Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pendataan Regsosek 2022, BPS Turunkan 400 Ribu Petugas di 514 Kabupaten dan Kota

image-gnews
Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Margo Yuwono saat memberikan keterangan pers di kantornya, Jakarta Pusat, pada Senin, 1 Agustus 2022. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Margo Yuwono saat memberikan keterangan pers di kantornya, Jakarta Pusat, pada Senin, 1 Agustus 2022. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menerjunkan sekitar 400.000 petugas Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 di 514 kab/kota di Indonesia.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono menyampaikan, 400.000 lebih petugas tersebut telah dibekali dengan konsep dan definisi sehingga dapat mempercepat proses pendataan.

“Petugas yang lebih dari 400.000 tersebut bersama-sama melakukan pendataan dengan sudah dibekali konsep dan definisi,” kata Ateng dalam Regsosek Talk: Generasi Muda Membangun Negeri, Senin 31 Oktober 2022.

Baca: BPS Beberkan Kondisi Ekspor RI ke Cina Selama Pandemi dan Perang Rusia-Ukraina

Ateng menegaskan bahwa Regsosek tidak hanya dilakukan pada penduduk yang tinggal di keluarga biasa, namun juga dilakukan pada wilayah pendataan khusus seperti awak kapal berbendera Indonesia dan tunawisma. 

Pendataan khusus juga dilakukan di apartemen, barak militer, pesantren, panti asuhan dan sejenisnya, rumah sakit jiwa, wilayah pengungsian, penjara, rumah penahanan, dan rumah perahu.

Adanya pendataan khusus ini bertujuan agar semua warga negara Indonesia dapat terdata seluruhnya. 

Ateng juga mengungkapkan, pendataan ini cukup kompleks. Pasalnya, pemerintah tidak hanya mendata jumlah penduduk saja, melainkan juga mendata pekerjaan, perlindungan sosial, perumahan, pendidikan, kesehatan dan disabilitas, hingga pemberdayaan ekonomi. 

Pendataan sendiri dilakukan door to door agar informasi yang diterima bisa diberikan langsung kepada petugas Regsosek.

“Silahkan informasikan jika ada beberapa hal yang perlu dikomunikasikan karena kami juga memiliki call center,” pungkasnya.

BISNIS

Baca: Luas Panen Padi RI 2022 Naik Jadi 10,601 Juta Hektare, BPS Ungkap Penyebabnya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kebakaran Perumahan Pekerja Asing di Kuwait Tewaskan Sedikitnya 41 Orang

8 hari lalu

Seorang petugas polisi terlihat di depan gedung yang terbakar di Mangaf, Kuwait selatan. Reuters
Kebakaran Perumahan Pekerja Asing di Kuwait Tewaskan Sedikitnya 41 Orang

Setidaknya 41 orang tewas ketika kebakaran terjadi di sebuah gedung yang menampung para pekerja di Kuwait, menurut pihak berwenang.


Otorita IKN Klaim Dapat Komitmen Investasi Baru, Potensinya Rp45 Triliun

9 hari lalu

Pembangunan Ibu Kota Nusantara. TEMPO/Supriyantho Khafid
Otorita IKN Klaim Dapat Komitmen Investasi Baru, Potensinya Rp45 Triliun

Agung Wicaksono mengatakan bahwa investasi di IKN terus berjalan bahkan ketika terjadi pergantian pimpinan.


Tidak Setuju Tapera Disamakan dengan Asabri, Dirjen Perumahan: Di Sana Ada Penyalahgunaan Wewenang

10 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Tidak Setuju Tapera Disamakan dengan Asabri, Dirjen Perumahan: Di Sana Ada Penyalahgunaan Wewenang

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR minta publik tidak membandingkan Tapera dengan kasus Asabri.


