Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BSU Tahap Empat Cair, Perencana Keuangan Ingatkan Pemenuhan Kebutuhan sebagai Prioritas

image-gnews
Ilustrasi Bantuan Subsidi Upah. shutterstock.com
Ilustrasi Bantuan Subsidi Upah. shutterstock.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap empat, Senin, 3 Oktober 2022. Lebih dari sejuta pekerja atau buruh mendapat jatah di tahap ini.

“Ada 1,091 juta pekerja atau buruh yang menerima,” ujar Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, kepada Tempo, Senin, 3 Oktober 2022.

Sementara itu, untuk Bantuan Subsidi Upah tahap kelima, Anwar mengatakan Kemnaker akan mengupayakan pencairan secepatnya. “Minggu depan kami upayakan,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, menegaskan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 yang digelontorkan pemerintah ditujukan untuk meringankan beban para pekerja atau buruh dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini sebagaimana dampak kenaikan harga BBM atau bahan bakar minyak—yang ditetapkan pemerintah pada 3 September 2022.

Ida menyebut BSU sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada para pekerja dan pengusaha yang telah menyertakan para pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Adapun target penerima BSU 2022 ini, yakni sebanyak 14.639.675 pekerja atau buruh. Sedangkan total anggaran yang disiapkan senilai Rp 8.804.969.750.000.

BSU 2022, kata Ida, merupakan pengalihan subsidi BBM yang diterima langsung oleh para pekerja atau buruh. “Mudah-mudahan BSU ini memberikan manfaat yang besar untuk para pekerja/buruh di Indonesia,” kata Ida, Senin, 26 September 2022, dikutip dari laman resmi Kemnaker.

Agar benar-benar memberi manfaat, perencana keuangan dari Financial Consulting, Eko Indarto, mengatakan dana BSU mesti difokuskan untuk mengatasi masalah kewajiban terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana fungsi BSU untuk mengantisipasi lemahnya daya beli lantaran kenaikan harga-harga kebutuhan.

“Fokuskan untuk bisa mengatasi masalah-masalah kewajiban dulu, misal untuk kurangi utang, biaya anak sekolah dan kewajiban lainnya,” ujar Eko ketika dihubungi Tempo, kemarin.  Menurutnya, kewajiban dan kebutuhan menjadi prioritas utama.

“Kalau nggak punya utang, udah punya tabungan cukup dan semua kebutuhan sudah terpenuhi ya boleh saja misal mau menggunakan uang BSU untuk memenuhi keinginan,” kata Eko.  “Tapi apa orang dengan kriteria seperti itu bisa dapat BSU?” ucapnya.

Adapun persyaratan penerima BSU sudah diatur dalam  Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022. Sejumlah persyaratan tersebut, meliputi:

  • Menjadi peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022
  • Berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
  • Memiliki gaji atau upah paling banyak Rp 3,5 juta. Bagi pekerja dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan gaji atau upah tersebut dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh
  • Belum menerima program Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan, atau Bantuan Presiden untuk Usaha Mikro pada tahun berjalan
  • Bukan PNS, TNI, dan Polri

Baca Juga: Pastikan BSU Rp 600 Ribu Diterima Pekerja Tepat Sasaran, Ini Cara Kemnaker Memonitor

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

 

 

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Prabowo Disebut Perlu Naikkan Rasio Pajak hingga 12 Persen untuk Realisasikan Janji Politik

2 jam lalu

Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Prabowo Disebut Perlu Naikkan Rasio Pajak hingga 12 Persen untuk Realisasikan Janji Politik

Presiden terpilih Prabowo Subianto dinilai harus menaikkan rasio pajak hingga 12 persen agar bisa merealisasikan seluruh janji politiknya.


Thomas Djiwandono Jamin Prabowo Tidak Akan Naikkan Rasio Utang Hingga 50 Persen

21 jam lalu

Anggota bidang Ekonomi tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Tommy Djiwandono memberikan keterangan pers disaksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dan Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Sufmi Dasco Ahmad (kanan) usai melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih,Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu membahas transisi pemerintahan dan RAPBN 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Thomas Djiwandono Jamin Prabowo Tidak Akan Naikkan Rasio Utang Hingga 50 Persen

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo - Gibran memastikan Prabowo tidak akan menaikan rasio utang hingga 50 persen dari PDB.


