Banggar DPR Sepakat Anggaran Subsidi Energi Rp 211,9 Triliun, Ini Rinciannya

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Mei 2022. Rapat tersebut membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2023 dan rencana kerja pemerintah tahun 2023, dengan agenda keterangan pemerintah atas KEM PPKF RAPBN 2023 dan RKP Tahun 2023 serta Proyeksi Ekonomi Tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membacakan kesepakatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 tingkat I. Alokasi subsidi energi yang disetujui dalam pembahasan itu sebesar Rp 211,9 triliun. 

Angka ini lebih tinggi dari usulan dalam Rancangan Undang-undang APBN (RAPBN) 2023 sebesar Rp 210,6 triliun. 

"Kami menyadari bahwa dinamika global masih akan berlangsung. Karena itu dengan rendah hati, memohon kepada DPR untuk menjaga hubungan baik, agar kami bersama-sama mampu terus menjaga APBN sebagai instrumen yang sangat penting di dalam menjaga masyarakat dan perekonomian," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di gedung DPR RI pada Selasa, 27 September 2022. 

Alokasi subsidi energi tersebut terdiri atas subsidi bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan LPG tabung 3 kilogram sebesar Rp 139,4 triliun. Kemudian, subsidi listrik Rp 72,6 triliun. 

Adapun volume subidi LPG sebesar 8,0 juta metrik ton (MT), termasuk cadangan LPG sebesar 0,5 juta MT. Sedangkan volume BBM sebesar 17,5 juta kiloliter (KL), termasuk cadangan minyak solar sebesar 1 juta KL. 

Subsidi tetap minyak solar ditetapkan Rp 1.000 per liter. Sri Mulyani menjelaskan, arah kebijakan subsidi BBM dan LPG tabung 3 kilogram pada 2023 ialah untuk menutup selisih harga minyak tanah. Selain itu, subsidi ini menutup gap harga untuk BBM solar. 

Sri Mulyani menyatakan kebijakan pemberian subsidi akan disertai denan pengendalian volume dan pengawasan atas golongan atau sektor-sektor yang memanfaatkannya. Seiring dengan itu, pemerintah berencana melakukan transformasi subsidi LPG tabung 3 kilogram menjadi berbasis target penerima. 
Penyaluran ini rencananya bakal terintegrasi dengan program perlindungan sosial secara bertahap dengan mempertimbangkan pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat. Sementara itu, subsidi listrik pada 2023 disepakati sebesar Rp 72,6 triliun--lebih besar ketimbang angka yang diusulkan sebelumnya. 

Arah kebijakan subsidi listrik pada 2023 adalah memberikan subsidi listrik tepat sasaran dengan diselaraskan pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat. Sri Mulyani menuturkan subsidi listrik untuk rumah tangga harus diberikan secara tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan. Kebijakan subsidi listrik juga diharapkan mendorong pengembangan energi baru terbarukan yang lebih efisien.

Adapun DPR meminta pemerintah segera melakukan pembayaran subsidi untuk Pertamina dan PLN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah, menurut DPR, perlu menyiapkan skema pergeseran penggunaan energi fosil, seperti batu bara ke energi yang ramah lingkungan.

Ihwal pemberian subsidi listrik, Badan Anggaran memberikan beberapa catatan. Pertama, DPR menyatakan sebanyak 9,55 juta rumah tangga berdaya listrik 450 VA dan sebanyak 8,4 juta pelanggan berdaya listrik 900 VA yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan kategori sangat miskin harus tetap mendapatkan subsidi. Kedua, Kementerian Sososial, Badan Pusat Statistik (BPS), PLN, dan Pemerintah Daerah diminta bersinergi untuk memperbarui dan mengintegrasikan data. Badan Anggaran DPR mendorong agar BPS segera melakukan percepatan registrasi sosial ekonomi.

