Menaker Sebut BSU 2022 untuk Ringankan Kebutuhan Sehari-hari Pekerja

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat menyaksikan pembukaan dan aktivasi rekening secara kolektif oleh Bank BRI bagi penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2021.

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengatakan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 yang digelontorkan pemerintah ditujukan untuk meringankan beban para pekerja atau buruh dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini sebagaimana dampak kenaikan harga BBM atau bahan bakar minyak—yang ditetapkan pemerintah pada 3 September 2022.

Ida menyebut BSU sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada para pekerja dan pengusaha yang telah menyertakan para pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Adapun target penerima BSU 2022 ini, yakni sebanyak 14.639.675 pekerja atau buruh. Sedangkan total anggaran yang disiapkan senilai Rp 8.804.969.750.000.

BSU 2022, kata Ida, merupakan pengalihan subsidi BBM yang diterima langsung oleh para pekerja atau buruh. “Mudah-mudahan BSU ini memberikan manfaat yang besar untuk para pekerja/buruh di Indonesia,” kata Ida, Senin, 26 September 2022, dikutip dari laman resmi Kemnaker.

Ihwal persyaratan penerima BSU, lanjut Ida, sudah diatur dalam  Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022. Sejumlah persyaratan tersebut, meliputi:

  • Menjadi peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022.
  • Berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK.)
  • Memiliki gaji atau upah paling banyak Rp 3,5 juta. Bagi pekerja dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan gaji atau upah tersebut dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.
  • Belum menerima program Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan, atau Bantuan Presiden untuk Usaha Mikro pada tahun berjalan.
  • Bukan PNS, TNI, dan Polri.

Baca Juga: Cara Cek Penerima BSU Subsidi Upah 2022 Tahap 3 Beserta Syaratnya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

 






Kenaikan UMP 2023, Berikut Daftar Lengkapnya di Seluruh Provinsi

1 hari lalu

Kenaikan UMP 2023, Berikut Daftar Lengkapnya di Seluruh Provinsi

Pemerintah provinsi di Indonesia telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 dengan kenaikan di bawah 10 persen.


Yang Perlu Dipertimbangkan jika Ingin Jadi Pekerja Lepas

1 hari lalu

Yang Perlu Dipertimbangkan jika Ingin Jadi Pekerja Lepas

Sebelum memutuskan menjadi pekerja lepas, berikut beberapa hal yang harus diperhatikan agar tahu kelebihan dan kekurangannya.


Tetapkan UMP NTB 2023 Naik 7,44 Persen, Gubernur: Sesuai dengan Kondisi Obyektif

2 hari lalu

Tetapkan UMP NTB 2023 Naik 7,44 Persen, Gubernur: Sesuai dengan Kondisi Obyektif

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 sebesar Rp2,37 juta.


Minta Penerapan Kenaikan Upah Ditunda, Pengusaha Beralasan Demi Cegah PHK Massal

5 hari lalu

Minta Penerapan Kenaikan Upah Ditunda, Pengusaha Beralasan Demi Cegah PHK Massal

Pengusaha meminta agar Presiden Joko Widodo dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menunda Permenaker Nomor 18/2022 yang mengatur kenaikan upah.


Filipina Hapus Tarif Impor Kendaraan Listrik, Indonesia Kapan?

5 hari lalu

Filipina Hapus Tarif Impor Kendaraan Listrik, Indonesia Kapan?

Konsumen Filipina membayar Rp 329 juta hingga Rp 768,5 juta untuk membeli kendaraan listrik. Subsidi pembelian di Indonesia tengah digodok.


Terkini Bisnis: Konfirmasi BLT UMKM Tidak Cair Tahun Ini, Catatan bila Subsidi BBM Dihapus

8 hari lalu

Terkini Bisnis: Konfirmasi BLT UMKM Tidak Cair Tahun Ini, Catatan bila Subsidi BBM Dihapus

Pencairan BLT UMKM semula direncanakan dilakukan pada Oktober 2022 lalu.


Menaker Minta Lulusan UGM Tidak Sumbang Angka Pengangguran

8 hari lalu

Menaker Minta Lulusan UGM Tidak Sumbang Angka Pengangguran

Hal itu diungkapkan Menaker saat memberikan pembekalan kepada calon wisudawan program sarjana dan diploma UGM.


G20 Sepakat Subsidi BBM Dihapus, Pemerintah Diminta Siapkan Dana untuk Nelayan hingga Petani

8 hari lalu

G20 Sepakat Subsidi BBM Dihapus, Pemerintah Diminta Siapkan Dana untuk Nelayan hingga Petani

Pemerintah diminta memastikan ada anggaran khusus jika kebijakan penghapusan subsidi BBM dilaksanakan.


Alat Berat Bersihkan Jalan Usai Gempa Cianjur, Alasan Jokowi Blusukan ke Pasar Tiap Pekan

9 hari lalu

Alat Berat Bersihkan Jalan Usai Gempa Cianjur, Alasan Jokowi Blusukan ke Pasar Tiap Pekan

Berita terkini bisnis hingga petang ini dimulai dari Kementerian PUPR yang memobilisasi personel dan alat berat usai gempa Cianjur.


Negara G20 Sepakat Hapus Subsidi BBM, Ini Respons Pertamina

9 hari lalu

Negara G20 Sepakat Hapus Subsidi BBM, Ini Respons Pertamina

Pertamina buka suara soal kesepakatan dalam G20 untuk menghapus subsidi BBM menjadi salah satu kesepakatan negara-negara G20 pada pekan lalu.