Stafsus Sri Mulyani: Pemerintah Sengaja Kurangi Penarikan Utang Baru

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk "Menemukan Jalan Subsidi BBM Tepat Sasaran" di Gedung Tempo, Jakarta pada Selasa, 30 Agustus 2022. (Foto: Norman Senjaya)

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan pemerintah tengah mengambil sikap mengurangi penarikan utang baru untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia menyatakan, hal tersebut dilakukan karena kondisi kas negara dalam kondisi yang baik akibat terus menerus surplus di tengah tertekannya kondisi ekonomi global. APBN tercatat dalam kondisi surplus delapan bulan berturut-turut. Hingga akhir Agustus 2022, surplusnya sebesar Rp 107,4 triliun.

"Pemerintah, karena kecukupan cashflow, sengaja mengurangi penarikan utang baru," kata Prastowo dikutip dari akun twitter @prastow, Rabu, 28 September 2022.

Stafsus Sri Mulyani tersebut menjelaskan pernyataan tersebut merespons laporan Koran Tempo berjudul Obral! Surat Utang Eceran. Laporan ini menjelaskan upaya pemerintah berupaya menggenjot pembiayaan anggaran lewat obligasi ritel di tengah lesunya minat investor asing terhadap surat berharga negara (SBN).

Prastowo menyebutkan memang faktanya aliran modal asing tengah keluar dari pasar SBN Indonesia, termasuk dari pasar obligasi negara-negara emerging market lainnya. Pemicunya adalah tren suku bunga acuan Bank Senteal Amerika Serikat, The Federal Reserve (The Fed), yang terus naik.

Tapi, Prastowo menegaskan, aliran modal asing yang keluar ini bukan berarti SBN Indonesia tidak laku, namun lebih karena tren hawkish The Fed membuat investor lebih memilih menempatkan dananya kembali ke Amerika Serikat karena suku bunga acuannya tengah tinggi.

"Yang terjadi memang ada capital outflow tapi bukan karena SBN kita tidak menarik. Lalu dikaitkan realisasi lelang yang di bawah target," ujar dia.

Oleh sebab itu, Prastowo menilai, jika penerbitan obligasi ritel dianggap menjual SBN secara eceran karena tidak diminati pasar adalah tidak tepat. Justru obligasi ritel didorong sebagai bagian pendalaman pasar keuangan, khususnya pasar domestik. Obligasi ritel menjadi alternatif investasi yang menarik, karena aman dan kompetitif.

"Bukankah ini sejalan dengan kritik bahwa pemerintah perlu mengurangi porsi investor asing dan menurunkan rasio utang? Langkah ini yang diambil dan terus disempurnakan," cuit Prastowo.

Baca: Kian Melemah, Rupiah Diperkirakan Bakal Tembus Rp 15.400 Per Dolar AS

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Sri Mulyani: APBN 2023 Dirancang Defisit 2,84 Persen dari PDB, Demi Kesehatan Keuangan RI

1 jam lalu

Sri Mulyani: APBN 2023 Dirancang Defisit 2,84 Persen dari PDB, Demi Kesehatan Keuangan RI

Sri Mulyani mengatakan pada tahun 2022, belanja APBN sebesar Rp 3.106,4 triliun dan defisit diperkirakan turun lagi menjadi Rp 598 triliun.


Terkini Bisnis: Belanja Ketahanan Pangan Naik Tahun Ini, KPPU Akan Panggil Google

2 jam lalu

Terkini Bisnis: Belanja Ketahanan Pangan Naik Tahun Ini, KPPU Akan Panggil Google

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis sore, 1 Desember 2022 antara lain tentang belanja ketahanan pangan meningkat menjadi Rp 104,2 triliun.


Utang RI Mendekati Rp 7.500 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman, Asalkan...

3 jam lalu

Utang RI Mendekati Rp 7.500 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman, Asalkan...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai utang Indonesia masih tergolong aman.


Belanja Infrastruktur 2023 Rp 392,1 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Selesaikan PSN, IKN dan...

5 jam lalu

Belanja Infrastruktur 2023 Rp 392,1 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Selesaikan PSN, IKN dan...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran belanja negara tahun 2023 untuk infrastruktur di Indonesia sebesar Rp 392,1 triliun.


Hadapi Krisis 2023, Sri Mulyani: Belanja Ketahanan Pangan Naik Jadi Rp 104,2 T

6 jam lalu

Hadapi Krisis 2023, Sri Mulyani: Belanja Ketahanan Pangan Naik Jadi Rp 104,2 T

Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja negara pada tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 3.061,2 triliun.


Pandemi dan Perang Ukraina Sebabkan Negara-negara Afrika Dilanda Krisis Pangan

6 jam lalu

Pandemi dan Perang Ukraina Sebabkan Negara-negara Afrika Dilanda Krisis Pangan

Negara-negara Afrika yang menghadapi krisis pangan, membutuhkan dukungan likuiditas. Dalam beberapa kasus ada negara yang membutuhkan keringanan utang


Sri Mulyani Targetkan Pendapatan Negara Tahun Depan Rp 2.463 T: Cermin Kehati-hatian

6 jam lalu

Sri Mulyani Targetkan Pendapatan Negara Tahun Depan Rp 2.463 T: Cermin Kehati-hatian

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme dan sekaligus pemulihan ekonomi.


Ekonomi Mulai Bangkit, Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Tahun Ini Turun jadi Rp 598 T

7 jam lalu

Ekonomi Mulai Bangkit, Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Tahun Ini Turun jadi Rp 598 T

Sri Mulyani menyatakan Indonesia dapat menangani pandemi sekaligus mengelola dampak sangat baik dibandingkan banyak negara-negara lain di dunia.


6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

7 jam lalu

6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

Besaran APBN 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun; dengan defisit Rp598,2 triliun atau 2,84 persen.


Hadapi Gejolak Ekonomi Global, Jokowi: APBN 2023 Fokus pada 6 Kebijakan

7 jam lalu

Hadapi Gejolak Ekonomi Global, Jokowi: APBN 2023 Fokus pada 6 Kebijakan

Presiden Jokowi membeberkan strategi Indonesia merespons tantangan ekonomi global yang bergejolak. APBN 2023 dipastikan berfokus pada 6 kebijakan.