TEMPO.CO, Jakarta - Polemik kasus perseteruan pengembang kawasan Meikarta dengan konsumennya berbuntut panjang dan belum juga usai hingga hari ini. Kasus Meikarta dimulai saat ratusan pembeli apartemen menuntut pengembalian dana karena tidak ada kepastian unit yang mereka beli sejak pembayaran pertama lima tahun lalu.
Alih-alih mendapat ganti rugi atau unit, para konsumen tersebut justru dituntut pihak manajemen Meikarta atas tuduhan pencemaran nama baik.
1. DPR Bakal Memanggil Sejumlah Pejabat
Menindaklanjuti kasus tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade bakal memanggil beberapa pihak untuk mengklarifikasi kasus Meikarta terhadap konsumennya. Pihak yang diundang DPR mulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ditjen Pajak, Gubernur BI hingga Menteri Investasi Indonesia, Bahlil Lahadalia.
"Pimpinan Komisi VI akan bersurat kepada pimpinan DPR untuk minta izin rapat gabungan melibatkan Komisi III, Komisi VI dan Komisi XI," kata Andre di Gedung Parlemen, Senayan, Rabu 25 Januari 2023.
Baca juga: Kasus Meikarta, Komisi VI DPR Akan Panggil Menteri Investasi hingga Ditjen Pajak
2. Ancaman Jemput Paksa Bos Meikarta
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengatakan, pihaknya juga akan memanggil Bos PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta dengan bantuan Polri jika mangkir lagi dari panggilan.
Ancaman tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang tidak dihadiri oleh perwakilan Meikarta. Ia merujuk pada UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
"DPR sebagai lembaga tinggi negara dan seluruh rapat yang terjadi di gedung ini punya aturan hukum yang jelas. Kalau saya, ketimbang berpolemik sekarang, orangnya (Meikarta) juga tidak ada, kami ingatkan UU 17/2014," katanya dalam RDPU di Komisi VI DPR RI, Rabu 25 Januari 2023.
3. Ancaman Sandera 30 Hari jika Mangkir
Menurut Martin, ancaman sandera 30 hari akan diberlakukan jika yang dipanggil mangkir atau tidak memenuhi panggilan sebanyak 3 kali.
"Hal itu sesuai dengan aturan yang tertera pada Undang Undang (UU) Pasal 73 ayat 5 dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 30 hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Baca juga: Komisi VI DPR Dorong Pembentukan Pansus Meikarta
4. Sempat Digadang Memiliki 100 Gedung Pencakar Langit
Pada 2017, Meikarta digadang-gadang akan memiliki 100 gedung pencakar langit dengan 35-46 lantai. Lippo Group memperkenalkan proyek di lahan 500 hektare itu sebagai proyek dan portofolio terbesar selama kiprahnya di industri properti.
Sejumlah tokoh politik pun ramai-ramai mendukung proyek ini, mulai Zulkifli Hasan yang dulunya menjabat ketua MPR, hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
Namun, proyek ini mengalami masalah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2017. Wakil Gubernur Jabar saat itu, Deddy Mizwar, sempat meminta Lippo Group menyetop sementara proyek. Pasalnya, sebagian besar lahan belum berizin.
Baca juga: Polemik Meikarta, Anggota DPR RI: PT MSU Zalimi Konsumen
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
