"Dengan QR Code itu sehingga transaksi di Pertashop tinggal taping lagi, dan kemudian dia berhak. Di luar itu, tidak bisa," ujar Nicke.
Kendati begitu, Nicke mengakui penyaluran dengan skema ini masih akan sulit tepat sasaran karena nelayan masih bisa mengisi BBM bersubsidi dengan jeriken atau alat penampung lainnya di SPBU. Regulasi saat ini hanya mengatur bahwa sepanjang nelayan memegang surat rekomendasi, maka BBM bisa diberikan.
"Ini yang agak sulit membedakan, apakah nelayan atau tidak, sepanjang sudah pegang surat rekomendasi, ini (BBM) harus diberikan. Karena regulasinya begitu. Nah, kita sekarang ini lebih tepat sasaran lagi," kata Nicke.
Pada kesempatan terpisah, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan program penyaluran BBM berusbsidi untuk nelayan ini akan siap diimplementasikan di seluruh Indonesia paling lambat akhir 2022. Untuk tahap awal, program ini akan dimulai di Cilacap, Jawa Tengah.
Jika program bernama Solusi Nelayan ini sukses diterapkan di Cilacap, Erick mengatakan, layanannya akan diperluas di Lhoknga (Aceh), Deli Serdang (Sumatera Utara), Indramayu (Jawa Barat), Pekalongan dan Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), dan Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat) pada Oktober.
"Nanti dari Cilacap 1 bulan, kemudian yang 7 lokasi itu 1 bulan, kemudian ini sukses, baru di seluruh Indonesia. Kira-kira itu bulan Desember. Ini yang kita lakukan, sama juga kayak minyak makan merah," kata Erick menjelaskan program penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan tersebut, pada Senin lalu, 5 September 2022.
Baca: Bos Pertamina Curhat Pertamax Tak Disubsidi Negara: Selisih Tak Diganti Pemerintah
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
