Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama menilai kenaikan tarif itu belum tepat saatnya mengingat masyarakat masih berjuang untuk bangkit dari pandemi Covid-19. Karena itu, ia meminta agar rencana kenaikan tarif dikaji ulang. Terlebih Presiden Joko Widodo alias Jokowi, telah mengungkapkan akan terjadi krisis pada 2023 mendatang. Sehingga kenaikan tarif KRL memperberat beban masyarakat.
Suryadi juga merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukan jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 masih sangat tinggi, yaitu mencapai 26,16 juta orang atau 9,54 persen dari total penduduk Indonesia. Selain itu, inflasi yang terjadi secara global turut mengkerek naiknya harga bahan-bahan pokok kebutuhan masyarakat.
Lebih lanjut, dia mengatakan KRL juga masih mengalami overload atau penuhnya penumpang di luar kapasitas pada jam-jam sibuk. Kondisi tersebut membuat pengguna KRL belum bisa merasakan kenyamanan sepenuhnya. "Dan tentunya akibat overload tersebut seharusnya KRL Commuter Line sudah bisa mengambil keuntungan yang cukup besar tanpa perlu menaikkan tarif KRL," kata dia.
RIANI SANUSI PUTRI
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini