Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KKP Tegaskan Kepulauan Widi Milik Indonesia: Kita Tidak Melegalkan Jual-Beli Pulau

image-gnews
Pulau Tawale di Halmahera Selatan. Dok. Kemenparekraf
Pulau Tawale di Halmahera Selatan. Dok. Kemenparekraf
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan meminta (KKP) menegaskan Kepulauan Widi adalah milik Indonesia. Status kepulauan itu pun dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

"Regulasi kita tidak mengenal dan tidak melegalkan jual-beli pulau, termasuk pulau-pulau kecil yang merupakan hak publik dan aset negara," tutur Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP, Wahyu Muryadi, Selasa, 6 Desember 2022.

Pernyataan ini sekaligus menjawab pemberitaan yang menyebut pulau-pulau di Kepulauan Widi akan dilelang, sebagaimana tertulis pada situs lelang asing Sotheby’s Concierge Auctions. Situs tersebut berbasis di New York, Amerika Serikat. 

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Wahyu mengatakan gugusan Kepulauan Widi tidak boleh dimiliki oleh orang asing dan tidak boleh diperjual-belikan. Terlebih, 83 pulau-pulau kecil di Kepulauan Widi hampir seluruhnya merupakan kawasan hutan lindung. Perairan di kepulauan itu juga masuk kawasan konservasi.

Baca: Kepulauan Widi Tidak Dijual, Sandiaga Uno: Yang Ditawarkan ke Investor Asing, Kerja Samanya

Sementara itu, badan hukum asing yang didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia hanya dapat memperoleh hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB). Hal tersebut juga berlaku bagi LII yang merupakan pengembang Kepulauan Widi di Maluku Utara. "Jadi prinsipnya hanya pemanfaatan saja dan itu pun dilaksanakan secara ketat sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak bisa diperjualbelikan," ujar Wahyu. 

Kepulauan Widi dilelang dalam situs asing Sotheby's Concierge Auctions yang berbasis di New York, Amerika. Pelelangan pulau di Indonesia bagian timur itu digadang-gadang bakal menjadi penjualan real estate paling menarik yang pernah terjadi di Asia. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pelelang diduga adalah PT Leadership Islands Indonesia (PT LII) yang memiliki hak pengembangan pulau tersebut. Namun melalui keterangan tertulisnya baru-baru ini, LII membantah terlibat dalam lelang tersebut. 

KKP menyatakan sudah mengkoordinasikan permasalahan ini dengan pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri, Badan Informasi dan Geospasial, serta Pushidrosal TNI AL. Tujuannya, agar permasalahan tersebut dapat ditangani secara komprehensif. KKP pun berjanji akan terus berkomitmen melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.

Di sisi lain, KKP meminta PT LII sebagai pemegang izin pengelolaan Kepulauan Widi di Provinsi Maluku Utara mengurus izin pemanfaatan pengelolaan ruang laut. Di antaranya, izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atau PKKPRL.

"PKKPRL merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi pemanfaat saat akan melakukan kegiatan menetap di ruang laut baik yang ada di kawasan pesisir maupun pulau-pulau kecil," ucap dia. 

Adapun KKP mencatat, pemanfaatan perairan Kepulauan Widi belum dilengkapi dengan izin PKKPRL. Merujuk Undang-Undang Cipta Kerja, kata Wahyu, setiap pelaku usaha yang melakukan pemanfaatan pulau-pulau kecil di luar kawasan hutan atau areal lainnya wajib mengajukan izin kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Pelaku usaha harus mendapatkan PKKPRL dari Menteri Kelautan dan Perikanan. 

Hal yang sama berlaku untuk pelaku usaha yang memanfaatkan perairan sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing (PMA). Perizinan tersebut wajib dipenuhi oleh PMA. 

Baca: Ramai Kepulauan Widi Dilelang, Jubir Luhut Pernah Bilang Begini

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menyusuri Reruntuhan Desa Tua Pulau Salvora yang Tak Berpenghuni di Spanyol

1 hari lalu

Pulau Salvora. Shutterstock
Menyusuri Reruntuhan Desa Tua Pulau Salvora yang Tak Berpenghuni di Spanyol

Pulau Salvora di Spanyol pernah digunakan sebagai tempat perlindungan bagi bajak laut antara abad ke-16 dan ke-18


KKP Kesulitan Temukan Aktor Perdagangan Benih Lobster

2 hari lalu

Dirjen PSDKP Pung Nugroho Saksono (kedua kanan) memberikan keterangan kepada wartawan terkait penangkapan kapal ikan asing (KIA) di Pelabuhan Pangkalan PSDKP Batam, Kepulauan Riau, Sabtu 4 Mei 2024. Kapal Pengawas PSDKP ORCA 02 berhasil mengamankan dua KIA berbendera Vietnam beserta 20 awak kapal yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Perairan Natuna. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
KKP Kesulitan Temukan Aktor Perdagangan Benih Lobster

Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan kesulitan menemukan aktor di balik kasus perdagangan benur atau benih lobster.


