TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Profesor Arief Anshory Yusuf menyatakan jangan sampai Kereta Cepat Jakarta-Bandung menjadi proyek de-development.
De-development adalah pembangunan yang belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ciri de-development adalah kesejahteraan masyarakat yang stagnan bahkan berkurang meski ada pembangunan infrastruktur.
Atas nama pembangunan, kata dia, seolah-olah ada pembangunan infrastruktur transportasi canggih, tapi tidak ada maknanya. "Kesejahteraan malah turun, safety malah memburuk. Kereta cepat nampak canggih tapi akhirnya rakyat malah balik lagi ke mobil,” katanya seperti dilansir dari laman UNPAD.
Karena itu, kata dia, pembangunan kereta cepat juga harus mempertimbangkan inklusivitas. Pembangunan yang baik, kata dia, bukan semata meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengaplikasikan kecanggihan teknologi, tetapi yang jauh lebih penting adalah memberikan pemerataan.
Menurut Arief, pengoperasian Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan tiket yang mahal dan menutup layanan KA Argo Parahyangan yang lebih murah, akan sulit memberikan pemerataan, terutama bagi masyarakat yang memiliki anggaran terbatas. “Tidak semua orang mampu merogoh kocek lebih banyak untuk membeli tiket (kereta cepat),” ujarnya, Rabu, 7 Desember 2022.
Pemerintah jangan menutup KA Argo Parahyangan
Atas dasar itulah, Arief meminta pemerintah tidak perlu menutup KA Argo Parahyangan demi mendukung operasional Kereta Cepat Jakarta Bandung yang kabarnya akan mulai melaju pertengahan tahun 2023 mendatang.
Menurut Arief Anshory, biarkan masyarakat sebagai konsumen untuk memilik moda transportasi yang akan mereka gunakan. Bila betul nanti kereta cepat jauh lebih baik, dari kecepatan, praktikalitas, dan keterjangkauan, maka konsumen akan beralih secara alamiah.
"Jangan terburu-buru kalau belum jelas terbukti. Kebijakan jangan hanya dibikin berbasis asumsi,” kata Arief yang juga Ketua Dewan Profesor Unpad.
Menurut dia, layanan Kereta Cepat Jakarta Bandung dan KA Argo Parahyangan tidak persis sama dan ada heterogenitas dalam kebutuhan konsumen pengguna. Argo Parahyangan, kata dia, memberikan transportasi dari pusat kota ke pusat kota, dari Stasiun Bandung ke Stasiun Gambir.
Pengguna KA Argo Parahyangan, tak perlu transit menggunakan moda transportasi pengumpan (feeder). Karena itu, bila pemerintah tetap memaksakan untuk menutup layanan Argo Parahyangan, akan banyak segmen penumpang yang justru beralih angkutan shuttle bus dan bukan ke kereta cepat seperti yang diharapkan pemerintah.
Untuk itu, menurut Aroef, menutup layanan Argo Parahyangan yang mampu mengangkut sekira 8.000 penumpang per hari untuk beralih ke layanan kereta cepat dengan target angkut 30.000 penumpang per hari bukan menjadi solusi yang baik.
Menyetop KA Argo Parahyangan akan menyengsarakan konsumen
Pemerintah melalui PT KAI, yang memonopoli jasa perkeretaapian perlu mementingkan kepentingan konsumen ketimbang pemilik modal. Menghilangkan Argo Parahyangan, hanya akan berpotensi menyengsarakan konsumen.
Monopoli yang terjadi secara alami seperti jasa kereta api, kata dia perlu diregulasi atau dikelola monopolinya oleh negara agar kepentingan konsumen terjaga. Tetapi jangan sampai yang terjadi pengelolaan monopoli malah mengabaikan kepentingan konsumen.
Ia menawarkan solusi, salah satunya meningkatkan aksesibilitas kereta cepat dan meningkatkan efisiensi dan kenyaman dari transportasi pengumpan agar penumpang dapat beralih secara alamiah ke kereta cepat.
“Pastikan agar waktu tempuh point-to-point jauh lebih cepat daripada Argo. Misalnya, feeder-nya harus super efisien dan memberikan kenyamanan pada penumpang, sehingga penumpang punya pilihan tanpa perlu mematikan alternatif moda lain,” jelasnya.
Baca juga: KA Argo Parahyangan Ditutup Saat Kereta Cepat Beroperasi? Ini Penjelasan KAI
