TEMPO.CO, Jakarta - Keluhan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil soal kecilnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerahnya sebagai penghasil minyak dan gas (migas) masih ramai diperbincangkan.
Saking kesalnya, Adil pada Kamis pekan lalu dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru, sampai menyebut pegawai Kementerian Keuangan atau Kemenkeu sebagai iblis atau setan.
Baca: Tak Hanya Dana Bagi Hasil, Wamenkeu Beberkan Seluruh Alokasi Dana untuk Kabupaten Kepulauan Meranti
Video viral Bupati Meranti
Dalam sebuah video pendek yang beredar viral di media sosial, Bupati Meranti mengatakan bahwa pegawai Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati itu berisi iblis.
Sebab, pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenkeu hanya mengambil minyak di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sementara wilayah yang dia pimpin adalah tetap menjadi daerah miskin.
“Kalau kami kaya, kami biarkan saja, mau diambil Rp 10 T saja enggak apa-apa. Kami daerah miskin daerah ekstrim, jadi kalau daerah miskin bapak ibu ambil uangnya entah kemana, seharusnya kami ini yang menjadi prioritas,” ujar Adil seperti dikutip dari video pendek tersebut. “Bagaimana kami mau membangun rumah, bagaimana kami mengangkat orang miskin, nelayannya, petaninya, buruhnya.”
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo lalu menanggapi tudingan tersebut. Melalui akun Twitter pribadinya, @prastow menyayangkan pernyataan Adil itu. Ia pun menjelaskan bagaimana detail soal DBH untuk daerah penghasil migas seperti Kabupaten Kepulauan Meranti.
Berikut beberapa klarifikasi soal DBH yang dijelaskan Prastowo:
1. Kemenkeu Alokasi DBH Secara Adil
Prastowo menjelaskan, dalam desentralisasi fiskal, pemerintah pusat setiap tahun menggunakan sebagian pendapatan negara (termasuk dari sektor minyak bumi dan gas) untuk anggaran transfer ke daerah (TKD). “Ini adalah upaya untuk mendukung pemerintah daerah memberikan pelayanan publik di daerah masing-masing,” cuit dia pada Ahad, 11 Desember 2022.
Meskipun penerimaan negara dari sektor migas fluktuatif setiap tahun, Prastowo berujar, pemerintah pusat tetap memastikan anggaran TKD selalu terjaga agar pemda dapat melaksanakan tugas dalam pelayanan publik. “Berikut realisasi besaran transfer ke daerah dan penerimaan negara dari sektor migas,” kata dia.
Untuk memitigasi ketidakseimbangan vertikal (termasuk daerah penghasil migas), pemerintah pusat mengalokasikan TKD melalui Dana Bagi Hasil (DBH) dari migas secara transparan dan adil sesuai undang-undang. Di samping itu, pemerintah pusat juga menyalurkannya melalui program/ kegiatan oleh kementerian dan lembaga melalui APBN.
2. Daerah Penghasil Migas Terima Dana Selain DBH
Selain DBH, Prastowo menuturkan, daerah penghasil migas juga menerima Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Insentif Daerah (DID) serta Dana Desa dengan alokasi TKD rata-rata mencapai 20 persen dari TKD Nasional. “Itu cukup tinggi untuk pembangunan daerahnya, belum lagi pendanaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ucapnya.
Soal alokasi TKD daerah penghasil migas 2023, dia pun menjelaskan pemerintah pusat juga mengalokasikan DBH migas untuk daerah pengolah dan daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil. Tujuannya agar daerah yang terdampak eksplorasi migas bisa mengatasi masalah lingkungannya serta memiliki kapasitas membangun daerah lebih baik.
3. Kemenkeu: Alokasi DBH Sudah Sangat Clear
Adapun mengenai pernyataan Bupati Kepulauan Meranti yang tidak puas dengan alokasi DB, Prastowo menyampaikan bahwa perhitungan TKD tahun 2023, khususnya DBH migas untuk wilayah itu sudah dilaksanakan.
Selanjutnya: “Dan sudah sesuai ketentuan..."
