Dari tren kondisi ekonomi nasional tersebut, LSI menyimpulkan bahwa persepsi positif publik terkait situasi ekonomi nasional secara konsisten meningkat dan persepsi negatif jauh berkurang.
Selain itu, ada pula kondisi penegakan hukum yang dipertimbangkan sebagai faktor yang mempengaruhi penilaian kinerja Jokowi. Disebutkan LSI, pada survei 7 sampai 11 Januari 2023 didapatkan hasil, lebih banyak yang menilai keadaan penegakan hukum pada umumnya sekarang buruk/sangat buruk sebesar 32.6 persen dibanding baik/sangat baik sebesar 27.6 persen.
Dibandingkan dengan survei pada 6 sampai 10 Oktober 2022, lebih banyak yang menilai kondisi penegakan hukum yang menyatakan buruk/sangat buruk sebesar 42.9 persen, dibanding baik/sangat baik sebesar 23.4 persen.
Berkaca dari tren kondisi penegakan hukum tersebut, LSI menyimpulkan mayoritas publik tetap merasa puas meskipun persepsinya negatif terhadap kondisi penegakan hukum. Semakin positif persepsinya, maka kepuasan semakin tinggi. Sebaliknya, jika semakin negatif maka kepuasan semakin rendah.
Survei nasional LSI kali ini menargetkan populasi warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mereka dipilih sebagai responden dengan metode pemilihan sampel random digit dialing (RDD), yakni teknik memilih sampel melalui pembangkitan nomor telepon secara acak.
Sebanyak 1.221 responden dipilih melalui pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Adapun toleransi atau batas kesalahan survei ini adalah sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih.
ANDRY TRIYANTO TJITRA | EKA YUDHA SAPUTRA
Baca: Pesawat Lion Air Bawa 210 Turis Asal China Tiba di Bali
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