Utang Jatuh Tempo Era Prabowo Tembus Rp 800 Triliun, Anak Buah Sri Mulyani Beberkan Strategi Mengatasinya

3 hari lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto memberi hormat saat prosesi penyambutan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Tanda kehormatan tersebut diberikan kepada seseorang yang dinilai berjasa besar untuk kemajuan dan pengembangan Polri. TEMPO/M Taufan Rengganis
Utang Jatuh Tempo Era Prabowo Tembus Rp 800 Triliun, Anak Buah Sri Mulyani Beberkan Strategi Mengatasinya

Salah satu strategi mengatasi masalah utang jatuh tempo adalah dengan refinancing (re-invesment) SBN yang diterbitkan pemerintah.


Kronologi Indofarma Terlilit Utang Pinjol, Pinjam Sampai Rp 69,7 Miliar

4 hari lalu

Logo Indofarma.
Kronologi Indofarma Terlilit Utang Pinjol, Pinjam Sampai Rp 69,7 Miliar

Bagaimana Indofarma bisa sampai terlilit utang pinjol hingga diduga merugikan negara Rp 146,57 miliar?


Usai Dipanggil Jokowi, Gubernur BI Sebut Tiga Faktor Ini Penyebab Rupiah Kembali Melemah

4 hari lalu

Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) - Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar memberikan keterangan usai rapat dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 20 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Usai Dipanggil Jokowi, Gubernur BI Sebut Tiga Faktor Ini Penyebab Rupiah Kembali Melemah

Gubernur BI Perry Warjiyo menyoroti tiga faktor yang membuat rupiah kembali melemah.


Kemendag Klaim Telah Mulai Bayar Utang Rafaksi Minyak Goreng ke Produsen

6 hari lalu

Pedagang menata minyak goreng bersubsidi Minyakita di Pasar Induk Rau kota Serang, Banten, Ahad, 12 Februari 2023.  Pedagang membatasi warga maksimal hanya bisa membeli 2 liter perorang dengan harga Rp15 ribu perliter atau diatas HET yang ditetapkan pemerintah Rp14 ribu perliter akibat terjadi kelangkaan. ANTARA/Asep Fathulrahman
Kemendag Klaim Telah Mulai Bayar Utang Rafaksi Minyak Goreng ke Produsen

Pemerintah mengklaim telah mulai membayarkan utang rafaksi minyak goreng kepada produsen. Belum diketahui jumlah perusahaan yang sudah menerima pembayaran.


IDEAS: Beban Utang Pemerintahan Prabowo-Gibran Diperkirakan Tembus Rp1.300 Triliun per Tahun

6 hari lalu

Ilustrasi Hutang. shutterstock.com
IDEAS: Beban Utang Pemerintahan Prabowo-Gibran Diperkirakan Tembus Rp1.300 Triliun per Tahun

Cicilan pokok utang dan bunganya diperkirakan bisa tembus Rp1.300 triliun per tahun.


TKN Bantah Prabowo akan Menaikkan Rasio Utang 50 Persen

7 hari lalu

Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
TKN Bantah Prabowo akan Menaikkan Rasio Utang 50 Persen

Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran membantah bahwa Prabowo akan menaikkan rasio utang menjadi 50 persen.


Ramai Prabowo Dikabarkan Akan Naikkan Rasio Utang jadi 50 Persen PDB, TKN: Pelaku Pasar Tak Perlu Khawatir

7 hari lalu

Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ramai Prabowo Dikabarkan Akan Naikkan Rasio Utang jadi 50 Persen PDB, TKN: Pelaku Pasar Tak Perlu Khawatir

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, membantah Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menaikkan rasio pajak Hingga 50 persen.


Terpopuler: Tim Prabowo-Gibran Buka Suara soal Rasio Utang hingga 50 Persen, Siap-siap Harga MinyaKita Naik Setelah Idul Adha

8 hari lalu

Terpopuler: Tim Prabowo-Gibran Buka Suara soal Rasio Utang hingga 50 Persen, Siap-siap Harga MinyaKita Naik Setelah Idul Adha

Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad, membantah bahwa presiden terpilih, Prabowo Subianto, akan menaikkan rasio utang