Dugaan Korupsi Impor Garam, Kemenperin Klaim Sesuai Prosedur

Petani membersihkan garam yang baru dipanen di lahan garam Desa Santing, Losarang, Indramayu, Jawa Barat, 3 Agustus 2017. Isu akan diberlakukannya impor garam, membuat petani garam was-was, karena akan membuat harga garam rendah. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menanggapi pengusutan dugaan korupsi impor garam industri. Kementerian menyatakan penetapan kebutuhan impor garam transparan dan sesuai prosedur. 

"Penetapan kebutuhan impor garam untuk industri sudah transparan dan sesuai prosedur dan menggambarkan kebutuhan sektor industri manufaktur secara keseluruhan, baik yang membutuhkan garam dari impor maupun dari lokal seperti sektor industri tekstil, penyamakan kulit, maupun lainnya,” kata Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, dalam keterangan tertulis seperti dikutip dari Antara, Senin, 10 Oktober 2022. 

Staf Khusus Menteri Perindustrian Bidang Pengawasan Kemenperin tersebut menyampaikan, transparansi diterapkan termasuk untuk penetapan kuota impor. Pembahasannya pun telah dilakukan lintas kementerian dan lembaga di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 

Baca juga: Kejaksaan Agung Dalami Dugaan Korupsi Impor Garam di Kemenko Perekonomian

Kementerian, kata dia, juga berkoordinasi dengan Bareskrim Polri dan melakukan rapat terbatas dengan Wakil Presiden. Misalnya, saat Kemenperin memberikan rekomendasi maupun Persetujuan Impor (PI) yang diterbitkan Kementerian Perdagangan sebesar 3,16 juta ton pada 2018.

“Jadi, di bawah angka kebutuhan 3,7 juta ton. Sedangkan realisasi impor pada 2018 itu sebesar 2,84 juta ton,” ucap Febri.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana sebelumnya mengatakan pihaknya tengah melakukan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas impor garam industri pada 2016-2022. Febri menjelaskan, penggunaan garam impor diverifikasi oleh lembaga independen pada saat verifikasi untuk kebutuhan tahun berikutnya. 

Selain itu, perusahaan menyampaikan laporan kepada Kemenperin setiap triwulan. “Realisasi impor pada kenyataannya selama ini selalu lebih kecil daripada PI yang diterbitkan karena industri pun tidak akan melakukan impor jika memang tidak memerlukan impor. Sedangkan PI tersebut merupakan rencana dari industri,” katanya.

ANTARA

Baca juga: Dugaan Korupsi Impor Garam, Susi Pudjiastuti Diperiksa di Kejaksaan Agung

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Komentari soal PDIP Enggan Berkoalisi dengan Partai Doyan Impor, NasDem: Tak Boleh Arogan

7 jam lalu

Komentari soal PDIP Enggan Berkoalisi dengan Partai Doyan Impor, NasDem: Tak Boleh Arogan

Willy Aditya menanggapi pernyataan Seketaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang mengatakan pihaknya enggan berkoalisi dengan partai doyan impor


Mengenal Apa Itu Ekspor Impor, Tujuan, dan Contohnya

16 jam lalu

Mengenal Apa Itu Ekspor Impor, Tujuan, dan Contohnya

Untuk menjaga perekonomian suatu negara, kegiatan ekspor dan impor perlu terus dilakukan. Tak terkecuali Indonesia. Ini penjelasan soal ekspor impor.


Bareskrim Buka Kembali Penyelidikan Kasus KSP Indosurya: dari Penipuan hingga Pencucian Uang

1 hari lalu

Bareskrim Buka Kembali Penyelidikan Kasus KSP Indosurya: dari Penipuan hingga Pencucian Uang

Bareskrim menyebut penyelidikan kasus KSP Indosurya berkaitan dengan perkara pokoknya (penipuan dan penggelapan) maupun tindak pidana pencucian uang.


Buwas Sebut Butuh 100 Ribu Ton Gula Kristal Putih Menjelang Ramadan: Bulog Tak Dapat Kuota Impor

1 hari lalu

Buwas Sebut Butuh 100 Ribu Ton Gula Kristal Putih Menjelang Ramadan: Bulog Tak Dapat Kuota Impor

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas mengaku pihaknya tak mendapat kuota impor gula konsumsi atau gula kristal putih sama sekali.


Ini Alasan Kejaksaan Agung Ajukan Banding 5 Terdakwa Korupsi Minyak Goreng

3 hari lalu

Ini Alasan Kejaksaan Agung Ajukan Banding 5 Terdakwa Korupsi Minyak Goreng

JPU menilai vonis terdakwa korupsi minyak goreng tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.


Terdakwa Kasus Korupsi Dana Tabungan Perumahan TNI AD Divonis 16 Tahun Penjara

3 hari lalu

Terdakwa Kasus Korupsi Dana Tabungan Perumahan TNI AD Divonis 16 Tahun Penjara

Terdakwa kasus korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan TNI AD Brigadir Jenderal TNI Yus Adi Kamrullah dan Ni Putu Purnamasari, divonis 16 tahun


Kemenperin: Ekosistem Kendaraan Listrik Indonesia Terbaik di Asia

3 hari lalu

Kemenperin: Ekosistem Kendaraan Listrik Indonesia Terbaik di Asia

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengatakan bahwa ekosistem kendaraan listrik Indonesia adalah yang terbaik di Asia.


Pengadaannya Diduga Dikorupsi di Kominfo, Kenali Jenis-jenis Tower BTS

3 hari lalu

Pengadaannya Diduga Dikorupsi di Kominfo, Kenali Jenis-jenis Tower BTS

Tower BTS memiliki tiga macam, yakni tower empat kaki, tower tiga kaki dan tower satu kaki.


Ajukan Kasasi, Kejaksaan Agung Anggap Vonis Lepas Pemilik Indosurya Keliru

4 hari lalu

Ajukan Kasasi, Kejaksaan Agung Anggap Vonis Lepas Pemilik Indosurya Keliru

KSP Indosurya tidak pernah melakukan rapat pertanggungjawaban tertinggi, serta produk yang dijual tidak masuk akal.


Kepala BPKP: Kerugian Korupsi BTS Kominfo Kami Hitung

7 hari lalu

Kepala BPKP: Kerugian Korupsi BTS Kominfo Kami Hitung

Kejaksaan Agung dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih menghitung kerugian kasus korupsi BTS di Kominfo.