Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mendag Ingin Beri Subsidi Importir Kedelai, Ini Komentar Bos Bulog

image-gnews
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso bersama Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalukan monitoring pembongkaran beras impor di Kade 115 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat, 16 Desember 2022. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso bersama Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalukan monitoring pembongkaran beras impor di Kade 115 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat, 16 Desember 2022. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas buka suara soal usulan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ihwal pemberian subsidi lewat pengusaha importir kedelai. Ia mengatakan pihaknya lah yang secara resmi diamanatkan oleh undang-undang untuk menjaga stok dan harga pangan, termasuk kedelai.

"Ya begitu lah, seakan-akan itu kebijakan. Itu kan peran Bulog ini sebagai pemegang amanah undang-undang, jadi kita harus bisa melaksanakan ketersediaan stok itu, padi, jagung, kedelai," ujarnya saat ditemui Tempo di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta Selatan pada Selasa, 17 Januari 2023. 

Ia menuturkan Bulog pun sebetulnya tidak mendapatkan subsidi. Contohnya, kata dia, dalam kegiatan impor beras. Menurut dia, Bulog membeli beras impor murni tanpa subsidi dari pemerintah. Hanya saja, tuturnya, apabila Bulog membeli beras di atas harga yang ditetapkan, Bulog akan mendapatkan biaya selisih dari pemerintah.

"Kita belinya umpamanya Rp 9.000, tapi perintah pemerintah itu Rp 8.300. Maka selisihnya itu yang diberikan oleh negara. Tapi bukan subsidi ya, itu diganti," kata dia. 

Sebelumnya, Zulkifli Hasan atau yang kerap dipanggil Zulhas menyinggung soal subsidi selisih harga kedelai yang selama ini diberikan kepada perajin tahu tempe melalui Bulog dan koperasi produsen tahu tempe Indonesia (Kopti). Subsidi itu diberikan sebesar Rp 1.000 per kilogram untuk meredam kenaikan harga kedelai.

Namun, Zulhas menilai proses pemberian subsidi ini rumit sehingga ia mengusulkan agar subsidi itu diberikan kepada pengusaha importir. "Kalau sama pengusaha saya percaya saya. Kalau Bulog lama," ujarnya saat ditemui di Cilegon, Banten pada Ahad, 15 Januari 2023. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selama ini untuk komoditas kedelai, Indonesia masih bergantung kepada impor. Sehingga Zulhas mengajukan usulan tersebut ke dalam rapat koordinasi terbatas yang dipimpin oleh  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. "Saya sudah usul agar subsidinya langsung aja harga ke imporitir," kata dia. 

Dia menilai subsidi selisih harga sebesar Rp 1.000 per kilogram lebih baik diberikan kepada importir, sehingga langsung menjadi subsidi harga. Artinya, jika harga kedelai sebesar Rp 12.000 per kilogram, pemerintah memberikan subsidi ke importir Rp 1.000 per kilogram. Sehingga importir menjual ke koperasi hingga perajin tahu tempe dengan harga Rp 11.000 per kiligram. 

"Nah itu kan runut. Kalau sekarang melalui kopti ngajukan satu-satu harus ada izinnya. Ruwet lah pokoknya. Mau bikin tahu tempe kok dibikin ruwet hidupnya," tutur Zulkifli. 

RIANI SANUSI PUTRI 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mendag Zulkifli Hasan Sebut Satgas Barang Impor Ilegal Temukan Barang Selundupan Bernilai Total Rp40 miliar

9 jam lalu

Kunjungan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ke Sentra Rendang Asese, Kota Padang, Minggu, 7 Juli 2024. Saat kunjungan tersebut Zulkifli Hasan juga melakukan dialog dengan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). TEMPO/Fachri Hamzah.
Mendag Zulkifli Hasan Sebut Satgas Barang Impor Ilegal Temukan Barang Selundupan Bernilai Total Rp40 miliar

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyebut, satuan tugas (satgas) yang mengatasi barang impor ilegal menemukan produk-produk selundupan


Dukung Langkah Mendag Buka Pelabuhan Baru Barang Impor, Teten Masduki: Penyelundupan Itu Rumit

2 hari lalu

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki usai menerima audiensi dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Rabu, 24 Juli 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Dukung Langkah Mendag Buka Pelabuhan Baru Barang Impor, Teten Masduki: Penyelundupan Itu Rumit

Zulhas menyampaikan saat ini sebagian besar barang impor masuk melalui pelabuhan-pelabuhan di Pulau Jawa.


