Airlangga Sebut Ada 8 Usaha Ekstra untuk Mengendalikan Inflasi, Apa Saja?

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta Pusat mengenai evaluasi PPKM, Selasa, 23 Agustus 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah melakukan usaha ekstra untuk mengendalikan laju inflasi. Langkah itu, tuturnya, demi menjaga stabilisasi harga komoditas, khususnya di daerah. 

"Untuk mengantisipasi kenaikan inflasi pada akhir tahun, diminta daerah untuk melaksanakan 8 langkah aksi ini," ujar Airlangga dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi 2022, dikutip dari video YouTube Bank Indonesia pada Rabu, 14 September 2022. 

Langkah yang pertama adalah memperluas kerja sama antardaerah (KAD) terutama untuk daerah surplus atau defisit dalam menjaga ketersediaan suplai komoditas. Kedua, melaksanakan Operasi Pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholders. 

"Bapak Presiden minta agar terus dimonitor seperti kita memonitor Covid. Jadi kita akan memonitor terutama di pasar-pasar," tutur Airlangga.

Kemudian langkah ketiga adalah pemanfaatan platform perdagangan digital untuk memperlancar distribusi. Lalu langkah keempat, yaitu menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) dalam pengendalian inflasi. 

Selanjutnya adalah mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus atau DAK Fisik untuk tematik ketahanan pangan dan pemanfaatan 2 persen dana transfer umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial. 

Sementara itu, langkah kelima adalah mempercepat implementasi program tanam pangan pekarangan, misalnya cabai, untuk mengantisipasi tingginya permintaan di akhir tahun. 

Ia mengatakan, langkah lain yang diperlukan adalah menyusun Neraca Komoditas Pangan Strategis oleh seluruh pemerintah daerah. Kemudian memperkuat sarana-prasarana penyimpanan produk hasil panen, misalnya dengan menggunakan cold storage. Terutama di daerah sentra produksi. 

Terakhir atau langkah ke delapan adalah memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mempercepat stabilisasi harga. 

Baca Juga: Harga Beras Naik, Airlangga Ungkit Pengaruhnya ke Tingkat Kemiskinan di Desa Hingga 23 Persen

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Gubernur BI: Koordinasi Erat Jadi Kekuatan RI Hadapi Ekonomi Dunia yang Bergejolak

5 jam lalu

Gubernur BI: Koordinasi Erat Jadi Kekuatan RI Hadapi Ekonomi Dunia yang Bergejolak

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menyatakan Indonesia memiliki kekuatan tersendiri untuk menghadapi perekonomian global yang bergejolak.


Gubernur BI Paparkan 5 Risiko yang Dihadapi Perekonomian Global

5 jam lalu

Gubernur BI Paparkan 5 Risiko yang Dihadapi Perekonomian Global

Di tengah perekonomian global yang masih bergejolak, Gubernur BI Perry Warjiyo memperkirakan ada risiko stagflasi, bahkan resflasi.


Jokowi Puji Pertumbuhan Ekonomi Maluku 27 Persen: Tertinggi di Dunia

6 jam lalu

Jokowi Puji Pertumbuhan Ekonomi Maluku 27 Persen: Tertinggi di Dunia

Menurut Jokowi, pertumbuhan di Maluku Utara itu adalah buah hasil upaya pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri dan pembangunan infrastruktur.


Koalisi Indonesia Bersatu Bersua Malam Ini, Bahas Capres-Cawapres

6 jam lalu

Koalisi Indonesia Bersatu Bersua Malam Ini, Bahas Capres-Cawapres

Pertemuan Koalisi Indonesia Bersatu bakal dihadiri ketua umum masing-masing partai, yakni Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Muhamad Mardiono.


Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat 2024 Rp 585 T, Naik 24,4 Persen dari Tahun Sebelumnya

21 jam lalu

Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat 2024 Rp 585 T, Naik 24,4 Persen dari Tahun Sebelumnya

Pemerintah menetapkan target penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) atau kredit bersubsidi sebesar Rp585 triliun pada 2024.


Survei Charta Politika: Penegakan Hukum Masih Dapat Rapot Merah

1 hari lalu

Survei Charta Politika: Penegakan Hukum Masih Dapat Rapot Merah

Survei Charta Politika menyebut kondisi penegakan hukum di Indonesia masih mendapat rapot merah. Meski ada peningkatan dibandingkan survei sebelumnya


Kenaikan UMP 2023, Berikut Daftar Lengkapnya di Seluruh Provinsi

1 hari lalu

Kenaikan UMP 2023, Berikut Daftar Lengkapnya di Seluruh Provinsi

Pemerintah provinsi di Indonesia telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 dengan kenaikan di bawah 10 persen.


Ridwan Kamil Putuskan UMP 2023 Jawa Barat Naik 7,88 Persen, Pemprov: Jalan Terbaik

2 hari lalu

Ridwan Kamil Putuskan UMP 2023 Jawa Barat Naik 7,88 Persen, Pemprov: Jalan Terbaik

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerbitkan Surat Keputusan Nomor 561/Kep.752-Kesra/2022 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2023.


Sembilan Langkah Pokok Pengendalian Inflasi

2 hari lalu

Sembilan Langkah Pokok Pengendalian Inflasi

Tidak mungkin (pengendalian inflasi) diatasi sendiri oleh pemerintah daerah.


Menjelang Libur Akhir Tahun, Harga Telur Ayam di Jakarta Melonjak jadi Rp 29.372 per Kg

2 hari lalu

Menjelang Libur Akhir Tahun, Harga Telur Ayam di Jakarta Melonjak jadi Rp 29.372 per Kg

Harga telur ayam terpantau melonjak di Jakarta dan bahkan melampaui harga rata-rata nasional komoditas tersebut.