Adapun bantuan langsung tunai tersebut, menurut dia, baru bisa dianggarkan jika syarat kedaruratan terpenuhi. “Sesuai kondisi, harus diumumkan dulu ada kondisi kedaruratan, nanti dihitung. Tapi anggaran BTT (belanja tidak terduga), dana transfer umum yang 2 persen sudah dialokasikan,” tuturnya.
Bagi warga yang tidak terdampak resesi, ia menyarankan agar membelanjakan uangnya untuk membeli produk lokal. “Warga Jawa Barat bela negara dengan belanja, tapi produk lokal. Piknik seluas-luasnya,” kata dia.
PHK belum mendominasi
Lebih jauh, kata Emil, dampak resesi di Jawa Barat terlihat pada pemutusan hubungan kerja atau PHK yang terjadi pada industri yang produknya mengincar pasar global. “Ekspor kita lebih tinggi dari impor, jadi harusnya relatif lebih stabil," ujarnya.
Tapi secara total, angka PHK itu belum mendominasi dan belum bisa menggambarkan kondisi seluruh industri di Jawa Barat. "Jadi pasti, poin saya, pasti ada satu dua (terdampak PHK), tapi tidak mendominasi persepsinya."
Ia pun mengaku masih belum mendapat laporan rinci soal jumlah pekerja yang di PHK di Jawa Barat. “Pasti ada, yang berhubungan dengan global trade, tapi tidak terlalu banyak. Laporannya belum ke angkanya. Bahwa sudah terjadi, ada. Ada,” kata Ridwan Kamil.
Baca juga: Pengusaha Minta Penetapan UMP Berbasis PP 36/2021: Jika Tidak, Banyak Industri Gulung Tikar
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
