TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono menjawab pertanyaan banyak pihak mengenai keuntungan atau insentif bagi investor yang menanamkan modal di ibu kota baru. Dia mengatakan pihaknya sedang menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah yang di dalamnya akan memuat relaksasi-relaksasi investasi tersebut.
Bambang mencontohkan salah satu insentif yang sedang digodok adalah tax holiday. Pemerintah, kata dia, berencana memberikan tax holiday selama 30 tahun pada tahap awal untuk investor yang berinvestasi di sektor infrastruktur dan layanan umum dengan minimal Rp 10 miliar .
“Tiga puluh tahun ini lebih panjang dari daerah lain. Itu salah satu contoh,” ujar dia di acara Pre Market Sounding Proyek Ibu Kota Negara di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, pada Selasa malam, 18 Oktober 2022.
Insentif berupa tax holiday juga akan diberikan kepada investor yang membangun fasilitas ekonomi, seperti mal dan sarana wisata. Investor akan memperoleh tax holiday selama 20 tahun.
Bambang melanjutkan, investor yang menggelar kegiatan untuk penelitian dan pengembangan di bidang tertentu bisa mendapat super tax deduction hingga 350 persen. Semua itu, Bambang berujar, akan dituangkan di dalam rancangan peraturan pemerintah atau RPP investasi di IKN yang saat ini sudah tahap finalisasi.
“Kami juga tentu tek-tokan terus dengan teman-teman Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin. Diharapkan kalau nanti PP-nya keluar, bisa langsung implementable,” ucap Bambang.
Baca juga: Jokowi Sebut Investasi di IKN Terbuka Lebar: di Kawasan Inti Harganya Beda
Selain itu, Bambang menegaskan pihaknya sedang mempercepat pembentukan Badan Usaha Milik Otorita (BUMO). BUMO akan bertugas menjalin kerja sama dengan para pelaku usaha maupun investor untuk pembangunan dan pengembangan IKN Nusantara.
“Kami yakin bahwa, kalau memiliki badan usaha dan kami dapat feedback dari Ibu Bapak sekalian bahwa B2B atau P2P, business to business atau private to private, itu akan lebih mudah dibandingkan misalnya business to government (B2G) atau sebaliknya,” kata dia.
Bambang berharap setelah BUMO terbentuk, semua kesepakatan dan transaksi bisa lebih murah. “Tentu secara governance tetap, tapi juga secara bisnis prinsiple akan lebih mudah karena bahasanya lebih sama,” tutur dia.
Presiden Joko Widodo alias Jokowi sebelumnya menjelaskan investasi di IKN Nusantara telah terbuka lebar. Dia meminta semua investor tidak perlu ragu dan bimbang karena payung hukumnya sudah jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang telah disetujui 93 persen dari fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.
“Investasi terbuka lebar, mau di mana? Di sebelah mana? Di kawasan inti ya harganya beda. Ada finansial center, healthcare center, education center, silakan," ujar dia.
Kepala Negara mengatakan pemerintah memberikan kesempatan yang pertama kepada investor. "Ini kesempatan emas yang tidak terulang lagi," kata dia. "Kurang apa lagi? Kalau masih ada yang belum yakin jadi kurang apa lagi? Tidak perlu lagi untuk dipertanyakan."
Baca Juga: Pre Market Proyek IKN, Jokowi: Pindah Ibu Kota Bukan Soal Fisik tapi Budaya Kerja Baru
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sin