Marak Kapal Asing Mencuri Ikan, KKP: Dampaknya Luar Biasa

3 hari lalu

Seorang petugas Kapal Pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan bersiaga di sekitar kapal pencuri ikan berbendera Vietnam hasil tangkapan di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak di Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis, 9 Januari 2020. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan tiga kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu KP Orca 3, KP Hiu Macan 01 dan KP Hiu 011. ANTARA
Marak Kapal Asing Mencuri Ikan, KKP: Dampaknya Luar Biasa

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan banyak kapal asing yang mencuri ikan di laut Indonesia. Dampaknya besar.


KKP Sebut Ada Kapal Asing Mengambil Pasir di Perbatasan Laut Indonesia

3 hari lalu

Awak kapal pengawas Kelautan dan Perikanan Hiu 01 memantau Kapal MV VOX MAXIMA berbendera Belanda yang mengangkut pasir laut di Perairan Teluk Jakarta, Sabtu 28 Oktober 2023. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan dan memeriksa satu kapal hisap pasir laut yang diduga melakukan aktivitas pengerukan pasir tanpa dilengkapi dengan Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
KKP Sebut Ada Kapal Asing Mengambil Pasir di Perbatasan Laut Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan ada kapal asing mengambil pasir di perbatasan laut Indonesia.


Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KKP ungkap Kendala Ekspor Ke Uni Eropa

4 hari lalu

(dari kiri kedua) Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Ishartini pada Konferensi Pers Langkah Baru Garda Pengawal ekonomi Biru. Di Media Center Gedung Mina Bahari 4 Kementerian Kelautan Perikanan, Jakarta. Kamis, 13 Juni 2024. (Foto: TEMPO/Mochamad Firly Fajrian)
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KKP ungkap Kendala Ekspor Ke Uni Eropa

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kementerian KKP, Ishartini menjelaskan hal utama yang jadi kendala ekspor


Tingkatkan Nilai Tambah Hasil Perikanan, KKP Dorong Eksportir Penuhi Sertifikasi Mutu

4 hari lalu

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), Ishartini, saat konferensi pers mengenai Langkah Baru Garda Pengawal Ekonomi Biru di kantor Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rabu, 13 Juni 2024. Foto/Mochamad Firly Fajrian
Tingkatkan Nilai Tambah Hasil Perikanan, KKP Dorong Eksportir Penuhi Sertifikasi Mutu

KKP mendorong para stakeholder eksportir hasil laut untuk memenuhi sertifikasi mutu untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan yang akan diekspor


KKP Target Produksi Perikanan 24 Juta Ton pada 2025

6 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. ANTARA/Maria Cicilia Galuh
KKP Target Produksi Perikanan 24 Juta Ton pada 2025

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan target indikator utama produksi perikanan 24,58 juta ton pada 2025.


Tertinggal oleh Jepang, RI Negara Eksportir Ikan Hias Kedua Terbesar di Dunia

11 hari lalu

Dari kanan, Moderator Didik Agus Suwarsono, Budi Sulistyo, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kementrian Kelautan dan Perikanan, Budi Sulistyo, Ketua Umum Nusatic, Sugiarto Budiono, Ketua Asosiasi Eksporter Ikan Hias INOFE ( Indonesia Ornamental Fish Exporter), Teguh Winarno pada acara *Potensi Industri Ikan Hias melalui
Tertinggal oleh Jepang, RI Negara Eksportir Ikan Hias Kedua Terbesar di Dunia

Saat ini Indonesia berada di posisi kedua untuk urusan ekportir ikan hias, sementara Jepang masih berada di puncak.


KKP Segel 4 Ton Ikan Impor Ilegal dari Malaysia

15 hari lalu

Kepala Pangkalan PSDKP Batam Turman Hardianto Maha menunjukan dua jenis ikan impor diduga ilegal dari Malaysia yang akan di edarkan di pasar-pasar yang ada di Batam, Jumat, 31 Mei 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
KKP Segel 4 Ton Ikan Impor Ilegal dari Malaysia

Ikan impor ilegal yang terdiri dari ikan tongkol dan ikan selar dari Malaysia itu hendak dipasarkan di Batam. Membuat nelayan RI semakin menjerit.


Presiden Taiwan Lai Ching-te Tawarkan Cina untuk Dialog

22 hari lalu

Kapal perang Cina saat latihan militer di lepas pantai Cina dekat Fuzhou, Provinsi Fujian, di seberang Kepulauan Matsu yang dikuasai Taiwan, Cina, 11 April 2023. REUTERS/Thomas Peter
Presiden Taiwan Lai Ching-te Tawarkan Cina untuk Dialog

Presiden Taiwan Lai Ching-te membuka pintu dialog dengan Beijing berselang dua hari setelah Cina latihan militer dekat Taiwan