Penerimaan Pajak Tembus Rp 1.171,8 Triliun, Sri Mulyani: Melampaui Sebelum Pandemi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat membuka pertemuan pembiayaan berkelanjutan di Sofitel, Nusa Dua, Bali, Selasa, 13 Juli 2022. Foto: Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan penerimaan pajak hingga akhir Agsutus 2022 sudah melampaui masa sebelum pandemi Covid-19. Dia mengatakan capain ini dipengaruhi harga komoditas yang tinggi hingga pulihnya ekonomi.

"Ini sudah jauh melampaui penerimaan sebelum pra pandemi yaitu tahun 2019," kata Sri saat konferensi pers secara daring, Senin, 26 September 2022.

Sri merincikan, penerimaan pajak hingga 31 Agustus 2022 tercatat sebesar Rp 1.171,8 triliun. Angka ini naik 78,9 persen dari target 2022 sebesar Rp 1.485 triliun. Sementara itu jika dibandingkan dengan Agustus 2021, penerimaan pajak meningkat 58,1 persen sebesar Rp 741,3 triliun.

Bendahara negara mengatakan jika ditarik lebih jauh dari realisasi pada Januari-Agustus 2019 yang sebesar Rp 802,5 triliun dan periode yang sama pada 2020 Rp 676,9 triliun, penerimaan pajak tahun ini sudah jauh di atasnya. Menurut dia, kinerja penerimaan pajak didukung empat faktor. 

Pertama, tren peningkatan komoditas. Sri Mulyani mengakui naiknya harga komoditas layaknya pedang bermata dua. Di satu sisi, kondisi tersebut mengerek penerimaan pajak. Namun di sisi lain, kenaikan harga menyebabkan inflasi tinggi.

"Produk-produk pangan, energi, mengalami tekanan sehingga kita menggunakan penerimaan negara ini untuk masyarakat. Kita gunakan penerimaan negara ini untuk melindungi masyarakat," ujar dia.

Selanjutnya, penerimaan pajak ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang ekspansif, basis penerimaan pajak yang rendah selama Covid-18 karena pemberian insentif fiskal, hingga dampak implementasi Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Mantan bos Bank Dunia itu mendetailkan, dari total penerimaan pajak hingga 31 Agustus 2022, mayoritas berasal dari penerimaan PPh non-migas Rp 661,5 triliun.

Kemudian diikuti PPN dan PPnBM Rp 441,6 triliun, PPh Migas Rp 55,4 triliun dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta pajak lainnnya sebesar Rp 13,2 triliun. Berdasarkan jenis pajaknya, penerimaan pajak yang tumbuh drastis hingga Akhir Agustus 2022 adalah PPh Pasal 21. PPh 21 tumbuh hingga 149,2 persen.

Selanjutnya, PPh Badan 131,5 triliun, PPh Final 77,1 persen, PPN impor 48,9 persen, PPN dalam negeri 41,2 persen; PPh Pasal 26 17,2 persen; dan terakhir PPh orang pribadi tumbuh 11,2 persen. Sementara itu, berdasarkan sektornya, pertumbuhan drastis penerimaan pajak berasal dari pertambangan sebesar 233,8 persen.

"Ini tumbuh ekstrem karena didorong oleh harga-harga komoditas pertambangan yang melonjak, sehingga penerimaan sektor pertambangan pajaknya itu naik 233,8 persen," kata Sri Mulyani. 

Selain sektor pertambangan, penerimaan pajak pada tahun ini didominasi oleh sektor perdagangan yang tumbuh 66,3 persen. Selanjutnya, industri pengolahan 49,4 persen; transportasi dan pergudanagan 25 persen; jasa perusahaan 24,1 persen; informasi dan komunikasi 18,2 persen; serta sektor konstruksi dan real estate 10 persen.

Baca juga: APBN Surplus 8 Kali Berturut-turut, Sri Mulyani: Pembiayaan Turun

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Sri Mulyani Minta Generasi Muda Pikirkan RI saat Genap 100 Tahun, Jangan Menua tapi Miskin

32 menit lalu

Sri Mulyani Minta Generasi Muda Pikirkan RI saat Genap 100 Tahun, Jangan Menua tapi Miskin

Sri Mulyani Indrawati khawatir jika masyarakat Indonesia belum bisa makmur di 2045 atau ketika RI menginjak usia 100 tahun.


Sri Mulyani: APBN 2023 Dirancang Defisit 2,84 Persen dari PDB, Demi Kesehatan Keuangan RI

2 jam lalu

Sri Mulyani: APBN 2023 Dirancang Defisit 2,84 Persen dari PDB, Demi Kesehatan Keuangan RI

Sri Mulyani mengatakan pada tahun 2022, belanja APBN sebesar Rp 3.106,4 triliun dan defisit diperkirakan turun lagi menjadi Rp 598 triliun.


Terkini Bisnis: Belanja Ketahanan Pangan Naik Tahun Ini, KPPU Akan Panggil Google

3 jam lalu

Terkini Bisnis: Belanja Ketahanan Pangan Naik Tahun Ini, KPPU Akan Panggil Google

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis sore, 1 Desember 2022 antara lain tentang belanja ketahanan pangan meningkat menjadi Rp 104,2 triliun.


Utang RI Mendekati Rp 7.500 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman, Asalkan...

4 jam lalu

Utang RI Mendekati Rp 7.500 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman, Asalkan...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai utang Indonesia masih tergolong aman.


Belanja Infrastruktur 2023 Rp 392,1 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Selesaikan PSN, IKN dan...

7 jam lalu

Belanja Infrastruktur 2023 Rp 392,1 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Selesaikan PSN, IKN dan...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran belanja negara tahun 2023 untuk infrastruktur di Indonesia sebesar Rp 392,1 triliun.


Hadapi Krisis 2023, Sri Mulyani: Belanja Ketahanan Pangan Naik Jadi Rp 104,2 T

7 jam lalu

Hadapi Krisis 2023, Sri Mulyani: Belanja Ketahanan Pangan Naik Jadi Rp 104,2 T

Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja negara pada tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 3.061,2 triliun.


Sri Mulyani Targetkan Pendapatan Negara Tahun Depan Rp 2.463 T: Cermin Kehati-hatian

8 jam lalu

Sri Mulyani Targetkan Pendapatan Negara Tahun Depan Rp 2.463 T: Cermin Kehati-hatian

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme dan sekaligus pemulihan ekonomi.


Ekonomi Mulai Bangkit, Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Tahun Ini Turun jadi Rp 598 T

8 jam lalu

Ekonomi Mulai Bangkit, Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Tahun Ini Turun jadi Rp 598 T

Sri Mulyani menyatakan Indonesia dapat menangani pandemi sekaligus mengelola dampak sangat baik dibandingkan banyak negara-negara lain di dunia.


6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

8 jam lalu

6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

Besaran APBN 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun; dengan defisit Rp598,2 triliun atau 2,84 persen.


Hadapi Gejolak Ekonomi Global, Jokowi: APBN 2023 Fokus pada 6 Kebijakan

9 jam lalu

Hadapi Gejolak Ekonomi Global, Jokowi: APBN 2023 Fokus pada 6 Kebijakan

Presiden Jokowi membeberkan strategi Indonesia merespons tantangan ekonomi global yang bergejolak. APBN 2023 dipastikan berfokus pada 6 kebijakan.