Ancaman Resesi, Perencana Keuangan: Kalau Mau Healing, di Dalam Negeri Dulu

Wisatawan menikmati liburan Hari Raya Idul Fitri 1443 H di Pantai Kuta, Badung, Bali, Senin 2 Mei 2022. Objek wisata tersebut kembali ramai dikunjungi wisatawan pada saat liburan Hari Raya Idul Fitri 1443 H setelah dua tahun sebelumnya sempat mengalami penurunan kunjungan wisatawan akibat pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo

TEMPO.CO, Jakarta - Perencana keuangan sekaligus Presiden International Association of Registered Financial Consultants (IARFC) Indonesia, Aidil Akbar Madjid, menyarankan masyarakat mulai mengencangkan ikat pinggang menghadapi potensi resesi ekonomi global pada 2023. Resesi atau turunnya perekonomian dunia tahun depan disinyalir dipicu oleh permasalahan inflasi atau naiknya harga-harga.

"Kalau inflasi berarti kan biaya hidup akan naik, barang-barang pasti naik, ya sudah kita harus mencoba belajar mengencangkan ikat pinggang," kata Aidil saat dihuhungi, Rabu, 28 September 2022.

Untuk menjaga aliran dana atau cashflow saat kondisi tersebut terjadi, Aidil mewanti-wanti masyarakat untuk menekan konsumsinya. Apalagi masa resesi, kata Aidil, adalah waktu bagi masyarakat untuk kembali mengelola aliran dana dengan baik dan mengeliminasi belanja yang sifatnya konsumtif. 

"Kalau handphone masih bagus jangan beli Iphone 14 lah, atau enggak usah ganti dulu. Yang enggak penting untuk liburan, healing, ya sudah jangan liburan dulu, atau kalau mau healing ya di dalam negeri dulu, atau dalam kota," kata dia.

Sementara itu bagi perusahaan-perusahaan, manajemen perlu melakukan upaya menjaga cashflow dengan meredam pengeluaran yang tidak perlu. Meski demikian, Aidil menekankan resesi ini merupakan siklus ekonomi yang biasa terjadi dan sifatnya sementara. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan negara tengah mewaspadai kenaikan suku bunga yang berpotensi menimbulkan gejolak pasar keuangan. Kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral negara-negara di dunia berpotensi menimbulkan resesi global.

"Tekanan inflasi global sudah direspons berbagai negara dengan kenaikan suku bunga yang drastis dan cepat," ujar Sri Mulyani dalam paparannya saat konferensi pers APBN Kita secara daring pada Senin, 26 Agustus 2022.

Sri Mulyani pun mencontohkan sejumlah negara yang secara agresif mengerek suku bunga untuk menahan gejolak inflasi. Inggris, misalnya, telah menaikkan suku bunga secara drastis sebanyak 150 basis poin.

Kemudian Amerika Serikat tercatat mengerek suku bunga yang lebih ekstrem mencapai 225 basis poin sejak awal 2022. Dalam empat dekade terakhir, kata Sri Mulyani, setiap kebijakan kenaikan suku bunga Amerika akan mengakibatkan krisis di berbagai belahan dunia, khususnya Amerika Latin.

"Jadi kita harus mewaspadai spill over yang akan berpotensi menimbulkan gejolak di pasar keuangan."

Selain Amerika, Bank Sentral Eropa telah melakukan normalisasi tingkat bunganya. Sejak awal 2022, Eropa mengerek suku bunga acuan sebanyak 50 basis poin. Padaal pada 2020, suku bunga Eropa tercatat berada di level negatif.

Tak hanya di negara maju, kenaikan suku bunga secara agresif dilakukan oleh bank sentral negara emerging market. Brasil, misalnya, telah mengerek suku bunga sebanyak 400 basis poin. Mexico juga meningkatkan suku bunga 225 basis poin dan India 140 basis poin.

