Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Setelah jalan damai tak membuahkan hasil, Bos PT Garuda Pancaartha, Gunawan Jusuf akhirnya menggugat kepala BPPN, Syafruddinn Temenggung dan Ketua BPN (Badan Pertanahan Nasional). Kita hanya minta kepastian hukum karena sudah ada dasar hukumnya, kata Gunawan Saat konfrensi pers, Kamis (23/1). PT Garuda Pancaartha yang dipimpin Gunawan Jusuf, memenangkan tender penjualan aset BPPN, PT Indolampung Bumi Makmur bekas milik keluarga Salim melalui Holdiko pada bulan November 2001. Setelah seluruh proses administrasi dipenuhi oleh PT Garuda Pancaartha dan membayar Rp 1,161 triliun secara tunai, Gunawan merasa tidak seluruh haknya yang menjadi aset PT Indolampung Bumi Makmur tidak berpindah tangan ke pihaknya, malah menjadi sengketa. Gunawan juga merasa memiliki bukti bahwa tanah yang disengketakan adalah haknya karena merupakan aset dari Sugar Group Co. Bukti-bukti itu antara lain surat MSAA, dukumen penawaran, surat konfirmasi BPPN tanggal 4 maret 2002 dan tanggal 11 Maret 2002, berita acara dengan akte notaris 4 Maret 2002. Dalam bukti-bukti itu, menurut Hotma Paris Hutapea, pengacara PT Garuda Pancaartha, jelas tertulis bahwa tanah yang disengketakan termasuk dari aset Sugar Group Companies. Menurut Paris, ada indikasi keluarga Salim yang notabene obligor kakap ingin menguasai kembali aset miliknya. Padahal dalam MSAA dia (Salim) mengaku sudah tidak punya aset lagi disana, tapi sekarang ngaku-ngaku, katanya. Gunawan juga menambahkan bahwa Dalam akte notaris 4 Maret juga dinyatakan bahwa tanah itu merupakan satu kesatuan. Menjadi keanehan, kata Paris, Pihak Garuda diminta bernegoisasi dengan pihak keluarga Salim oleh ketua BPPN Syafruddinn Temenggung. Padahal kami tak berhubungan dengan keluarga Salim, tapi dengan Holdiko (BPPN), Kata Hotman. Menurut Gunawan, saat meminta Hak Guna Usaha (HGU) dari Badan Pertanahan Nasional, pihaknya dipersulit. Ada usaha-usaha dari pemilik lama agar HGU tidak keluar, katanya. Padahal, segala persyaratan sudah dipenuhi dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999. Hotman juga mengaku terkejut setelah menerima surat dari ketua BPN, Lutfie Nasution yang isiya bersedia menjadi mediator dari perselisihan ini. Surat dari kepala BPN menunjukkan adanya keberpihakan kepada PT Indo Lampung Cahaya Makmur dan PT Indo Lampung Buana Makmur (Salim Group) dengan menawarkan diri sebagai mediator dan mengusulkan musyawarah dengan tujuan agar Salim mendapat uang damai, kata Hotman. Priandono --- Tempo News Room
Iklan
