Cegah Korupsi Impor Pangan, KPK Minta Pemerintah Segera Kelarkan Neraca Komoditas

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewanti-wanti pemerintah untuk segera menuntaskan daftar komoditas yang harus dimasukkan ke neraca komoditas. Salah satunya produk hortikultura. Sebab, impor produk komoditas pangan itu rawan korupsi.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan sebetulnya sejak akhir 2021, KPK telah menggelar kajian tentang impor pangan. Hasilnya pun telah di serahkan ke Kementerian Pertanian dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Maret 2022. 

Dari hasil kajian itu, lembaga antirasuah meminta agar pemerintah membenahi tata-kelola pangan dengan membuat neraca komoditas. Ini, kata dia, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

"Rekomendasinya bilang hortikultura ini dimasukkan ke neraca komoditas di tahun ini," kata Pahala saat konferensi pers di kantor Ombudsman, Jakarta, Senin, 26 September 2022.

Dari hasil rekomendasi tersebut, pemerintah telah membentuk jadwal untuk memasukkan produk hortikultura ke neraca komoditas mulai Juni 2022. Kementerian Pertanian harus sudah mulai memberikan struktur datanya untuk lima komoditas produk itu ke Kemenko Perekonomian.

Dari situ, Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan akan mulai memasukkan struktur data lantaran mereka berperan sebagai penyelenggara neraca komoditas. Tenggat penyelesaiannya pada akhir tahun nanti. 

"Ada beberapa step lagi, tapi pada Desember 2022 itu seharusnya sudah implemetnasi neraca komoditas untuk produk holtikulutra," ujar Pahala.

Pahala mengatakan implementasi ini harus dikawal. "Karena setidaknya ada empat atau lima kasus di KPK yang berkaitan dengan impor pangan. Umumnya, suap karena jual-beli kuota, penetapan kuota, dan proses yang kurang transparan," ucapnya.

Oleh sebab itu, Pahala menganggap, neraca komoditas merupakan solusi fundamental untuk mencegah korupsi di sektor impor pangan. Sebab, sistem itu bisa dimonitor dari kuantitas, kemanan, hingga fungsi Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan yang memiliki peran dominan dalam memberikan izin rekomendasi impor.

"Neraca komoditsa ini jangan main-main lagi, kalau sudah schedulenya, tepatin beneran. Kalau enggak nanti kita sampaikan ke masyarakat kementerian ini dan itu yang tidak berkomitmen penuh denagn menunda-nunda jadwal neraca komoditas, karena dia berbasis digital dan yang pasti transparan serta memeberi kepastian kepada semua pihak," kata Pahala.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso pada awal bulan ini menuturkan terdapat 24 kelompok komoditas yang akan masuk dalam neraca komoditas. Hal itu sesuai dengan hasil evaluasi atas perkembangan penyiapan komoditas untuk implementasi neraca komoditas dan dimasukkan ke sistem nasional neraca komoditas (SiNas NK). 

Adapun 19 kelompok komoditas baru ditetapkan pada tahap II pada 2022. Sedangkan 5 kelompok komoditas lainnya, yakni beras, gula, daging lembu, pergaraman, dan perikanan, sudah ditetapkan pada tahap I 2021.

Ia melanjutkan, sebenarnya terdapat total 56 kelompok komoditas dari seluruh komoditas yang wajib mendapat perizinan impor (PI) dan perizinan ekspor (PE). Namun, baru 24 yang mendapat persetujuan. Sementara itu, 32 kelompok komoditas lainnya, berdasarkan hasil evaluasi atas perkembangan penyiapan komoditas untuk implementasi neraca komoditas, dinyatakan masih belum siap.

Baca juga: Bahlil Sebut dari 2.078 Izin Usaha Pertambangan yang Dicabut, 90 Sudah Dipulihkan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK, Apa Koleksi Mobilnya

2 jam lalu

Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK, Apa Koleksi Mobilnya

Dalam LHKPN, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto memilki 1 mobil pada 2011 dan memiliki 2 mobil di LHKPN 2008.


Saksi Sebut Mardani Maming Paksa Pengalihan IUP Batubara

5 jam lalu

Saksi Sebut Mardani Maming Paksa Pengalihan IUP Batubara

Terdakwa kasus gratifikasi perizinan tamba Mardani Maming memaksa eks Kadis Pertandingan dan Energi untuk memproses pengalihan IUP dari BKPL ke PCN.


KPK Bakal Dalami Sejumlah Pejabat Titipkan Calon Maba di Unila

6 jam lalu

KPK Bakal Dalami Sejumlah Pejabat Titipkan Calon Maba di Unila

Karomani menyebut nama Zulkifli Hasan ikut menitipkan seseorang untuk dimasukkan sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Unila.


Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

1 hari lalu

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK membawa sejumlah alat bukti.


Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK Soal Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong

1 hari lalu

Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK Soal Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong

Kelompok yang menamakan dirinya sebagai Koalisi Solidaritas Pemuda Mahasiswa melaporkan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK.


KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

Rening yang saat ditemui usai pemeriksaan kemarin di Gedung KPK berkata ia diperiksa soal profesinya sebagai kuasa hukum Lukas Enembe.


Kasus Abdul Gafur Mas'ud, KPK Periksa Plt Bupati Penajam Paser Utara

2 hari lalu

Kasus Abdul Gafur Mas'ud, KPK Periksa Plt Bupati Penajam Paser Utara

KPK memeriksa pelaksana tugas Bupati Penajam Paser Utara, Hamdam dalam kasus korupsi yang menyeret Abdul Gafur Mas'ud


Eks KASAU Agus Supriatna Tak Hadiri Sidang Kasus Heli AW-101, Kuasa Hukum: Kami Tak Tahu Ada Surat Panggilan

2 hari lalu

Eks KASAU Agus Supriatna Tak Hadiri Sidang Kasus Heli AW-101, Kuasa Hukum: Kami Tak Tahu Ada Surat Panggilan

Kuasa hukum Agus Supriatna mengungkap alasan ketidakhadiran kliennya dalam persidangan kasus pengadaan helikopter AW-101 hingga pemeriksaan oleh KPK.


KPK Periksa Pramugari RDG Airlines di Kasus Lukas Enembe

2 hari lalu

KPK Periksa Pramugari RDG Airlines di Kasus Lukas Enembe

Gubernur Papua Lukas Enembe terjerat kasus dugaan suap sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang melibatkan dana APBD Papua.


Gazalba Saleh Jadi Tersangka, KY Serahkan Proses Penegakan Hukum ke KPK

2 hari lalu

Gazalba Saleh Jadi Tersangka, KY Serahkan Proses Penegakan Hukum ke KPK

Penegakkan etik terhadap Gazalba Saleh diharapkan tidak mengganggu proses penegakan hukum di KPK