"

Trenggono Paparkan 5 Program Ekonomi Biru ke Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Tempo BNI Bilateral Forum 2022 pada Kamis, 12 Mei 2022 di Ballroom Hotel The Langham, Jakarta. (Foto: Norman Senjaya)
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Tempo BNI Bilateral Forum 2022 pada Kamis, 12 Mei 2022 di Ballroom Hotel The Langham, Jakarta. (Foto: Norman Senjaya)

TEMPO.CO, Semarang - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan 5 program ekonomi biru ke para pimpinan perguruan tinggi perikanan dan kelautan seluruh Indonesia. Program ini didorong agar bisa mengoptimalkan pembangunan pesisir berkelanjutan dalam upaya mendongkrak kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Implementasi Ekonomi Biru diharapkan bisa menekan ancaman kerusakan ekologi akibat berbagai kegiatan ekonomi yang memanfaatkan laut," kata Menteri Trenggono pada Selasa 20 September 2022.

Hal itu disampaikan saat menjadi keynote speaker dalam Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan Indonesia dan Seminar Nasional Bertajuk Society 5.0 dan Ketahanan Bencana untuk Pembangunan Pesisir Berkelanjutan di Gedung Prof. Soedarto Universitas Diponegoro, Semarang, 

Adapun 5 program utama berbasis ekonomi biru yang disiapkan KKP untuk menyeimbangkan kepentingan lingkungan dan ekonomi itu adalah:

Pertama, perluasan kawasan konservasi perairan mencapai 26,4 juta hektare dari target 32,5 juta hektare pada 2030, dengan fokus utama pengelolaan yang efektif untuk menjaga fungsi serapan karbon biru dan sebagai tempat pemijahan ikan.

Kedua, penangkapan ikan terukur berbasis kuota di 6 zona yang ditetapkan oleh pemerintah. Bertujuan untuk menekan overfishing sehingga stok ikan terjaga dan terkelola dengan baik.

“Untuk membuat tata kelola laut menjadi legal, regulated and reported, Indonesia menetapkan kebijakan penangkapan ikan secara terukur yang berbasis kuota. Kebijakan ini akan diperuntukan kepada nelayan tradisional dan industri" katanya

Ketiga, peningkatan perikanan budidaya berkelanjutan. Oleh karena itu perlu dilakukan untuk mendorong pengembangan komoditas unggulan, seperti udang, kepiting, lobster, rumput laut, dan ikan bernilai ekonomis tinggi. 

Keempat, menjamin wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terjaga dengan baik. Dilakukan dengan penataan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil termasuk memastikan kegiatan yang pemanfaatan sesuai dengan alokasi, daya dukung, dan mitigasi dampaknya.

Kelima, untuk menjaga kesehatan laut, salah satu program utama KKP adalah Bulan Cinta Laut. "Program ini dilaksanakan melalui aksi bersih sampah laut di Indonesia dengan melibatkan nelayan," kata Trenggono.

Guna memastikan kebijakan ini terlaksana dengan baik, ia memastikan implementasi program ekonomi biru, laut Indonesia akan termonitor dengan baik melalui pantauan teknologi satelit dan kapal pengawas yang terkoneksi secara digital.

NABILA NURSHAFIRA 

Baca: Ojol Sebut Bansos BBM dari Sri Mulyani Tak Kunjung Cair, Kemenkeu Beri Penjelasan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.








Minat Konsumsi Tinggi, KKP Kembangkan Budidaya Tilapia di Papua

1 hari lalu

Ilustrasi ikan Tilapia
Minat Konsumsi Tinggi, KKP Kembangkan Budidaya Tilapia di Papua

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan produksi tilapia atau ikan nila akan terus digenjot.


Gandeng Mitra, KKP Siap Wujudkan 30 Persen Luas Kawasan Konservasi

5 hari lalu

Gandeng Mitra, KKP Siap Wujudkan 30 Persen Luas Kawasan Konservasi

KKP telah mencanangkan arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru


Pasar Tilapia secara Global Capai USD 13,9 Miliar, Menteri KKP: Kita Tingkatkan Produksinya

6 hari lalu

Ilustrasi ikan Tilapia
Pasar Tilapia secara Global Capai USD 13,9 Miliar, Menteri KKP: Kita Tingkatkan Produksinya

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan produksi tilapia atau ikan nila bakal ditingkatkan di Tanah Air untuk isi ceruk pasar internasional.


Tidak Berizin, Proyek Reklamasi Tambang Nikel Morowali Dihentikan KKP

6 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muh Zaini, Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan KKP Adin Nurawaluddin, dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi dalam konferensi pers penyesuaian harga acuan ikan untuk pelaksanaan PNBP pascaproduksi di sektor perikanan tangkap di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Selasa 28 Februari 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Tidak Berizin, Proyek Reklamasi Tambang Nikel Morowali Dihentikan KKP

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan proyek reklamasi tambang nikel di Morowali, Sulawesi Tengah, karena tidak memiliki izin resmi.


KKP Targetkan Penambahan Kawasan Konservasi Baru di Tahun 2023

7 hari lalu

KKP Targetkan Penambahan Kawasan Konservasi Baru di Tahun 2023

Kawasan konservasi akan ditingkatkan menjadi 30 persen di tahun 2045.


Indonesia-Korea Perkuat Kerja Sama Maritim

7 hari lalu

Indonesia-Korea Perkuat Kerja Sama Maritim

KKP dan KIORCC melakukan berbagai studi kelayakan untuk anjungan lepas pantai yang kondisinya tidak layak.


Marine Heritage Gallery KKP Bisa Diakses di Google Arts and Culture

8 hari lalu

Marine Heritage Gallery KKP Bisa Diakses di Google Arts and Culture

Tanggung jawab KKP untuk menjadikan aset ini terbuka bagi masyarakat yang memiliki hak belajar, memahami sejarah dan mengetahui identitas kemaritiman Indonesia.


Bersihkan Sampah Plastik di Pulau, Prilly Latuconsina: Sedih Banget

12 hari lalu

Prilly Latuconsina memungut sampah plastik di sebuah pulau yang disinggahinya saat diving. Foto: Instagram/@prillylatuconsina96
Bersihkan Sampah Plastik di Pulau, Prilly Latuconsina: Sedih Banget

Prilly Latuconsina menghimbau agar bersama-sama menjaga alam, salah satunya dengan tidak meninggalkan sampah di pulau dan laut.


KKP Suarakan Pentingnya Neraca Sumberdaya Laut

16 hari lalu

KKP Suarakan Pentingnya Neraca Sumberdaya Laut

Neraca sumberdaya laut Indonesia akan digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam penggunaan ruang laut.


KKP Setujui 85 KKPRL di Babel, Izin Pemanfaatan Ruang Laut untuk Tambang Baru PT Timah

17 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyerahkan dokumen persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) kepada Direktur Utama PT Timah Tbk Achmad Ardianto di Perairan Pantai Rebo, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Rabu, 8 Maret 2023. TEMPO/Servio Maranda
KKP Setujui 85 KKPRL di Babel, Izin Pemanfaatan Ruang Laut untuk Tambang Baru PT Timah

KKPRL yang telah diterbitkan meliputi kegiatan berusaha pemasangan instalasi perikanan, kabel bawah laut, terminal khusus.