Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kecukupan Penganggaran di APBD Kunci Keberlangsungan JKN

image-gnews
Iklan

INFO BISNIS BPJS Kesehatan mendorong pemerintah daerah mendukung optimalisasi pelaksanaan Program JKN sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN. Pemerintah daerah juga diberikan amanat untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) di wilayah masing-masing.

“Sebagai salah satu tulang punggung penyelenggara Program JKN, peran Pemda sangat penting terutama dalam penganggaran untuk perluasan cakupan kepesertaan dan optimalisasi kualitas layanan. Komitmen Pemda sampai dengan saat ini kami nilai menunjukkan antusiasme yang positif,” kata Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Selasa, 1 November 2022.

Sampai saat ini, sudah 513 Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah berkomitmen kuat untuk mendukung Program JKN dengan mengintegrasikan Jamkesdanya ke dalam Program JKN. Selain itu sebanyak 14 Provinsi, 188 Kabupaten dan 66 Kota telah mencapai UHC sampai dengan September 2022 yang berarti lebih dari 95 persen penduduk telah terjamin pembiayaan kesehatannya melalui Program JKN.

David menuturkan, salah satu tantangan dalam penyelenggaraan Program JKN khususnya di masa pasca pandemi Covid-19 adalah harus memastikan kecukupan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan agar mampu membayarkan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Peran Pemda sangat penting dalam mewujudkan hal tersebut khususnya dalam hal penganggaran dalam APBD.

Kementerian Dalam Negeri juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. David berharap terbitnya Permendagri ini akan semakin mengoptimalkan penganggaran APBD untuk optimalisasi Program JKN. 

“Kami juga berharap, Pemda dapat segera menyelesaikan iuran wajib Pemda (untuk iuran bagi ASN Pemda) tahun 2020 dan 2021 yang di-carry over sampai hari ini. Jika dibiarkan, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menganggu akses layanan kesehatan peserta dan lebih jauh mempengaruhi keberlangsungan program. Terlebih saat ini sudah mulai terjadi peningkataan kunjungan atau akses layanan kesehatan peserta JKN ke fasilitas kesehatan, pasca pandemi Covid-19,” kata David

Sementara itu, Deputi II Pembangunan Manusia, Kantor Staf Presiden (KSP) RI, Abetnago Tarigan, mengapresiasi kinerja seluruh Pemda yang berkomitmen dalam menjalankan Inpres 1/2022, khususnya yang telah menganggarkan APBD untuk JKN.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Jangan melihat pembiayaan terhadap JKN sebagai beban APBD, tapi merupakan suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. KSP terus melakukan monitoring terhadap rencana aksi Inpres 1/2022 dan berbagai kebijakan yang diterbitkan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Harapannya terget nasional yaitu 98 persen seluruh penduduk Indonesia terlindungi Program JKN dapat segera terwujud,” kata Tarigan.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet RI, Yuli Harsono mengatakan saat ini pemerintah menganggarkan 5,6 persen dari APBN tahun 2023 untuk anggaran kesehatan. Berbagai program utama dalam anggaran kesehatan adalah penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting dan kesinambungan Program JKN.

“Untuk itu kami mengimbau kepada pemda untuk jangan ragu dalam penganggaran Program JKN dalam APBD. Hal ini juga dapat memberikan kebanggaan atas kinerja Pemda khususnya karena telah berkomitmen dalam UHC karena telah melindungi akses layanan kesehatan bagi warganya,” kata Yuli.

Lebih lanjut, Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI, Agus Fatoni, mengungkapkan Pemda dapat patuh terhadap Permendagri 84/2022 ini, khususnya dalam penganggaran Program JKN. Dengan demikian penerapan good governance dapat ditegakkan.

“Diharapkan Pemda juga memiliki pemahaman yang sama mengenai penganggaran iuran JKN dan dapat menjadi perhatian lebih sehingga tidak ada lagi Pemda yang tidak menganggarkan iuran dan pendaftaran kepesertaan penduduk dalam program JKN untuk satu tahun,” kata Agus.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan RI, Andi Megantara, mengingatkan Pemda untuk mencantumkan target dan pentahapan cakupan kesehatan melalui JKN (UHC) pada RPJMD, seiring target cakupan kepesertaan JKN pada RPJMN di tahun 2024 minimal 98 persen dari penduduk. “Pemda juga diharapkan dapat menerbitkan regulasi yang mendukung tercapainya cakupan UHC di wilayahnya,” ucapnya. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Indonesia sebagai Gerbang Utama Pasar ASEAN

5 jam lalu

Indonesia sebagai Gerbang Utama Pasar ASEAN

Pada tahun 2023, kawasan Asia Tenggara kembali menunjukkan ketangguhannya. Dengan permintaan domestik yang kuat, laju inflasi yang terkendali, serta ekspor yang terus meningkat, ASEAN menjadi kawasan yang sangat prospektif bagi ekspansi usaha.


