TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memperingatkan, resesi global yang diprediksi terjadi pada 2023 bisa berdampak terhadap gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurut dia, ada beberapa industri yang berpotensi melakukan PHK massal akibat resesi.
“Ya, yang paling terdampak kalau di industri manufaktur tentu tekstil pakaian jadi. Apalagi yang orientasi pasarnya di negara-negara yang mengalami resesi seperti Amerika Serikat dan Eropa, itu yang riskan,” ujar dia melalui sambungan telepon pada Selasa, 11 Oktober 2022.
Selain itu, sektor yang berpotensi melakukan PHK massal adalah industri bahan baku yang ketergantungan terhadap impornya tinggi. Misalnya, farmasi dan sparepart otomotif. Menurut Bhima, sektor perdagangan kendaraan bermotor adalah salah satu yang terdampak karena pelemahan daya beli dan naiknya harga bahan bakar minyak atau BBM.
Kemudian, sektor konstruksi dan perumahan bakal terimbas karena kenaikan suku bunga dan biaya material yang meningkat. “Bahkan, beberapa proyek terjadi cost overun dan itu akan menurunkan juga serapan tenaga kerja,” ucap Bhima.
Selain itu, pembalikan arah komoditas yang tadinya booming rekrutmennya, seperti pertambangan dan perkebunan. "Ketika terjadi modulasi harga komoditas mungkin mereka juga salah satu yang melakukan PHK paling besar. “ucapnya.
Baca juga: Risiko Resesi Global Meningkat, Bos IMF: Dukungan Fiskal Harus Tepat Sasaran
Namun, Bhima belum bisa memperkirakan seberapa besar gelombang PHK yang akan terjadi. Bhima menyarankan agar pemerintah memberikan stimulus untuk memperkuat daya beli masyarakat. Menurut dia, pemerintah seharusnya memberikan relaksasi PPN dari 11 persen menjadi 8 persen. “Toh posisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedang surplus Rp 100 triliun lebih.”
Relaksasi tersebut untuk mendukung konsumsi rumah tangga. Kemudian, pemerintah diminta memberikan stimulus kepada UMKM. Dia memprediksi akan terjadi terkanan pada sektor lapangan kerja formal. Serapan tenaga kerja di sektor ini terbatas, sementara tiap tahun ada empat juta angkatan kerja baru yang baru masuk di pasar tenaga kerja.
“Yang empat juta itu bisa ditampung sementara di sektor UMKM. Kemudian stimulus properti, subsidi rumah, subsidi uang muka, jadi untuk menjawab kekhawatiran dari para pekerja,” ucap Bhima.
Dia juga menjelaskan, sejauh ini, masih banyak pekerja yang terdampak oleh pandemi Covid-19. Data terakhir ada sekitar 10 juta orang yang terinfeksi virus. "Ada yang belum full gajinya, jam kerjanya dipangkas, bahkan masih ada yang dirumahkan belum dipanggil lagi masuk kerja. Itu kan real. Jadi itu yang harus disiapkan pemerintah.”
Bhima melanjutkan, pemerintah semestinya menignkatkan sense of crisis tidak hanya dalam bentuk pidato, tapi juga kebijakan. Khususnya, untuk menghadapi resesi 2023.“Seperti pandemi kemarin ada pemulihan ekonomi nasional (PEN) kan nah harusnya ada paket kebijakan khusus dalam mencegah terjadinya PHK masal dan resesi ekonomi,” tutur Bhima.
Baca juga: Jika Ekonomi Tak Tumbuh 6 Persen, RI Bisa Disalip Filipina dan Vietnam Jadi Negara Maju
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
