Lima Kapal Patroli Ditempatkan di Papua Barat, Kemenhub Minta UPT Rawat Aset Negara

Anggota Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kementerian Perhubungan melakukan pengawasan di atas Kapal Patroli KN Rantos P210 saat berpatroli di perairan perbatasan Kepulauan Riau dan Singapura di Batam, Kepulauan Riau, Selasa 8 Juni 2021. Patroli tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan pelayaran sekaligus menjaga laut dan pantai di wilayah Indonesia, dari berbagai ancaman terhadap keamanan, keselamatan, serta kelestarian laut dan pantai. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meresmikan 5 (lima) unit kapal negara patroli untuk memperkuat armada di wilayah timur Indonesia di Pelabuhan Sorong, Papua Barat, Jumat 30 September 2022.

Kapal negara patroli tersebut diresmikan secara simbolis oleh Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Capt. Mugen S. Sartoto mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

"Keberadaan kapal negara patroli yang ditempatkan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) sangat penting dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penjagaan laut dan pantai," kata Capt. Mugen, Jumat hari ini, 30 September 2022.

Ia menjelaskan, kelima kapal negara patroli ini yakni KNP. 379 yang ditempatkan di KSOP Kelas I Sorong, KNP. 4005 ditempatkan di KSOP Kelas III Biak, KN. 5260 ditempatkan di UPP Kelas III Teminabuan, KN. 5263 ditempatkan di UPP Kelas III Korido, dan KN. 5261 ditempatkan di UPP Kelas III Bade.

Dia menuturkan kapal-kapal ini akan dimanfaatkan untuk menegakkan aturan keselamatan dan keamanan pelayaran, melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta membantu pencarian dan penyelamatan jika terjadi kecelakaan pelayaran di wilayah kerja masing-masing.

Menurutnya, pelaksanaan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan di pantai merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

"Untuk melaksanakan fungsi dimaksud perlu didukung oleh prasarana berupa Pangkalan Armada Penjagaan Laut dan Pantai yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia serta tersedianya kapal patroli dan SDM yang mumpuni dan profesional dalam menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran," katanya.

Terkait dengan kondisi tersebut, lanjutnya, Kemenhub terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana termasuk dengan membangun armada kapal negara patroli.

Dengan bertambahnya unit kapal negara patroli diharapkan dapat semakin memperkuat armada kapal patroli yang sudah ada dalam menciptakan keselamatan pelayaran, juga menjaga laut Indonesia dari segala bentuk gangguan dan ancaman serta mencegah dan menangani kerusakan lingkungan laut.

Capt. Mugen juga meminta kepada seluruh jajaran UPT yang memiliki aset kapal negara, agar dapat mengoperasikan, merawat dan memelihara kapal-kapal tersebut dengan baik karena kapal ini dibangun menggunakan dana APBN.

Pada rangkaian acara tersebut dilakukan juga Pengukuhan Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Negara Patroli sebanyak 95 orang ABK yang berasal dari 11 UPT Ditjen Perhubungan Laut Wilayah Papua dan Papua Barat.

Ia berpesan kepada seluruh ABK Kapal Negara Patroli agar selalu melaksanakan tugas dengan penuh integritas dan profesional.

"Selain sebagai penjaga keamanan dan keselamatan pelayaran, ABK Kapal Negara Patroli adalah garda terdepan yang mengemban tugas law enforcement atau penegakan hukum untuk kepentingan keselamatan pelayaran," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor KSOP Kelas I Sorong Jece Julita Piris mengungkapkan bahwa kegiatan peresmian ini merupakan tindak lanjut penerimaan aset sesuai Berita Acara Serah Terima Aset Kelima Kapal Negara Patroli kepada masing-masing UPT penerima.

"Pada kesempatan ini kami juga membagikan 50 unit Life Jacket kepada para Nelayan di Pulau Doom dan 50 unit Life Jacket untuk Nelayan di Pulau Raam sebagai bentuk dukungan kami terhadap penegakan aturan keselamatan pelayaran," kata Jece.

Saat ini jumlah Kapal Negara Patroli sebanyak 374 unit, di mana pada tahun 2019 - 2022 telah dibangun 16 unit Kapal Negara Patroli dan 5 di antaranya ditempatkan di UPT wilayah Papua dan Papua Barat.

