Menkes Blak-blakan Soal BPJS Kesehatan, Benarkah Hanya untuk Orang Miskin?

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 November 2022. Dalam rapat tersebut, Menkes menyatakan ada 325 kasus gagal ginjal akut di seluruh Indonesia per 1 November 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin blak-blakan membeberkan pandangannya soal layanan BPJS Kesehatan yang belakangan memicu kontroversi. 

Menurut Budi Gunadi, BPJS Kesehatan adalah asuransi sosial yang dapat dimanfaatkan seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, hingga usianya. Oleh karena itu, ia memastikan pelayanan asuransi BPJS Kesehatan tidak terbatas untuk orang kaya atau orang miskin.

Baca: Menkes Kritik Orang Kaya Pakai BPJS Kesehatan, Sebenarnya Boleh atau Tidak?

"BPJS itu asuransi cover seluruh masyarakat Indonesia, kaya miskin, tua muda, itu di-cover, dari Sabang hingga Merauke. Jadi dasarnya itu," kata Budi Gunadi kepada awak media di Gedung Nusantara I Kompleks DPR, Jakarta, Rabu, 30 November 2022.

Bantah BPJS Kesehatan hanya untuk orang miskin

Ia pun membantah anggapan bahwa BPJS Kesehatan hanya untuk menanggung masyarakat yang kurang mampu atau miskin.

Meski begitu, ia juga tak membantah bahwa dirinya sempat mengkritik orang kaya yang tetap menggunakan BPJS Kesehatan. Hal itu juga yang turut membuat anggaran BPJS Kesehatan sering mengalami defisit.

Kritik itu disampaikan saat rapat kerja dengan DPR beberapa waktu lalu. Saat itu ia menyoroti konglomerat yang mendapatkan layanan kesehatan dari asuransi BPJS Kesehatan. Ia pun menyatakan bakal menelisik pengguna BPJS Kesehatan berdasarkan tagihan listriknya.

"Saya mau lihat, seribu orang yang expense-nya di BPJS, saya mau tarik datanya. Saya mau lihat tagihan PLN bayarnya berapa kVA. Kalau kVA nya udah di atas 6.600, ya pasti itu adalah orang yang salah,” ujar Budi Gunadi seperti dikutip dari Bisnis, Rabu, 23 November. 

Akibatnya, kata Budi, keuangan BPJS Kesehatan berpotensi negatif. Dia pun akan meminta Dewan Pengawas BPJS Kesehatan melakukan mitigasi risiko. 

Tentang lontaran kritik itu, Budi Gunadi mengaku sebenarnya hanya ingin agar ada integrasi antara asuransi sosial nasional dengan swasta. Dengan begitu, BPJS Kesehatan di masa mendatang hanya menanggung kebutuhan dasar semua masyarakat, baik kaya maupun miskin.

Selebihnya, bila ada kebutuhan kesehatan lain di atas kebutuhan dasar, misalnya kemoterapi, kata Budi Gunadi, orang kelas menengah dan atas didorong menggunakan asuransi swasta. Sementara, biaya perawatan orang kurang mampu ditanggung BPJS Kesehatan.

"Jadi yang dasar dikasih ke semua orang, kaya miskin, tua muda, Sabang sampai Merauke. Tapi untuk asuransi tambahan yang di atasnya, nah itu yang harusnya pemerintah mensubsidi yang tidak mampu," ujar Budi Gunadi. Dengan begitu, menurut dia, anggaran BPJS Kesehatan tak akan terlalu dibebani.

Selanjutnya: Kepala Kebijakan Umum DJSN menyatakan...






Menkes Imbau Dokter Segera Rujuk Pasien Indikasi Gagal Ginjal Akut ke RS

13 jam lalu

Menkes Imbau Dokter Segera Rujuk Pasien Indikasi Gagal Ginjal Akut ke RS

Budi Gunadi menilai ada keterlambatan penanganan pasien gejala gagal ginjal akut dari kasus yang terjadi.


Pandangan tentang Independensi BPJS dalam RUU Kesehatan

1 hari lalu

Pandangan tentang Independensi BPJS dalam RUU Kesehatan

PP Muhammadiyah beserta 7 organisasi mengeluarkan catatan kritis terkait RUU Kesehatan.


Terpopuler Bisnis: Skenario Bahlil Jika RI Kalah di WTO Lagi, Telanjur Bayar Mahal PBB Solo

1 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Skenario Bahlil Jika RI Kalah di WTO Lagi, Telanjur Bayar Mahal PBB Solo

Berita terpopuler ekonomi bisnis Selasa kemarin dimulai dari pernyataan Bahlil Lahadalia menekankan Indonesia tetap melarang ekspor nikel.


Sidang Class Action Korban Gagal Ginjal Akut Kembali Ditunda

2 hari lalu

Sidang Class Action Korban Gagal Ginjal Akut Kembali Ditunda

Sidang Class action korban gagal ginjal akut kembali ditunda karena ada pihak tergugat yang tak hadir.


Unit Link Sering Dikeluhkan Nasabah Asuransi, Ternyata Ini Akar Masalahnya

2 hari lalu

Unit Link Sering Dikeluhkan Nasabah Asuransi, Ternyata Ini Akar Masalahnya

Banyak nasabah asuransi yang memiliki unit link merasa dijebak karena hasil investasi yang dijanjikan tidak sesuai ekspektasi. Di mana akar masalahnya


Jokowi Cerita Banyak Nasabah Asuransi Menangis Persoalkan Unit Link, Apa Itu Unit Link?

2 hari lalu

Jokowi Cerita Banyak Nasabah Asuransi Menangis Persoalkan Unit Link, Apa Itu Unit Link?

Jokowi bercerita banyak nasabah asuransi mengadu kepadanya sambil menangis, berharap uangnya kembali. Beberapa di antaranya mempersoalkan unit link.


OJK Pantau Intensif 4 Perusahaan Asuransi Bermasalah Ini, Apakah Termasuk yang Disebut Jokowi?

2 hari lalu

OJK Pantau Intensif 4 Perusahaan Asuransi Bermasalah Ini, Apakah Termasuk yang Disebut Jokowi?

OJK terus memantau empat perusahaan asuransi bermasalah ini. Mana saja dan bagaimana perkembangannya?


Jokowi Tegur OJK Soal Banyak Kasus Asuransi Rugikan Nasabah, Apa Sebetulnya Masalah Utama Industri Ini?

3 hari lalu

Jokowi Tegur OJK Soal Banyak Kasus Asuransi Rugikan Nasabah, Apa Sebetulnya Masalah Utama Industri Ini?

Jokowi menegur OJK karena banyaknya kasus industri asuransi dan merugikan tak sedikit nasabah. Apa penjelasan otoritas soal hal ini?


Demo di Depan DPR Hari Ini, Partai Buruh Soroti UU BPJS di Bawah Kementerian

3 hari lalu

Demo di Depan DPR Hari Ini, Partai Buruh Soroti UU BPJS di Bawah Kementerian

Demo Partai Buruh di depan DPR hari ini menyoroti Perpu Cipta Kerja, RUU Rancangan Kesehatan soal revisi sejumlah pasal dalam UU BPJS.


Sentil OJK Soal Banyak Masalah di Asuransi, Jokowi Sebut Asabri, Jiwasraya, Wanaartha hingga ...

3 hari lalu

Sentil OJK Soal Banyak Masalah di Asuransi, Jokowi Sebut Asabri, Jiwasraya, Wanaartha hingga ...

Jokowi mengkritik kinerja pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena banyaknya persoalan di industri keuangan yang bermunculan.