TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga, menjelaskan penyebab beda perhitungan pembengkakan biaya atau cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) antara Indonesia dan Cina.
Dia pun membeberkan beberapa contoh yang membuat hal itu terjadi pada proyek yang digarap PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) itu.
Baca: Luhut Pastikan Masalah Cost Overrun Kereta Cepat Diselesaikan Pekan Depan di Cina
Penyebab beda hitungan Indonesia dan Cina
“Saya kasih contoh, kalau di Cina itu mana ada keringanan harga tanah? Kalau sudah ditetapkan sekian harganya, maka itu berlaku, mau 10 atau 20 tahun proyeknya, harga tetap,” ujar Arya di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, pada Jumat, 3 Februari 2023.
Sementara di Indonesia, Arya melanjutkan, harga tanah bisa berubah dalam waktu hanya dalam tiga bulan, misalnya. Pemerintah pun tak bisa mengunci harga tanah.
Hal ini yang sebelumnya dianggap pemerintah Cina bahwa pemerintah Indonesia bisa dengan mudah menetapkan harga tanah. “Ya enggak bisa. Kondisinya berbeda. Nah itu yang membuat mereka juga merasa bahwa harusnya bisa dong ini,” ucap Arya.
Penyebab lainnya adalah soal persinyalan atau frekuensi yang dianggap milik negara. Arya menuturkan, meskipun persinyalan di Indonesia milik negara, tapi pengelolaannya sudah diserahkan ke PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel. “Mau itu BUMN atau enggak, tapi kalau di kami kan dianggap sebagai sebuah kontrak bisnis,” kata Arya.
Nah, ketika bisnis itu diambil secara sukarela, Arya berujar, Telkomsel tentu bisa langsung merugi. Sebab, seharusnya untuk pengalihan proyek harus melalui proses terlebih dahulu dan ada perhitungan kompensasi tertentu. Meskipun sebetulnya Telkomsel juga tidak mengambil untung dalam proyek tersebut.
Oleh karena itu, menurut Arya, pembengkakan biaya bisa muncul di Indonesia salah satunya saat tersangkut masalah seperti base transceiver station (BTS) semacam itu. "Kalau di Cina, mungkin (BTS) punya negara, jadi yang seperti itu perbedaannya (tidak ada persoalan dengan siapa yang mengelola sebelumnya). Termasuk listrik juga, di Cina kan itu (listrik) disediakan negara,” ujar Arya. “Berapa persen dari cost overrun itu akibat kenaikan harga lahan.”
Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR pada awal November 2022 lalu, Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo membeberkan cost overrun proyek KCJB. Dia mengungkap hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP yang disebut asersi satu dan asersi dua.
Selanjutnya: “Asersi satu itu dilaporkan..."
