523 Pemda Laporkan Rencana Anggaran untuk Bansos Rp 3,4 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pemaparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 22 September 2022. Rapat tersebut membahas dan persetujuan penyertaan modal negara (PMN) tahun 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan atau Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan progres belanja wajib perlindungan sosial sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) dari pemerintah daerah atau pemda.

Menurut dia, sudah ada 523 pemerintah daerah menyampaikan rencana penganggaran belanja wajib itu. “Anggarannya totalnya Rp 3,4 triliun dari semua Pemda yang sudah melapor yaitu per 23 September kemarin, 523 Pemda,” ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Djuanda I, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat, 30 September 2022.

Adapun penggunaan dana tersebut, kata Isa, diserahkan kembali kepada Pemda masing-masing. Isa hanya merinci alokasinya, yakni untuk bantuan sosial sebanyak Rp 1,7 triliun atau 49,4 persen, untuk penciptaan lapangan kerja (padat karya) Rp 0,6 triliun atau 18,5 persen, subsidi sektor transportasi Rp 0,3 triliun atau 9,5 persen.

“Sementara untuk perlindungan sosial lainnya, ada macam-macam ada Rp 0,8 triliun atau 22,5 persen sehingga totalnya Rp 3,4 triliun,” tutur Isa.

Sebelumnya, Wakil Menkeu Suahasil Nazara mengatakan, Pemda akan menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU). DTU merupakan dana bagian dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

“Ini sebagai bentuk sinergi kebijakan fiskal antara APBD dan APBN,” kata dia dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 6 September 2022.

Peraturan yang mewajibkan pemanfaatan anggaran Pemda untuk Bansos ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.

Suahasil menjelaskan, besaran 2 persen DTU itu dihitung sebesar penyaluran DAU Oktober hingga Desember 2022 dan penyaluran DBH kuartal IV - 2022. Dana ini nantinya digunakan untuk bantuan sosial, termasuk untuk ojek, UMKM, dan nelayan, penciptaan lapangan kerja, serta subsidi transportasi umum.

“Karena itu, bulan September ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan desain anggaran, desain program, dan ini bentuknya belanja wajib perlindungan sosial yang sifatnya adalah earmarking Dana Transfer Umum yang berupa DAU dan DBH yang tidak ditentukan penggunaannya,” ujar Suahasil.

Dia berharap pemberian ini akan meredam inflasi atau harga-harga barang dan jasa tidak naik terlalu cepat. Suahasil berharap bantuan bagi transportasi umum dan sektor-sektor usaha kecil dan mikro bisa meredam kenaikan harga-harga barang dan jasa tak terlalu tinggi.

“Namun, kalau memang ada peningkatan harga-harga, maka kelompok masyarakat yang paling rentan, paling vulnerable, paling tidak mampu juga kita berikan bantuan tambahan bantalan sosial yang berasal dari BLT (Bantuan Langsung Tunai) maupun dari BSU (Bantuan Subsidi Upah),” ujar Wamenkeu.

KHORY ALFARIZI | ARRIJAL RACHMAN

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

7 jam lalu

6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

Besaran APBN 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun; dengan defisit Rp598,2 triliun atau 2,84 persen.


Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

2 hari lalu

Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

Omnibus Law Sektor Keuangan ini telah masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas.


LPDP Gandeng Kemenkes Luncurkan Program Beasiswa Dokter Spesialis dan Subspesialis di 14 PTN

2 hari lalu

LPDP Gandeng Kemenkes Luncurkan Program Beasiswa Dokter Spesialis dan Subspesialis di 14 PTN

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menghadirkan program beasiswa dokter spesialis dan dokter subspesialis.


Antisipasi Inflasi di Akhir Tahun, Bapanas Minta Pemda Berkoordinasi Jika Butuh Pasokan Pangan

4 hari lalu

Antisipasi Inflasi di Akhir Tahun, Bapanas Minta Pemda Berkoordinasi Jika Butuh Pasokan Pangan

Kemenko Perekonomian menyebutkan tantangan utama pengendalian inflasi di daerah perbatasan perlu menjadi perhatian lebih.


Terpopuler Bisnis: Cara Cek BLT BBM Cair Bulan Depan, Sri Mulyani Heran Data Pajak Tak Seperti Kabar PHK

5 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Cara Cek BLT BBM Cair Bulan Depan, Sri Mulyani Heran Data Pajak Tak Seperti Kabar PHK

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat kemarin 25 November dimulai dari BLT BBM akan cair lagi di bulan depan.


Soroti Tanggung Jawab Menkeu, OJK, dan LPS, Berikut Catatan Penting Indef atas RUU PPSK

5 hari lalu

Soroti Tanggung Jawab Menkeu, OJK, dan LPS, Berikut Catatan Penting Indef atas RUU PPSK

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti sejumlah perubahan dalam Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).


Terpopuler Bisnis: Sri Mulyani Kaji Pemberian Bantuan Cegah PHK, Dana Pemda Nganggur Rp 278 T

6 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Sri Mulyani Kaji Pemberian Bantuan Cegah PHK, Dana Pemda Nganggur Rp 278 T

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis, 24 November 2022, dimulai dari Sri Mulyani mempertimbangkan pemberian bantuan PHK.


Dana Pemda Mengendap di Bank Jadi Rp 278 T, Sri Mulyani: Naik Sangat Signifikan

6 hari lalu

Dana Pemda Mengendap di Bank Jadi Rp 278 T, Sri Mulyani: Naik Sangat Signifikan

Anggaran pemerintah daerah atau pemda yang tersimpan di bank mencapai Rp278,7 triliun per Oktober 2022


Optimistis Ekonomi Tahun Ini 5,3 Persen, Sri Mulyani: Indeks Keyakinan Konsumen Masih Tinggi

7 hari lalu

Optimistis Ekonomi Tahun Ini 5,3 Persen, Sri Mulyani: Indeks Keyakinan Konsumen Masih Tinggi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tetap optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 mencapai 5,3 persen.


Transparansi Hulu Migas, SKK Migas dan Kemenkeu Luncurkan Sistem Informasi Terintegrasi

7 hari lalu

Transparansi Hulu Migas, SKK Migas dan Kemenkeu Luncurkan Sistem Informasi Terintegrasi

Kemenkeu dan SKK Migas juga menyusun kamus data untuk memastikan standarisasi dan konsistensi dalam pertukaran dan pemanfaatan data.