Luhut Bicara Mobil Listrik untuk Pejabat: Saya Sudah Pakai

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat memberikan sambutan pers di Kabupaten Toba pada Sabtu, 3 September 2022. (ANTARA FOTO/Adimas Raditya/my)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas sudah dimulai. Migrasi ini merupakan upaya mempercepat transisi energi. 

“Saya kira bertahap dilakukan, dan sudah ada,” ujar dia di Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa, 27 September 2022.

Luhut juga mengaku sudah memiliki mobil listrik. Namun, dia tidak menjelaskan apakah itu milik pribadi atau kendaraan dinas.

“Saya sudah mulai pakai mobil listrik. Tapi sekarang saya pakai mobil Jeep saya, yang pribadi, sebentar lagi ya saya harus pakai EV (electric vehicles) juga,” tutur dia.

Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo alias Jokowi pun sudah memerintahkan agar ada alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengadaan mobil listrik. “Jadi presiden sudah memerintahkan (ada anggaran) APBN untuk pembelian pengadaan kendaraan agar membeli yang EV (electric vehicles) mulai tahun ini. Lebih besar lagi di tahun depan,” kata dia.

Luhut menuturkan saat ini pemerintah tengah menyusun perencanaan agar pada 2035, tidak ada lagi mobil combustion yang diproduksi di dalam negeri. “Kita semua akan pakai EV,” ucap Luhut.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meneken Inpres Nomor 7 Tahun 2022. Beleid itu ditujukan kepada semua menteri, pimpinan lembaga, hingga kepala daerah se-Indonesia. Isinya meminta ada percepatan penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan operasional pejabat baik di jajaran pemerintah pusat maupun daerah.

"Untuk melakukan percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, " demikian bunyi Instruksi itu.

Ada tiga Instruksi utama yang diberikan Jokowi. Pertama, menetapkan regulasi, kedua menetapkan anggaran, dan ketiga melakukan pengadaan kendaraan listrik menggantikan kendaraan bermotor bakar.

Sementara Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan tengah menyusun standar kebutuhan anggaran biaya sewa dan pengadaan mobil listrik bagi para pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. "Kami sedang periksa kebutuhan standar untuk mobil listrik," kata Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata saat dihubungi, Kamis, 15 September 2022.

Persiapan ini menyusul terbitnya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menurut Isa, pemerintah tetap harus memperhitungkan cara-cara yang efisien dan akuntabel untuk mengganti kendaraan operasional maupun kendaraan dinas. Kendaraan yang usia pakainya masih baru, kata dia, tidak perlu buru-buru diganti.

"Untuk yang sudah saatnya diganti, dan penggantiannya sudah sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara, tentu anggarannya sudah disiapkan," ujar Isa.

Khusus untuk anggaran pengadaan atau sewa mobil listrik pejabat negara pada tahun depan, pemerintah sejatinya telah mengatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023. Besarannya dimuat dalam lampiran halaman 35.

Misalnya, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat eselon I ditetapkan sebesar Rp 735,34 juta per unit. Sedangkan untuk di daerah, ditetapkan paling tinggi di Sulawesi Tenggara sebesar Rp 702,27 juta dan yang paling rendah di Riau seharga Rp 567,63 juta.

Sedangkan untuk sewa kendaraan operasional roda empat pejabat eselon I telah ditetapkan sebesar Rp 17,66 juta per bulan. Sewa tertinggi adalah untuk Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, dan Gorontalo dengan nominal Rp 15 juta. Sementara itu, sewa terendah di Bangka Belitung, yakni Rp 12,75 juta.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Jokowi Minta Tak Ada Pihak yang Persulit Masuknya Investor ke Dalam Negeri

6 menit lalu

Jokowi Minta Tak Ada Pihak yang Persulit Masuknya Investor ke Dalam Negeri

Jokowi menyebut Indonesia kini telah mendapatkan banyak kepercayaan dari masyarakat berkat berbagai acara internasional.


2 Menteri Jadi Saksi Pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono, Apa Syaratnya?

2 jam lalu

2 Menteri Jadi Saksi Pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono, Apa Syaratnya?

Pratikno Mensesneg dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ditunjuk sebagai saksi pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono. Syarat ini harus dipenuhi


BYD Masuk Meksiko, Targetkan Penjualan 30 Ribu Unit Mobil Listrik

2 jam lalu

BYD Masuk Meksiko, Targetkan Penjualan 30 Ribu Unit Mobil Listrik

BYD akan mengandalkan dua model kendaraan listrik untuk pasar Meksiko, yakni SUV listrik Tang dan sedan listrik Han.


Mobil Listrik BMW iX Muncul di Bimmerfest Tebing Breksi 2022

4 jam lalu

Mobil Listrik BMW iX Muncul di Bimmerfest Tebing Breksi 2022

Mobil listrik BMW iX berteknologi eDrive generasi ke-5 dengan penggerak semua roda (AWD) elektrik. Varian di Indonesia adalah BMW iX xDrive40.


Wamenkeu Sebut Produk Dalam Negeri Bisa Topang Ekonomi RI di Tengah Ancaman Krisis

13 jam lalu

Wamenkeu Sebut Produk Dalam Negeri Bisa Topang Ekonomi RI di Tengah Ancaman Krisis

Wamenkeu mengatakan penggunaan produk dalam negeri bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.


Jokowi: Prabowo Punya Kerutan Wajah dan Rambut Putih

15 jam lalu

Jokowi: Prabowo Punya Kerutan Wajah dan Rambut Putih

Presiden Jokowi menyebut ciri-ciri pemimpin yang pernah disampaikannya yaitu yang berkerut dan rambut putih, ada di diri Prabowo.


Pertamina Lubricants Sambut Baik Kehadiran Kendaraan Listrik

15 jam lalu

Pertamina Lubricants Sambut Baik Kehadiran Kendaraan Listrik

Pertamina Lubricants menyebut pelumas masih digunakan pada kendaraan listrik.


Luhut: Tahun Depan, Belanja Produk Impor Maksimal 5 Persen

15 jam lalu

Luhut: Tahun Depan, Belanja Produk Impor Maksimal 5 Persen

Luhut yakin pengurangan porsi impor ini dapat meningkatkan belanja produk dalam negeri sehingga memberikan dampak ekonomi yang signifikan.


PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

16 jam lalu

PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai isu Jokowi 3 periode belum tertutup.


Kepala BIN Budi Gunawan: Kerutan Pemimpin Versi Jokowi 100 Persen Identik dengan Prabowo

17 jam lalu

Kepala BIN Budi Gunawan: Kerutan Pemimpin Versi Jokowi 100 Persen Identik dengan Prabowo

Kepala BIN Budi Gunawan ikut angkat suara menanggapi omongan Presiden Jokowi soal calon presiden yang keningnya berkerut dan rambut putih.