Dia menuturkan bahkan ada negara yang defisitnya mencapai dua digit, 10-15 persen, bahkan ekonominya belum pulih. Sementara Indonesia, defisit tahun 2020 di angka 6 persen turun pada tahun 2021 menjadi 4,7 persen, dan berharap bisa turun di tahun ini. Artinya, kata dia, pemerintah menggunakan instrumen keuangan negara dan daerah secara hati-hati, proper, dan bertanggung jawab.
“Unjungnya terlihat di dalam prestasi hari ini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) banyak sekalai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam suasana tantangan yang luar biasa,” ucap dia.
Karena, menurut Sri Mulyani, dalam suasana krisis banyak alasan yang memungkinkan terjadinya penyelewengan. Namun faktanya, semua penyelenggara negara bisa menjaga keuangan negara secara akuntabel dan delivery-nya adalah output dan outcome kinerjanya relatif menjadi baik.
“Ini juga terlihat kemiskinan mulai menurun lagi sesudah mengalami kenaikan karena pandemi, pengangguran menurun lagi, dan pertumbuhan ekonomi kita pulih luar biasa pada kuartal satu dan dua—di saat seluruh dunia sekarang sedang mengalami perlemahan,” kata Sri Mulyani.
Baca: Cerita Mantan Karyawan Shopee: Nyesek, Kenapa Hanya Dikasih Waktu Sehari
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