Sri Mulyani melanjutkan, kondisi ini akan menimbulkan dampak bagi pertumbuhan ekonomi. Bank Dunia, ucap dia, memperkirakan jika bank sentral di seluruh dunia melakukan peningkatan suku bunga secara cukup ekstrem dan bersama-sama, resesi global akan terjadi pada 2023.

Baca juga: Kemnaker Jelaskan 2 Penyebab Notifikasi BSU Masih Calon Penerima

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Ancaman Resesi Tahun Depan, Jokowi: Tak Bisa Bekerja Normal-normal Lagi

13 menit lalu

Ancaman Resesi Tahun Depan, Jokowi: Tak Bisa Bekerja Normal-normal Lagi

Menurut Presiden Jokowi, seluruh pihak harus bekerja ekstra agar resesi tidak terlalu berdampak bagi Indonesia.


3 Program Prioritas DKI Jakarta 2023: Banjir, Kemacetan dan Antisipasi Dampak Resesi

9 jam lalu

3 Program Prioritas DKI Jakarta 2023: Banjir, Kemacetan dan Antisipasi Dampak Resesi

Untuk pengendalian banjir, pemerintah DKI Jakarta akan membangun infrastruktur seperti waduk, tanggul pengaman pantai, hingga pintu air.


Survei Charta Politika: Penegakan Hukum Masih Dapat Rapot Merah

19 jam lalu

Survei Charta Politika: Penegakan Hukum Masih Dapat Rapot Merah

Survei Charta Politika menyebut kondisi penegakan hukum di Indonesia masih mendapat rapot merah. Meski ada peningkatan dibandingkan survei sebelumnya


Kenaikan UMP 2023, Berikut Daftar Lengkapnya di Seluruh Provinsi

21 jam lalu

Kenaikan UMP 2023, Berikut Daftar Lengkapnya di Seluruh Provinsi

Pemerintah provinsi di Indonesia telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 dengan kenaikan di bawah 10 persen.


Ancaman Resesi Global 2023, Kredivo Yakin Pengguna Paylater Tetap Tumbuh

1 hari lalu

Ancaman Resesi Global 2023, Kredivo Yakin Pengguna Paylater Tetap Tumbuh

General Manager of Kredivo Indonesia Lily Suryani optimis industri kredit digital atau paylater akan tumbuh di tangah ancaman resesi global 2022.


Ridwan Kamil Putuskan UMP 2023 Jawa Barat Naik 7,88 Persen, Pemprov: Jalan Terbaik

1 hari lalu

Ridwan Kamil Putuskan UMP 2023 Jawa Barat Naik 7,88 Persen, Pemprov: Jalan Terbaik

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerbitkan Surat Keputusan Nomor 561/Kep.752-Kesra/2022 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2023.


Program Suntik Mati PLTU Batu Bara, Ini Rencana Sri Mulyani untuk PLN dan Produsen Listrik Swasta

1 hari lalu

Program Suntik Mati PLTU Batu Bara, Ini Rencana Sri Mulyani untuk PLN dan Produsen Listrik Swasta

Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa PT PLN (Persero) wajib melaksanakan komitmen transisi menuju energi hijau.


Jokowi Ajak Investor ke IKN Tahun Depan untuk Tawarkan Proyek

1 hari lalu

Jokowi Ajak Investor ke IKN Tahun Depan untuk Tawarkan Proyek

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) dikebut.


Sembilan Langkah Pokok Pengendalian Inflasi

1 hari lalu

Sembilan Langkah Pokok Pengendalian Inflasi

Tidak mungkin (pengendalian inflasi) diatasi sendiri oleh pemerintah daerah.


Usul Dana Pembangunan IKN 2023 Rp 12,7 T, Menteri PUPR Surati Sri Mulyani

1 hari lalu

Usul Dana Pembangunan IKN 2023 Rp 12,7 T, Menteri PUPR Surati Sri Mulyani

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengirim surat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati perihal usulan kebutuhan anggaran percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)