TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi buka suara perihal adanya pejabat daerah yang menolak belanja kendaraan listrik. Salah satunya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.
Budi Karya Sumadi menyebut persoalan itu hanya masalah waktu. “Saya pikir ini masalah waktu saja, kita kan enggak boleh memberikan suatu tanggapan yang kontradiktif,” kata Budi ketika ditemui dalam acara pelepasan touring kendaraan listrik di Jakarta, pada Senin, 7 November 2022.
Baca Juga:
Budi menyatakan para pejabat daerah bebas berpendapat. Atas dasar kebebasan pendapat itu, ia pun tak ingin memberikan komentar lebih lanjut jika ada pihak-pihak yang berlainan pandangan.
Baca: Gibran Kucurkan Subsidi Rp 3,3 Miliar, Armada Teman Bus Batik Solo Masih Gratis Hingga Akhir Tahun
“One day, mereka akan tahu bahwa apa yang kita lakukan bener, saya tidak akan komentar apa apa,” ucapnya. Budi menyebut justru pendapat itu dapat memperbaiki langkah-langkah yang dilakukan pemerintah agar lebih cermat ke depannya.
Adapun sebelumnya, aturan penggunaan mobil listrik telah tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2022 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Presiden Joko Widodo alias Jokowi memberi restu pergantian kendaraan listrik bagi para pejabat.
Namun, beberapa waktu lalu, Gibran membatalkan rencana membeli mobil listrik yang sedianya menjadi kendaraan dinas untuknya dan Wakil Wali Kota Solo pada 2023. Gibran memiliki alasan tersendiri.
Ia pun mencoret anggaran yang semula akan dimasukkan dalam APBD tahun depan itu. Putra Jokowi itu menganggap pembelian kendaraan listrik belum menjadi prioritas.
DEFARA DHANYA PARAMITHA | SEPTHIA RYANTHIE
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
