TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan investor tidak tertarik dengan insentif berupa diskon pajak yang ditawarkan pemerintah untuk proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dia mencontohkan daya minat investor ke proyek kawasan ekonomi khusus yang banjir insentif.
“Dari dulu pemerintah selalu menawarkan tax holiday, bahkan di proyek yang peruntukkannya komersil seperti kawasan ekonomi khusus, berapa banyak investor yang akhirnya tertarik? Masalahnya bukan diskon pajak. Mereka melihat dari segi demand,” ujar dia saat ditemuai di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Kamis, 20 Oktober 2022.
Dia mencontohkan proyek industri, faktor segi kedekatan lokasi dengan bahan baku menjadi pertimbangan. Sedangkan IKN yang dijanjikan menjadi smart city, investor akan melihat infrastruktur dasarnya seperti internet. “Yang jadi pertimbangan justru kondisi makro ekonomi dan stuasi politik jelang pemilu,” ucap Bhima.
Baca: Ekonom Sarankan Pemerintah Tak Buru-buru soal IKN: SoftBank Saja Mundur
Bhima menuturkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak mengungkapkan semua proyek-proyek infrastruktur—Proyek Startegi Nasional atau PSN—memberikan imbal hasil yang sesuai. Dia mencontohkan Kereta Cepat Jakarta Bandung, meski itu business to business (B2B), yang orientasinya komersil, malah terjadi ada risiko kontingensi yang akhirnya negara bantu permodalan ke konsorsium BUMN.
“Jadi di situ sudah jelas juga proyek yang B2B sekalipun itu ujungnya tetap ada suntikan modal negara yang cukup besar,” tutur dia.
Selain itu, Bhima menambahkan, investor mempertimbangkan cost overrun, khususnya masalah pembebasan lahan. Pasalnya, 40 persen biaya infrastruktur itu pembebasan lahan.
Faktor suku bunga pinjaman menjadi salah satu aspek keputusan investasi yang lain. Karena investor tak hanya mengandalkan modal inti namun juga melakukan pinjaman salah satunya melalui obligasi. Jika bunganya semakin naik, beban proyek juga membesar.
Bhima menegaskan sebagian infrastruktur mendapatkan kritik karena kebutuhan barang impor tidak sedikit. “Dengan konten impor cukup besar tadi, apakah variabel kurs rupiah ini tidak membuat biaya pembangunan menjadi lebih mahal terutama untuk besi baja?” ucap Bhima.
Ongkos logistik pengiriman materialnya menjadi sorotan investor karena kebanyakan bahan baku proyek IKN diperoleh dari daerah di luar Kalimantan.
“Itu juga jadi pertimbangan, pasirnya, material besi bajanya, mungkin nanti diambilnya dari Sulawesi atau Surabaya yang paling dekat. Itu kan ada ongkos2seperti itu yang harus dipertimbangkan,” kata Bhima.
Sebelumnya, untuk menarik minat para investor IKN, pemerintah bakal memberikan relaksasi atau insentif hingga kemudahan izin. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono Dia mengatakan pihaknya sedang menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah yang di dalamnya akan memuat relaksasi-relaksasi investasi tersebut.
Selanjutnya: Hujan Insentif Rayu Investor IKN
