TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi hari ini meninjau proyek pembangunan Pelabuhan Tanjung Ular di Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung. Jokowi menyebut proyek ini sudah selesai 99 persen dan akan dikelola lebih dulu oleh Kementerian Perhubungan.
Selama dikelola oleh Kementerian Perhubungan, Pemda Bangka Barat akan dilibatkan. Bila nanti Pemda dinilai sudah siap, Jokowi menjamin Kementerian Perhubungan pun akan mundur dari pelabuhan ini.
"Diambil alih oleh Pemda," kata Jokowi saat tinjauan ke lokasi bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kamis, 20 Oktober 2022.
Baca: Jokowi Segera Setop Ekspor Timah: Kalau Sudah Matang, Saya Umumkan
Budi Karya juga menjelaskan kalau pelabuhan ini merupakan pelabuhan pengumpan. Sehingga, pelabuhan semacam ini tentu bisa dihibahkan kepada daerah.
Baca Juga:
"Tapi memang harus kami sertai dulu, supaya pengelolaannya dilakukan secara baik," kata Budi Karya.
Lebih lanjut, Jokowi berharap Pelabuhan Tanjung Ular ini bisa mempermudah mobilitas barang. Terutama minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) hingga timah. Kedua komoditas bisa dikirim lewat pelabuhan ini.
"Sehingga ada daya saing yang baik bagi produk-produk yang berasal di Kabupaten Bangka Barat, maupun Provinsi Bangka Belitung," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Pelabuhan ini pun akan rampung 100 persen bersamaan dengan segera beroperasinya proyek smelter berteknologi Top Submerged Lance (TSL) Ausmelt Furnace PT Timah Tbk di Bangka Belitung. Sebelum ke Pelabuhan Tanjung Ular, Jokowi lebih dulu mengecek smelter ini dan menyebut akan kelar November 2022.
Sehingga, Jokowi kembali memberi sinyal untuk penutupan keran ekspor timah. Jokowi menyebut pemerintah masih menghitung kebijakan ini agar berjalan baik dan tak ada yang dirugikan.
"Kalau sudah matang kalkulasinya, akan saya umumkan, setop tahun depan atau setop tahun ini, bisa terjadi," kata Jokowi.
Bukan hanya smelter BUMN, smelter milik swasta pun juga akan dipertimbangkan oleh Jokowi sebelum memutuskan untuk menutup keran ekspor. Ia ingin semua komoditas tambang bisa masuk ke industri hilirisasi karena akan meningkatkan nilai tambang di dalam negeri dan lapangan kerja bisa bertambah luas.
Baca juga: Erick Thohir Beberkan Bukti Jokowi Tegakkan Ekonomi Kerakyatan, Bukan Kapitalis dan Oligarki
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
