony Hartawan
Aprisindo: Pelambatan Ekspor Alas Kaki Sudah Terjadi Sejak Juli 2022

Aprisindo mengungkapkan pelambatan ekspor yang dialami oleh perusahaan alas kaki sudah terjadi sejak bulan Juli 2022.


Kemenko Perekonomian Gencar Ajak Investor Asing Tanam Modal di Adidas Indonesia

6 hari lalu

Toko terbesar Adidas di Indonesia yang berlokasi di West Mall Grand Indonesia resmi dibuka pada 16 Oktober 2021. Foto: Instagram/@grandindo
Kemenko Perekonomian Gencar Ajak Investor Asing Tanam Modal di Adidas Indonesia

Kemenko Perekonomian menyatakan dukungan pemerintah terhadap Adidas Indonesia melalui berbagai kebijakan.


Aprisindo: Permenaker No. 5 Tahun 2023 Hanya Berlaku Jika Ada Kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja

7 hari lalu

Sejumlah buruh wanita saat membuat sepatu yang diproduksi di Complete Honor Footwear Industrial, sebuah pabrik alas kaki yang dimiliki oleh sebuah perusahaan Taiwan, di Kampong Speu, Kamboja, 4 Juli 2018. REUTERS/Ann Wang
Aprisindo: Permenaker No. 5 Tahun 2023 Hanya Berlaku Jika Ada Kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja

Direktur Eksekutif Aprisindo Firman Bakri menyebut, Permenaker No 5 Tahun 2023 dapat dilakukan bila ada persetujuan antara pengusaha dengan pekerja.