Mentan Akan Tarik Penyuluh Pertanian di Bawah Koordinasi Kementan

Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo (SYL) secara resmi membuka kegiatan Global Forum sebagai awal dari rangkaian kegiatan Agriculture Ministers Meeting (AMM) G20 Indonesia, di Hotel Intercontinental Jimbaran Bali pada Selasa (27/09/2021)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo akan menarik para penyuluh pertanian untuk bernaung di bawah Kementeriannya. Rencana itu ia sampaikan dalam pembekalan penyuluhan pertanian nasional. 

"Penyuluh mau enggak kalau jadi pegawai langsung Kementerian Pertanian?" tanya Syahrul di hadapan 1.000 penyuluh yang hadir di kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Kamis, 6 Oktober 2022. 

Serempak, para penyuluh pun mengiyakan ajakan tersebut. Syahrul kemudian menetapkan mulai hari ini, 6 Oktober 2022, para penyuluh di seluruh Indonesia secara langsung dan secara fungsional akan bernaung berada di bawah Kementerian Pertanian. 

Meski saat ini penyuluh pertanian masih berada di struktur lembaga otonomi daerah, Syahrul menyebut ia tak peduli. Ia meminta Sekjen Kementan agar mencari jalan untuk mewujudkan legalisasinya. 

Menurut Syahrul, sebenarnya dia telah menyampaikan keinginan itu sejak bertahun-tahun lalu. Sebab, para penyuluh ini sangat berperan atas program-program Kementan. Akan lebih baik, kata Syahrul, jika para penyuluh itu tergabung dalam satu lembaga secara struktural.

"Apa yang bisa dilakukan oleh kementerian kala kopasusnya di luar kendali. Kementeriannya lari ke kanan, kopasusnya lari ke kiri," tuturnya. Adapun soal teknis, ia mangaku sudah selesai mengurusnya. Namun dalam perjalanannya, ada satu masalah yang belum terselesaikan, yaitu perubahan undang-undang. 

Baca juga: Bahas Beras, Mendag: Apapun Gejolak di Pasar, Pemda Diharapkan Jaga Sesuai Harga Standar

Syahrul menuturkan kebijakan itu bisa memakan waktu kurang lebih selama lima tahun. Dia berencana membujuk Presiden Jokowi membuat Keputusan Presiden atau Kepres perihal rencananya ini. 

"Kalau mau ubah UU, baru lima tahun lagi baru bisa. Sekarang direlaksasi oleh Kepres saja. Kau ikut tanggung jawab ya," ucapnya pada para penyuluh. 

Jika Kepres telah dibuat, secara fungsional para penyuluh pertanian akan berada di bawah Kementan. Syahrul meyakini bahwa kebijakan itu tak akan bertentangan dengan lembaga apa pun. Ia berjanji akan terus menyarankan rencana itu pada Presiden Jokowi. Ia berharap realisasinya dapat berjalan lancar dan membuat birokrasi kerja para penyuluh tidak terlalu panjang. 

RIANI SANUSI PUTRI 

Baca juga: Pedagang Ini Sebut 90 Persen Beras di Batam Hasil Selundupan Impor: Ngeri-ngeri Sedap

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Kalah di WTO soal Ekspor Nikel, Jokowi Bakal Banding dan Perluas Pelarangan

37 menit lalu

Kalah di WTO soal Ekspor Nikel, Jokowi Bakal Banding dan Perluas Pelarangan

Jokowi menyebut larangan ekspor bahan mentah terbukti meningkatkan pendapatan negara.


Ancaman Resesi Tahun Depan, Jokowi: Tak Bisa Bekerja Normal-normal Lagi

1 jam lalu

Ancaman Resesi Tahun Depan, Jokowi: Tak Bisa Bekerja Normal-normal Lagi

Menurut Presiden Jokowi, seluruh pihak harus bekerja ekstra agar resesi tidak terlalu berdampak bagi Indonesia.


Jokowi Minta Tak Ada Pihak yang Persulit Masuknya Investor ke Dalam Negeri

1 jam lalu

Jokowi Minta Tak Ada Pihak yang Persulit Masuknya Investor ke Dalam Negeri

Jokowi menyebut Indonesia kini telah mendapatkan banyak kepercayaan dari masyarakat berkat berbagai acara internasional.


2 Menteri Jadi Saksi Pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono, Apa Syaratnya?

3 jam lalu

2 Menteri Jadi Saksi Pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono, Apa Syaratnya?

Pratikno Mensesneg dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ditunjuk sebagai saksi pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono. Syarat ini harus dipenuhi


Waswas Cadangan Beras

3 jam lalu

Waswas Cadangan Beras

Perdebatan soal rencana impor beras masih terjadi untuk memnuhi cadangan beras Bulog.


Data Beras Kementan dan Bulog Berbeda? BPS Jelaskan Duduk Perkara: Sudah Clear

5 jam lalu

Data Beras Kementan dan Bulog Berbeda? BPS Jelaskan Duduk Perkara: Sudah Clear

BPS membeberkan bahwa pada dasarnya tidak ada yang berbeda soal data beras yang digunakan Kementan dan Bulog.


Jokowi: Prabowo Punya Kerutan Wajah dan Rambut Putih

16 jam lalu

Jokowi: Prabowo Punya Kerutan Wajah dan Rambut Putih

Presiden Jokowi menyebut ciri-ciri pemimpin yang pernah disampaikannya yaitu yang berkerut dan rambut putih, ada di diri Prabowo.


PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

17 jam lalu

PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai isu Jokowi 3 periode belum tertutup.


Belum Teken Izin Impor Beras, Mendag Masih Beri Waktu Bulog dan Kementan Cukupi Stok

18 jam lalu

Belum Teken Izin Impor Beras, Mendag Masih Beri Waktu Bulog dan Kementan Cukupi Stok

Zulhas menampik keputusan untuk impor beras dan belum mengeluarkan perizinan untuk kebijakan ini.


Kepala BIN Budi Gunawan: Kerutan Pemimpin Versi Jokowi 100 Persen Identik dengan Prabowo

18 jam lalu

Kepala BIN Budi Gunawan: Kerutan Pemimpin Versi Jokowi 100 Persen Identik dengan Prabowo

Kepala BIN Budi Gunawan ikut angkat suara menanggapi omongan Presiden Jokowi soal calon presiden yang keningnya berkerut dan rambut putih.