Terakhir, DPR meminta berbagai reformasi subsidi energi diselaraskan dengan pemulihan ekonomi dan memperhatikan daya beli masyarakat. "Pemerintah sangat menghargai dan menyambut positif seluruh masukan-masukan yang disampaikan. Kami akan tetap mempelajari dan merespon pada saat pembicaraan tingkat dua, maupun di dalam pelaksanaan APBN 2023," ujar Sri Mulyani

RIANI SANUSI PUTRI 

Baca juga: Banggar DPR dan Sri Mulyani Sepakati RAPBN 2023, Defisit Rp 598,2 Triliun

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Program Suntik Mati PLTU Batu Bara, Ini Rencana Sri Mulyani untuk PLN dan Produsen Listrik Swasta

1 hari lalu

Program Suntik Mati PLTU Batu Bara, Ini Rencana Sri Mulyani untuk PLN dan Produsen Listrik Swasta

Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa PT PLN (Persero) wajib melaksanakan komitmen transisi menuju energi hijau.


Jokowi Ajak Investor ke IKN Tahun Depan untuk Tawarkan Proyek

1 hari lalu

Jokowi Ajak Investor ke IKN Tahun Depan untuk Tawarkan Proyek

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) dikebut.


Usul Dana Pembangunan IKN 2023 Rp 12,7 T, Menteri PUPR Surati Sri Mulyani

1 hari lalu

Usul Dana Pembangunan IKN 2023 Rp 12,7 T, Menteri PUPR Surati Sri Mulyani

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengirim surat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati perihal usulan kebutuhan anggaran percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)


RAPBD DKI Jakarta 2023 Bengkak Rp 1,2 Triliun, Fitra: Mengkhianati KUA-PPA

1 hari lalu

RAPBD DKI Jakarta 2023 Bengkak Rp 1,2 Triliun, Fitra: Mengkhianati KUA-PPA

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Transparansi Anggaran Fitra Misbah Hasan mempertanyakan konsistensi pembahasan RAPBD DKI Jakarta 2023.


Utang Pemerintah per Oktober 2022 Dekati Rp 7.500 Triliun, Ini Rinciannya

2 hari lalu

Utang Pemerintah per Oktober 2022 Dekati Rp 7.500 Triliun, Ini Rinciannya

Kementerian Keuangan menyebutkan utang pemerintah per Oktober 2022 mencapai Rp 7.496,7 atau mendekati Rp 7.500 triliun.


Terpopuler Bisnis: Cara Cek BLT BBM Cair Bulan Depan, Sri Mulyani Heran Data Pajak Tak Seperti Kabar PHK

4 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Cara Cek BLT BBM Cair Bulan Depan, Sri Mulyani Heran Data Pajak Tak Seperti Kabar PHK

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat kemarin 25 November dimulai dari BLT BBM akan cair lagi di bulan depan.


DPRD DKI dan Pemprov Sepakat RAPBD DKI 2023 Rp83,7 Triliun

4 hari lalu

DPRD DKI dan Pemprov Sepakat RAPBD DKI 2023 Rp83,7 Triliun

Nominal RAPBD DKI 2023 ini lebih tinggi dari rancangan KUA-PPAS yang sudah disetujui sebesar Rp8,2 Triliun


Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

4 hari lalu

Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

Panglima TNI Andika Perkasa bulan depan pensiun. Berapakah batas usia pensiun prajurit TNI, dan berapa besaran gajinya?


BLT BBM Bakal Cair Lagi Desember, Berikut Cara Cek Penerima dan Penyalurannya

5 hari lalu

BLT BBM Bakal Cair Lagi Desember, Berikut Cara Cek Penerima dan Penyalurannya

BLT BBM merupakan subsidi untuk masyarakat yang diberikan setelah pemerintah mengerek harga Pertalite dan Solar.


RAPBD DKI 2023 Bengkak Jadi Rp 87,2 Triliun usai Dibahas DPRD, Naik Rp 4,7 Triliun

5 hari lalu

RAPBD DKI 2023 Bengkak Jadi Rp 87,2 Triliun usai Dibahas DPRD, Naik Rp 4,7 Triliun

DPRD DKI Jakarta telah selesai membahas Rancangan APBD atau RAPBD DKI 2023 di setiap komisi, bengkak menjadi Rp 87,2 triliun setelah pembahasan.