DPR Sahkan RUU APBN 2023 Jadi Undang-undang, Bagaimana Postur Makro Ekonominya?

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan dokumen tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi tentang RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2021 kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna ke-2 masa persidangan I tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Agustus 2022. Di sela rapat, sejumlah fraksi banyak memberikan perhatian dan catatan terhadap wacana kenaikan harga BBM oleh pemerintah yang telah beredar luas. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Rapat paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang Anggaran Pendaparan dan Belanja Negara atau RUU APBN 2023 menjadi undang-undang. Seluruh fraksi di DPR menyetujui angka-angka yang telah dibahas antara pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR sejak akhir Agustus 2022.

"Apakah RUU tentang APBN 2023 dapat disetujui menjadi UU?" tanya Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel selaku pimpinan rapat sidang paripurna, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 29 September 2022. "Setuju," jawab para anggota dewan. 

Sebelumnya, saat rapat akhir di Banggar, Selasa lalu, telah disepakati beberapa poin dalam pembahasan APBN 2023 ini. Di antaranya, penerimaan negara ditetapkan sebesar Rp 2.463,02 triliun atau lebih besar Rp 19,4 triliun dibandingkan dengan usulan sebelumnya sebesar Rp 2.443,5 triliun.

Penerimaan pajak juga ditetapkan sebesar Rp 1.718,0 triliun. Lalu, belanja negara ditargetkan sebesar Rp 2.714,16 triliun. Jumlah ini naik Rp 2,9 triliun dari target penerimaan pajak yang diusulkan dalam RAPBN 2023.

Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 2023 disepakati sebesar Rp 441,39 triliun atau naik Rp 15,13 triliun dari target RAPBN 2023 sebesar Rp 426,25 triliun. Penerimaan ini berasal dari PNBP migas sebesar Rp 131,169 triliun; minerba Rp 54 triliun; kehutanan Rp 5,1 triliun; perikanan Rp 3,5 triliun; panas bumi Rp 2,11 triliun; ‌PNBP lainnya Rp 113,3 triliun; serta target PNBP kementerian/lembaga Rp 76,7 triliun.

Sementara itu, belanja pemerintah pusat dalam APBN 2023 disepakati sebesar Rp 2.246,45 triliun atau meningkat Rp 16,4 triliun dari usulan RAPBN sebesar Rp 2.230,02 triliun. Selanjutnya, defisit APBN disepakati sebesar Rp 598,2 triliun atau 2,84 persen dari total PDB 2023 Rp 21.037 triliun.

Untuk asumsi makro, pertumbuhan ekonomi disepakati 5,3 persen seperti dalam rancangan awal RAPBN 2023. Sedangkan laju inflasi disepakati 3,6 persen, lebih besar dari rancangan awal yaitu 3,3 persen. Nilai tukar rupiah disepakati Rp 14.800. Tingkat suku bunga SUN-10 tahun 7,9 persen.

Selanjutnya, asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Oil (ICP) dipatok di level US$ 90 per barel. Lalu, asumsi lifting minyak 660 ribu per barel per hari (bph). Terakhir, asumsi lifting gas sebesar 1.100 ribu per barel setara minyak per hari (bsmph).

Selain itu, DPR menyepakati beberapa target pembangunan dalam APBN 2023. Target ini tidak berubah dibandingkan dengan RAPBN 2023. Untuk tingkat kemiskinan 7,5 sampai 8,5 persen. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dalam APBN 2023 disepakati di rentang 5,5 sampai 6,0 persen.

Kemudian, ketimpangan atau gini ratio di rentang 0,376 sampai 0,378. Lalu indeks pembangunan manusia disepakati di rentang 73,31 hingga 73,49. Nilai Tukar Petani disepakati di angka 105 sampai 107. Terakhir, Nilai Tukar Nelayan di rentang 107 sampai 108.

ARRIJAL RACHMAN | RIANI SANUSI PUTRI

Baca: 19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






52,9 Juta NIK Jadi NPWP, Ditjen Pajak: Lebih dari 75 Persen

13 jam lalu

52,9 Juta NIK Jadi NPWP, Ditjen Pajak: Lebih dari 75 Persen

Sebanyak 52,9 juta nomor induk kependudukan atau NIK telah menjadi nomor pokok wajib pajak (NPWP).


Wamenkeu Sebut Produk Dalam Negeri Bisa Topang Ekonomi RI di Tengah Ancaman Krisis

14 jam lalu

Wamenkeu Sebut Produk Dalam Negeri Bisa Topang Ekonomi RI di Tengah Ancaman Krisis

Wamenkeu mengatakan penggunaan produk dalam negeri bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.


Wamenkeu Tak Ingin Pandemi Berlanjut ke Krisis Keuangan

20 jam lalu

Wamenkeu Tak Ingin Pandemi Berlanjut ke Krisis Keuangan

Suahasil melanjutkan, dari pandemi Covid-19, negara belajar bahwa kondisi sosial hingga ekonomi tidak terlepas dari faktor kesehatan.


Utang Pemerintah per Oktober 2022 Dekati Rp 7.500 Triliun, Ini Rinciannya

2 hari lalu

Utang Pemerintah per Oktober 2022 Dekati Rp 7.500 Triliun, Ini Rinciannya

Kementerian Keuangan menyebutkan utang pemerintah per Oktober 2022 mencapai Rp 7.496,7 atau mendekati Rp 7.500 triliun.


Kata Pemerintah soal Pembahasan RKUHP Dianggap Tak Libatkan Publik

2 hari lalu

Kata Pemerintah soal Pembahasan RKUHP Dianggap Tak Libatkan Publik

Aries juga menyebut partisipasi yang bermakna dalam penyusunan RKUHP tidak dapat diartikan sebagai menerima penuh seluruh masukan.


Jasa Raharja Kampanye Penghapusan Denda Pajak, Cuma Berlaku hingga 15 Desember

2 hari lalu

Jasa Raharja Kampanye Penghapusan Denda Pajak, Cuma Berlaku hingga 15 Desember

Penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dibuka sampai 15 Desember 2022. Tahun depan, data registrasi kendaraan STNK mati 2 tahun akan dihapus.


Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

4 hari lalu

Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

Panglima TNI Andika Perkasa bulan depan pensiun. Berapakah batas usia pensiun prajurit TNI, dan berapa besaran gajinya?


Hari Guru Nasional: Berikut Tugas dan Fungsi Guru Menurut Undang-Undang

4 hari lalu

Hari Guru Nasional: Berikut Tugas dan Fungsi Guru Menurut Undang-Undang

Hari Guru Nasional sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan upaya guru dalam mencerdaskan kehidupan calon penerus bangsa. Ini tugas dan fungsi guru.


ESDM Bakal Bagikan 680 Ribu Rice Cooker Gratis, Siapa yang Berhak Menerima?

5 hari lalu

ESDM Bakal Bagikan 680 Ribu Rice Cooker Gratis, Siapa yang Berhak Menerima?

ESDM mengklaim penanak nasi listrik yang dibagikan kepada masyarakat itu sudah menggunakan sistem kelistrikan yang andal.


APBN Defisit Rp 169,5 Triliun, Sri Mulyani Yakin Akhir Tahun Lebih Baik

5 hari lalu

APBN Defisit Rp 169,5 Triliun, Sri Mulyani Yakin Akhir Tahun Lebih Baik

Sri Mulyani menuturkan defisit APBN akan terjadi sampai akhir tahun, namun angkanya membaik dan masih sesuai dengan target dalam Perpres.