Tapera Bukan Solusi Utama Bagi Rakyat, LPEM FEB UI Berikan 6 Rekomendasi Kebijakan

13 hari lalu

Petugas melayani peserta tabungan perumahan rakyat (Tapera) di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tapera, Jakarta, Selasa 4 Juni 2024. Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera. TEMPO/Tony Hartawan
Tapera Bukan Solusi Utama Bagi Rakyat, LPEM FEB UI Berikan 6 Rekomendasi Kebijakan

LPEM FEB UI memberi enam rekomendasi kebijakan yang perlu pemerintah ambil terkait Tapera.


Aplikasi Pencari Kerja Ungkap Alasan Hampir 10 juta Gen Z Menganggur

16 hari lalu

Sales Director Indonesia Jobstreet by SEEK, Wisnu Dharmawan dalam peluncurkan laporan terbaru berjudul
Aplikasi Pencari Kerja Ungkap Alasan Hampir 10 juta Gen Z Menganggur

BPS menyebutkan 9,89 juta penduduk berusia 15-24 tahun yang dikenal sebagai Gen Z masuk dalam golongan Not Employment, Education, or Training (NEET)


Ekonom Ideas Ungkap Kelemahan Tapera yang Memicu Penolakan Pekerja dan Pengusaha

16 hari lalu

Petugas melayani peserta tabungan perumahan rakyat (Tapera) di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tapera, Jakarta, Selasa 4 Juni 2024. Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera. TEMPO/Tony Hartawan
Ekonom Ideas Ungkap Kelemahan Tapera yang Memicu Penolakan Pekerja dan Pengusaha

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono ungkap kelemahan Tapera yang memicu penolakan pekerja dan pengusaha.


BPJS Ketenagakerjaan Juga Punya Program Perumahan, Apa Bedanya dengan Tapera

16 hari lalu

Brosur tabungan perumahan rakyat (Tapera) di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tapera, Jakarta, Selasa 4 Juni 2024. Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera. TEMPO/Tony Hartawan
BPJS Ketenagakerjaan Juga Punya Program Perumahan, Apa Bedanya dengan Tapera

Salah satu alasan penolakan Tapera adalah BPJS Ketenagakerjaan mempunyai manfaat layanan tambahan program perumahan.


BPS Ungkap Penyumbang Deflasi Tertinggi pada Mei 2024

16 hari lalu

Plt Kepala Badan Pusat Statistik atau kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam rilis berita resmi statistik pada di kantor pusat Badan Pusat Statistik, Jakarta Pusat. Senin, 03 Juni 2024. Tempo/Firly Fajrian
BPS Ungkap Penyumbang Deflasi Tertinggi pada Mei 2024

Plt Kepala BPS Amalia A Widyasanti menyebutkan deflasi usai lebaran pada bulai Mei 2024 tidak sedalam beberapa periode sebelumnya.


Mei 2024, BPS: 14 Provinsi Alami Deflasi dan Inflasi di 24 Provinsi

16 hari lalu

Momentum Deflasi Bakal Berlanjut
Mei 2024, BPS: 14 Provinsi Alami Deflasi dan Inflasi di 24 Provinsi

BPS mencatat, dari 38 sebaran provinsi, terdapat 14 wilayah yang mengalami deflasi dan 24 wilayah terjadi inflasi pada Mei 2024.


BPS: Sepanjang April 2024, Ada Lonjakan Penumpang di Seluruh Moda. Angkutan Udara Tertinggi

16 hari lalu

Plt Kepala Badan Pusat Statistik atau kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam rilis berita resmi statistik pada di kantor pusat Badan Pusat Statistik, Jakarta Pusat. Senin, 03 Juni 2024. Tempo/Firly Fajrian
BPS: Sepanjang April 2024, Ada Lonjakan Penumpang di Seluruh Moda. Angkutan Udara Tertinggi

Secara tahunan, lonjakan penumpang tertinggi pada moda angkutan udara internasional yang mencatat kenaikan 35,75 persen dibandingkan April 2024