Penempatan 5 (lima) unit kapal negara patroli tersebut di wilayah Papua dan Papua Barat merupakan bukti keseriusan Kementerian Perhubungan untuk menciptakan keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah Timur Indonesia.

Turut hadir pada acara tersebut Kepala Dinas Perhubungan Kota Sorong, Komandan Lantamal XIV Sorong, Dan Pasmar III Sorong, DirPol Airud Papua Barat, Komandan Lanal Biak, Komandan Yon Marharlan XIV Sorong, General Manager PT. Pelindo Cabang Sorong, para Kepala Kantor UPT Ditjen Perhubungan Laut di wilayah Papua Barat dan Papua, perwakilan instansi Pemerintahan dan stakeholder di wilayah Sorong.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Bantu Korban Gempa Cianjur, Kemenhub Kirim Sembako, Pakaian, hingga Obat-obatan

1 hari lalu

Bantu Korban Gempa Cianjur, Kemenhub Kirim Sembako, Pakaian, hingga Obat-obatan

Kemenhub menyalurkan bantuan untuk korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat.


Dugaan Pelecehan Seksual Lagi di Kampus, Mahasiswi Laporkan Dosen Universitas Victory Sorong

1 hari lalu

Dugaan Pelecehan Seksual Lagi di Kampus, Mahasiswi Laporkan Dosen Universitas Victory Sorong

Mahasiswi Universitas Victory Sorong berinisial SM melaporkan dosen MM karena dugaan melakukan tindak pelecehan seksual.


Sail Tidore 2022, KM Tatamailau Difungsikan jadi Hotel Terapung

2 hari lalu

Sail Tidore 2022, KM Tatamailau Difungsikan jadi Hotel Terapung

Kemenhub menyiapkan KM Tatamailau sebagai hotel terapung untuk mendukung penyelenggaraan Sail Tidore 2022 di Kota Tidore, Maluku Utara


Filipina Hapus Tarif Impor Kendaraan Listrik, Indonesia Kapan?

3 hari lalu

Filipina Hapus Tarif Impor Kendaraan Listrik, Indonesia Kapan?

Konsumen Filipina membayar Rp 329 juta hingga Rp 768,5 juta untuk membeli kendaraan listrik. Subsidi pembelian di Indonesia tengah digodok.


Kemenhub Larang Truk ODOL Secara Bertahap Mulai Awal 2023

3 hari lalu

Kemenhub Larang Truk ODOL Secara Bertahap Mulai Awal 2023

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno memastikan pemberlakuan larangan truk ODOL pada tahun depan tidak bisa ditunda lagi.


Kebijakan Truk ODOL Akan Dilakukan Bertahap dan Terbatas di Kawasan Tertentu

3 hari lalu

Kebijakan Truk ODOL Akan Dilakukan Bertahap dan Terbatas di Kawasan Tertentu

Kebijakan truk odol pada 2023 diperkirakan bakal diterapkan secara bertahap untuk menghindari dampak kenaikan harga barang.


Breaking News: KPK Tetapkan SL Sebagai Tersangka Dana Perimbangan Papua Barat

5 hari lalu

Breaking News: KPK Tetapkan SL Sebagai Tersangka Dana Perimbangan Papua Barat

KPK tetapkan SL sebagai tersangka perkara dana perimbangan Papua Barat APBN tahun 2017 hingga 2018.


Lowongan PPPK Tenaga Kesehatan Kemenhub Diperpanjang hingga 22 November, Cek Syaratnya

8 hari lalu

Lowongan PPPK Tenaga Kesehatan Kemenhub Diperpanjang hingga 22 November, Cek Syaratnya

Kemenhub mengumumkan memperpanjang pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan instansi tersebut.


Hari Ini Puncak Kepulangan Delegasi G20, Begini Pengaturan Penerbangan dari Bali

12 hari lalu

Hari Ini Puncak Kepulangan Delegasi G20, Begini Pengaturan Penerbangan dari Bali

Kemenhub menyebutkan hari ini adalah puncak kepulangan delegasi KTT G20 lewat Bandara Ngurah Rai, Bali. Bagaimana pengaturan penerbangannya?


KTT G20 Bali, 3 Kapal Negara di Perairan Benoa Disiapkan

14 hari lalu

KTT G20 Bali, 3 Kapal Negara di Perairan Benoa Disiapkan

Kemenhub menyiagakan tiga kapal negara di perairan Benoa, Bali sebagai bentuk dukungan atas pagelaran KTT G20.