Pj Bupati Tangerang Andi Ony Operasi Pasar Jelang Idul Adha

7 jam lalu

Pj Bupati Tangerang Andi Ony Operasi Pasar Jelang Idul Adha

Di tengah melonjaknya harga bawang putih menjelang Hari Raya Idul Adha, Penjabat (Pj) Bupati Tangerang, Andi Ony, mengambil langkah strategis untuk menekan inflasi dengan menggelar operasi pasar di Pasar Sepatan, Rabu, 12 Juni 2024


Mentan Pantau Proses Uji Alsintan untuk Produksi Massal

7 jam lalu

Mentan Pantau Proses Uji Alsintan untuk Produksi Massal

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendorong penggunaan teknologi dan mekanisasi secara masif guna menekan biaya produksi secara signifikan sehingga mampu meningkatkan produktivitas secara maksimal. Menurutnya, teknologi terbukti mampu menjadikan pertanian Indonesia jauh lebih kuat dan tahan terhadap berbagai ancaman.


Bamsoet Tegaskan MPR Tidak Bisa Melakukan Amandemen UUD 1945

7 jam lalu

Bamsoet Tegaskan MPR Tidak Bisa Melakukan Amandemen UUD 1945

Bamsoet menerangkan, keenam aspirasi tersebut antara lain, pertama, amendemen yang bersifat terbatas, perubahan hanya terkait pembentukan PPHN, sebagaimana direkomendasikan oleh MPR periode 2014-2019. Kedua, penyempurnaan terhadap UUD Tahun 1945 hasil amendemen sebelumnya.


Bamsoet dan GPII Ajak Jaga Kondusifitas Jelang Pilkada Serentak

7 jam lalu

Bamsoet dan GPII Ajak Jaga Kondusifitas Jelang Pilkada Serentak

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan Pilkada Serentak tahun 2024 akan diikuti sebanyak 37 provinsi, serta 508 kabupaten/kota


Unilever, Pemerintah Inggris, EY dan Alner Apresiasi Peran UMKM dalam Mendorong Gaya Hidup Isi Ulang di Tengah Konsumen

7 jam lalu

Kasubdit Barang dan Kemasan, Direktorat Pengelolaan Sampah Ditjen Pengelolaan Sampah Limbah, dan B3 KLHK RI, Ujang Solihin Sidik.
Unilever, Pemerintah Inggris, EY dan Alner Apresiasi Peran UMKM dalam Mendorong Gaya Hidup Isi Ulang di Tengah Konsumen

Projek TRANSFORM-Alner yang diinisiasi oleh Unilever, Alner dan EY menggelar diskusi "Refill Station: Berdayakan UMKM, Dorong Gaya Hidup Belanja Ramah Lingkungan" yang didukung oleh Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan Inggris.


Kurban Berkah Baznas 2024 Semakin Mudah melalui Indomaret

7 jam lalu

Kurban Berkah Baznas 2024 Semakin Mudah melalui Indomaret

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI bekerja sama dengan PT Indomarco Prismatama (Indomaret) meluncurkan layanan pembayaran kurban melalui kasir di seluruh toko Indomaret untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah kurban.


Pemkot Makassar Daftarkan 35.422 Pekerja Rentan jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

7 jam lalu

Pemkot Makassar Daftarkan 35.422 Pekerja Rentan jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Pemerintah Kota Makassar membuktikan keseriusannya dalam membangun wilayahnya sebagai kota yang tangguh atau "resilient city" dengan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 35.422 pekerja rentan.


Menteri Trenggono Klaim Aturan Baru Lobster Pikat Investor Asal Tiongkok

7 jam lalu

Menteri Trenggono Klaim Aturan Baru Lobster Pikat Investor Asal Tiongkok

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkap regulasi baru soal tata kelola lobster terbukti menarik minat investor asing melakukan budidaya di Indonesia. Setelah lima perusahaan Vietnam berinvestasi di Bali, investor asal Tiongkok menunjukkan ketertarikan melakukan budidaya lobster di perairan Kepulauan Riau.


Weda Bay Project Tegaskan Komitmen dalam Menjaga Lingkungan

7 jam lalu

Weda Bay Project Tegaskan Komitmen dalam Menjaga Lingkungan

Weda Bay Project mewujudkan komitmen menjaga lingkungan dengan memulai penanaman 1 juta mangrove.