Kemenkeu: Dana Pensiun PNS 15 Tahun Lalu Masih Jadi Beban Hari Ini

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti

Padahal, skema pensiunan yang selama ini digunakan yaitu pay as you go dianggap terus mengancam keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Ia menyatakan skema fully funded terkendala diterapkan karena banyaknya persoalan yang harus dipertimbangkan. Salah satunya adalah beban fiskal hingga manfaatnya bagi PNS.

"Di Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 sebenarnya sudah mengamanatkan. Namun untuk melakukan perubahan, banyak yang harus dipertimbangkan: beban fiskalnya seperti apa, manfaatnya untuk PNS seperti apa, beban dan iurannya seperti apa, dan sebagainya," kata Didik saat ditemui di kantornya.

Apalagi, dia melanjutkan, kewajiban pembayaran pensiunan bagi PNS saat ini juga terus bertambah. Pada 2022, angkanya hampir tembus Rp 120 triliun atau tepatnya Rp 119 triliun, melonjak dari kondisi 5 tahun yang lalu sekitar Rp 90,82 triliun.

Oleh karena itu, menurut Didik, perubahan skemanya tentu perlu banyak waktu. "Pemikirannya kan sudah dikaji sejak dulu, cuma itu tadi mengubah sistem mana yang cocok. Kemudian yang dampak fiskalnya terukur itu kan perlu waktu lama, melibatkan uang yang besar, ratusan triliun dan sebagainya, jadi di 2014 sudah dipikirkan, kemudian dikaji terus, nih," ucap Didik.

Di sisi lain, Didik menjelaskan, perhitungan kewajiban APBN untuk memenuhi pembayaran pensiunan PNS baik di pusat maupun daerah saat ini sudah tembus hingga Rp 2.900-an triliun. Angka tersebut merupakan total kewajiban pembayaran PNS yang sudah pensiun maupun yang akan pensiun pada masa mendatang.

"Itu dihitung semua, sampai kewajiban itu punah. Kenapa punah, karena orang tua kita pensiun, terus meninggal, bapak saya, ibu saya masih ada jadi janda, jandanya juga dapat hak, ibu saya meninggal, ternyata adik saya masih sekolah, itu dapat hak (dana pensiun). Sampai adik saya enggak dapat hak lagi, itu selesai," kata Didik.

Baca: Faisal Basri: Subsidi BBM Harus Dihilangkan karena Banyak Biaya Candu

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

2 hari lalu

Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

Panglima TNI Andika Perkasa bulan depan pensiun. Berapakah batas usia pensiun prajurit TNI, dan berapa besaran gajinya?


ESDM Bakal Bagikan 680 Ribu Rice Cooker Gratis, Siapa yang Berhak Menerima?

2 hari lalu

ESDM Bakal Bagikan 680 Ribu Rice Cooker Gratis, Siapa yang Berhak Menerima?

ESDM mengklaim penanak nasi listrik yang dibagikan kepada masyarakat itu sudah menggunakan sistem kelistrikan yang andal.


Seleksi bagi PNS yang Ingin Jadi Pejabat di IKN Diperpanjang hingga Akhir November

2 hari lalu

Seleksi bagi PNS yang Ingin Jadi Pejabat di IKN Diperpanjang hingga Akhir November

Otorita IKN telah membuka 27 posisi yang terdiri atas empat kepala biro dan 23 direktur.


APBN Defisit Rp 169,5 Triliun, Sri Mulyani Yakin Akhir Tahun Lebih Baik

2 hari lalu

APBN Defisit Rp 169,5 Triliun, Sri Mulyani Yakin Akhir Tahun Lebih Baik

Sri Mulyani menuturkan defisit APBN akan terjadi sampai akhir tahun, namun angkanya membaik dan masih sesuai dengan target dalam Perpres.


PPh 21 hingga Oktober Tumbuh 21 Persen, Sri Mulyani: Jika Dibandingkan Berita PHK Jadi Kikuk

2 hari lalu

PPh 21 hingga Oktober Tumbuh 21 Persen, Sri Mulyani: Jika Dibandingkan Berita PHK Jadi Kikuk

Sri Mulyani menyatakan bahwa data penerimaan pajak penghasilan atau PPh Pasal 21 mencatatkan pertumbuhan yang tinggi.


Dana Pemda Mengendap di Bank Jadi Rp 278 T, Sri Mulyani: Naik Sangat Signifikan

3 hari lalu

Dana Pemda Mengendap di Bank Jadi Rp 278 T, Sri Mulyani: Naik Sangat Signifikan

Anggaran pemerintah daerah atau pemda yang tersimpan di bank mencapai Rp278,7 triliun per Oktober 2022


Produksi Migas Menurun, Airlangga: SKK Migas Harus Bikin Situasi Investasi Lebih Baik

3 hari lalu

Produksi Migas Menurun, Airlangga: SKK Migas Harus Bikin Situasi Investasi Lebih Baik

TEMPO.CO, Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa produksi minyak dan gas (migas) di Indonesia terus menurun. Dia meminta agar SKK Migas melakukan langkah-langkah agar situasi iklim investasi maupun insentif bisa lebih baik.


Percepat Pembangunan IKN, Pemerintah Siapkan Aturan Kemudahan Berusaha dan Izin Investasi

5 hari lalu

Percepat Pembangunan IKN, Pemerintah Siapkan Aturan Kemudahan Berusaha dan Izin Investasi

Karena di dalam pelaksanaannya otorita IKN ini unik dan perlu diberikan kewenangan khusus.


Piala Dunia 2022: Kiper Timnas Belanda Nyaris Pensiun dan Jadi Polisi

5 hari lalu

Piala Dunia 2022: Kiper Timnas Belanda Nyaris Pensiun dan Jadi Polisi

Kiper Timnas Belanda di Piala Dunia 2022, Andries Noppert, nyaris pensiun dari sepak bola. Pilihan untuk bertahan membawanya ke Piala Dunia.


KTT G20, Gubernur Bali Beberkan Manfaat Pembangunan Infrastruktur Lebih dari Rp 800 Miliar

7 hari lalu

KTT G20, Gubernur Bali Beberkan Manfaat Pembangunan Infrastruktur Lebih dari Rp 800 Miliar

Gubernur Bali Wayan Koster membeberkan apa saja manfaat langsung dan tak langsung dari penyelenggaraan KTT G20 Bali ke perekonomian Pulau Dewata.