Bulog Sebut Program Makan Gratis Prabowo akan Butuh Manajemen Luar Biasa

3 hari lalu

Penjual warteg saat menyajikan paket nasi Rp. 7500 di sebuah warteg di Jakarta, Jumat 19 Juli 2024.  Program Makan Siang Gratis yang berganti nama jadi Makan Bergizi Gratis jadi sorotan. Pasalnya, harga satuan per porsi Makan Bergizi Gratis dikabarkan turun dari Rp 15 ribu menjadi Rp 7.500. TEMPO/Subekti.
Bulog Sebut Program Makan Gratis Prabowo akan Butuh Manajemen Luar Biasa

Dengan tim sinkronisasi Prabowo, Bayu mengatakan pernah beberapa kali berdiskusi ihwal makan gratis itu.


Dilaporkan ke KPK soal Dugaan Mark Up, Bulog Klaim Tender Beras Impor Berlangsung Terbuka

3 hari lalu

Pekerja memikul karung beras di Gudang Bulog, Medan, Sumatera Utara, Selasa, 28 Mei 2024. Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara menerima beras impor dari Thailand sebanyak 10 ribu ton dan dari Pakistan sebanyak 10 ribu ton. ANTARA/Yudi Manar
Dilaporkan ke KPK soal Dugaan Mark Up, Bulog Klaim Tender Beras Impor Berlangsung Terbuka

Perum Bulog klaim proses tender beras impor berlangsung terbuka. Tutup celah mark up atau penaikan harga.


Pasokan dan Harga Sembako Berpotensi Naik saat Pilkada Serentak

3 hari lalu

Ilustrasi pembelian Sembako. TEMPO/Subekti.
Pasokan dan Harga Sembako Berpotensi Naik saat Pilkada Serentak

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengantisipasi permintaan pasokan dan harga sembako yang berpotensi mengalami lonjakan saat Pilkada.


Pertamina Sedang Siapkan BBM Rendah Sulfur

4 hari lalu

Petugas melayani konsumen yang mengisi bahan bakar pada SPBU di Jakarta, Senin, 2 Oktober 2023. PT Pertamina (Persero) resmi melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi pada 1 Oktober 2023 untuk jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, dan Pertamax Green 95. Tempo/Tony Hartawan
Pertamina Sedang Siapkan BBM Rendah Sulfur

Pertamina tengah menyiapkan wacana emerintah soal bahan bakar minyak atau BBM rendah sulfur guna menekan polusi dikota-kota besar Indonesia, khususnya Jakarta.


Kementerian Keuangan Cairkan Rp 1.398,1 Triliun di Semester I untuk Infrastuktur, Kartu Sembako, hingga Subsidi KUR

4 hari lalu

Kepadatan Arus Balik di Tol Semarang- Petugas Kepolisian ikut mengatur kendaraan pemudik yang hendak masuk pintu tol Banyumanik arah Jakarta, Senin. 15 April 2024. Setelah pukul 06.46 jalan tol dibuka dua arah, Jasamarga Transjawa Tol kembali menerapkan rekayasa one way ke arah Jakarta kembali pada pukul 09.42 WIB. Tempo/Budi Purwanto
Kementerian Keuangan Cairkan Rp 1.398,1 Triliun di Semester I untuk Infrastuktur, Kartu Sembako, hingga Subsidi KUR

Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Adi Budiarso mengatakan pada semester I 2024 ini belanja negara telah mencapai 1.398,1 triliun atau 42 persen dari alokasi APBN tahun ini


HET MinyaKita Naik jadi Rp 15.700, YLKI: Tidak Propublik, Harus Ditolak

5 hari lalu

Pedagang pasar tengah melayani pembeli minyak goreng merek Minyakita di pasar Palmeriam, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. Kemendag memastikan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng rakyat atau Minyakita akan naik menjadi Rp 15.700 per liter. TEMPO/Tony Hartawan
HET MinyaKita Naik jadi Rp 15.700, YLKI: Tidak Propublik, Harus Ditolak

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebut kenaikan harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita akan menggerus daya beli masyarakat. Harus ditolak.


Mendag Zulhas Temui Jaksa Agung, Minta Dukungan Bentuk Satgas Impor Ilegal

10 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat ditemui usai mengikuti Rapat Kerja Komisi VI dan Kementerian Perdagangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Mendag Zulhas Temui Jaksa Agung, Minta Dukungan Bentuk Satgas Impor Ilegal

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung. Minta dukungan bentuk satuan tugas (satgas) pengawasan impor ilegal.


Kemendag Segera Bentuk Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal

11 hari lalu

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Internasional, Bara K. Hasibuan (tengah), bersama Ketua Komite Antidumping Indonesia atau KADI, Danang Prasta Danial (kiri) dan Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia atau KPPI Franciska Simanjuntak (kanan) memberi keterangan soal polemik kebijakan antidumping. Mereka menemui awak media di Auditorium Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, pada Senin, 15 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Kemendag Segera Bentuk Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal

Draf final yang mengatur satgas pemberantasan barang impor ilegal sudah rampung. Tunggu persetujuan dari Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan