TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menerapkan program Biodiesel B35 mulai besok Rabu, 1 Februari 2023. Adapun B35 merupakan bahan bakar dengan presentase pencampuran bahan bakar nabati (BBN) ke dalam bahan bakar minyak (BBM) sebesar 35 persen.
"B35 akan segera masuk dalam seluruh transportasi nasional yang menggunakan bahan bakar biodiesel," kata Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Perekonomian Musdhalifah Maschmud di Kemenko Perekonomian, Selasa, 31 Januari 2023. "Diperkirakan alokasi biodiesel menjadi sebesar 13,15 juta kilo liter."
Baca: Yakin Indonesia pada 2045 Stop Impor Bahan Bakar Fosil, Ini Hitungan Luhut
Musdhalifah menuturkan, program B35 bisa berjalan karena pemerintah memiliki Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang diinisiasi pemerintah, pelaku usaha, dan petani sawit. Mulanya, badan tersebut dibentuk untuk menghimpun dana pungutan ekspor ekspor kelapa sawit. Selain itu, melakukan pengelolaan dana dan menyalurkannya kembali ke sektor perkebunan sawit.
Pengelolaan dana yang optimal oleh BPDPKS, menurut Musdhalifah turut menjaga harga Crude Palm Oil (CPO). Sebab, dalam peak season, biasanya harga CPO menjadi rentan. "Untuk menjaga harga tersebut, BPDPKS perlu melakukan intervensi. Menyerap CPO yang diproduksi rakyat dan mempercepat peremajaan sawit rakyat agar di masa depan kita tetap memiliki sumber daya berkelanjutan dari keekonomian sawit," katanya.
Lebih lanjut, Musdhalifah mengatakan penggunaan B35 tidak hanya unruk meningkatkan tingkat bauran energi baru terbarukan. Namun, turut mendukung terciptanya lapangan pekerjaan baru, penurunan emisi gas rumah kaca, menghemat devisa negara, hingga ditujuka agar masyarakat dapat menghirup udara lebih baik.
Selanjutnya: Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan...
