TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan program ketahanan pangan kini merupakan prioritas penting. Terutama dengan munculnya krisis pangan dunia. Namun, ia menyayangkan realisasinya per 30 September 2022 baru mencapai 40,7 persen.
"Kita berharap Oktober, November, dan Desember sisa dari 59,3 persen bisa terealisir sehingga ketahanan pangan tujuan yang ingin dicapai bisa benar-benar terbangun," ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita secara virtual pada Jumat, 21 Oktober 2022.
Terlebih, menurut Sri Mulyani, pada 2013 Indonesia akan memasuki tahun yang sangat menantang, di mana salah satu yang perlu diperkuat dan disiapkan adalah faktor ketahanan pangan.
Ia menyebutkan realisasi anggaran ketahanan pangan melalui Kementerian Pertanian sebagai salah satu dari tiga kementerian pengendali ketahanan pangan baru mencapai Rp9,85 triliun. Kemudian realisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) baru mencapai Rp2,76 triliun. Sementara realisasi anggaran melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan baru sebesar Rp1,60 triliun.
Alokasi tertinggi anggaran ketahanan pangan, ucap Sri Mulyani, tersalurkan pada bidang jalan, yaitu sebesar Rp2,70 triliun. Sedangkan alokasi terendah pada bidang perdagangan Rp 50 miliar.
Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini anggaran ketahanan pangan bersumber dari dana desa, dengan realisasi untuk kegiatan penguatan ketahanan pangan tahun anggaran 2021 sebesar Rp 488,70 miliar dan tahun anggaran 2022 sebesar Rp 1,01 triliun.
Sri Mulyani berujar langkah ke depan pemerintah akan koordinasi secara lintas sektor dalam rangka program ketahanan pangan. "Sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan mencapai target yang ditetapkan," kata dia.
Baca Juga: Hari Pangan Sedunia, Mentan Klaim RI Sudah Mencukupi Pangannya Sendiri Selama 3 Tahun
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
