Ekonom Sebut Risiko Bank Indonesia Cetak Uang Terus karena Burden Sharing Permanen

Karyawan melintas di area perkantoran Bank Indonesia, Jakarta, Selasa, 31 Mei 2022. Bank Indonesia (BI) mengakui, tingkat inflasi pada tahun 2022 akan berada di atas batas atas kisaran sasaran BI yang sebesar 4 persen year on year (yoy). TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) mengatur pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana dalam rangka mendukung pembiayaan APBN atau burden sharing untuk menangani stabilitas sistem keuangan yang diakibatkan oleh kondisi krisis.

Berdasarkan draf RUU PPSK yang diperoleh Bisnis pada Kamis 8 Desember 2022, pasal 36A menyebutkan bahwa dalam rangka penanganan stabilitas sistem keuangan yang disebabkan oleh kondisi krisis, Bank Indonesia (BI) berwenang untuk membeli SBN berjangka panjang di pasar perdana untuk penanganan permasalahan sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional.

“Skema dan mekanisme pembelian Surat Berharga Negara di pasar perdana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam keputusan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia,” tulis ayat (4) Pasal 36A beleid tersebut, Kamis 8 Desember 2022.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat skema burden sharing tersebut yakni BI dapat melakukan pembelian SBN di pasar perdana sebaiknya dicabut dari RUU PPSK.

Pasalnya, konteks burden sharing hanya diterapkan temporer untuk mendukung APBN dalam menangani dampak pandemi Covid-19.

Berdasarkan UU No. 2/2020, burden sharing BI dan Pemerintah hanya berlaku hingga 2022. Artinya skema burden sharing antara BI dan pemerintah tersebut tak lagi berlaku pada 2023.

“Konteks burden sharing hanya temporer untuk membantu APBN saat pandemi. Kalau burden sharing diatur dalam UU, maka ada semacam moral hazard untuk BI melanjutkan cetak uang,” katanya kepada Bisnis, Kamis 8 Desember 2022.

Selanjutnya: burden sharing BI dan pemerintah juga berisiko pada pengelolaan APBN ...






bank bjb Tawarkan SBR012 Dalam Dua Tenor

8 jam lalu

bank bjb Tawarkan SBR012 Dalam Dua Tenor

Penerbitan SBN Ritel ini memberikan masyarakat kesempatan yang sama untuk ikut serta membiayai APBN


Peminat Tinggi, Kuota SBN Seri SBR012-T2 dan SBR012-T4 Ditambah Jadi Rp 15 Triliun

17 jam lalu

Peminat Tinggi, Kuota SBN Seri SBR012-T2 dan SBR012-T4 Ditambah Jadi Rp 15 Triliun

Kemenkeu menambah kuota Surat Berharga Negara (SBN) seri SBR012-T2 dan SBR012-T4 menjadi sebesar Rp 15 triliun.


Bank Indonesia Catat Aliran Modal Asing Masuk RI Rp 4,42 T

1 hari lalu

Bank Indonesia Catat Aliran Modal Asing Masuk RI Rp 4,42 T

Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing masuk bersih ke pasar keuangan domestik sebesar Rp4,42 triliun.


Gubernur BI Sebut Bauran Kebijakan Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi

1 hari lalu

Gubernur BI Sebut Bauran Kebijakan Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bauran kebijakan menjadi kunci penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah resesi global.


Cara Cek BI Checking di HP via iDebku OJK

2 hari lalu

Cara Cek BI Checking di HP via iDebku OJK

cara cek BI Checking di HP via iDebku OJK untuk mengajukan pinjaman kredit bagi calon debitur


Cara Membuat QRIS bagi Merchant dan Pengguna

2 hari lalu

Cara Membuat QRIS bagi Merchant dan Pengguna

QRIS merupakan standar kode QR Nasional yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pembayaran kode QR di Indonesia. Begini cara membuatnya.


Menelisik Yogyakarta, Provinsi dengan Tingkat Ketimpangan Tertinggi di Indonesia

3 hari lalu

Menelisik Yogyakarta, Provinsi dengan Tingkat Ketimpangan Tertinggi di Indonesia

Data BPS menunjukkan Yogyakarta yang menjadi provinsi dengan ketimpangan sosial paling tinggi se-Indonesia. Apa artinya?


Bank Indonesia Catat Uang Beredar Desember 2022 Rp 8.525 T, Naik 8,3 Persen

4 hari lalu

Bank Indonesia Catat Uang Beredar Desember 2022 Rp 8.525 T, Naik 8,3 Persen

Bank Indonesia (BI) mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Desember 2022 Rp8.525,5 triliun.


Berita Ekonomi dan Bisnis Terkini : Kunjungan Wakil Menteri Tenaga Kerja ke PT GNI, Biaya Haji 2023 Diusulkan Naik Rp 69 Juta

8 hari lalu

Berita Ekonomi dan Bisnis Terkini : Kunjungan Wakil Menteri Tenaga Kerja ke PT GNI, Biaya Haji 2023 Diusulkan Naik Rp 69 Juta

Berita ekonomi paling banyak dibaca hari ini. Mulai dari kunjungan Wakil Menteri Tenaga Kerja ke PT GNI hingga biaya haji yang diusulkan naik.


Rupiah Ditutup Menguat di Level Rp 15.075 per Dolar AS dalam Perdagangan Akhir Pekan Ini

8 hari lalu

Rupiah Ditutup Menguat di Level Rp 15.075 per Dolar AS dalam Perdagangan Akhir Pekan Ini

Rupiah ditutup menguat 29 poin di level Rp 15.075 per dolar AS dalam perdagangan akhir pekan ini, Jumat, 20 Januari 2023.