Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemenkeu: Dana Pensiun PNS 15 Tahun Lalu Masih Jadi Beban Hari Ini

image-gnews
Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan atau Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyatakan pemerintah hingga saat ini masih mengkaji usulan perubahan skema pembiayaan pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Saat ini pemerintah menggunakan skema dana pensiun pay as you go yang mengatur dana pensiun PNS disiapkan dan dibayarkan saat PNS telah pensiun. 

“Saat ini kita melihat bahwa kita belum mengadopsi pola yang terbaik. Apakah dengan pay as you go itu yang terbaik, karena artinya dana pensiun PNS yang pensiun 10 sampai 15 tahun lalu menjadi beban hari ini,” kata Isa dalam konferensi pers, Senin, 29 Agustus 2022.

Pemerintah sedang mengkaji perubahan skema pembiayaan dana pensiun dari skema pay as you go menjadi skema fully funded. Dengan skema yang baru, pemerintah mulai menyisihkan dana pensiun bagi setiap PNS secara sistematis setiap bulan sejak PNS tersebut mulai bekerja.

“Akan lebih bagus kalau pemerintah sudah menyisihkan dana pensiun bagi setiap PNS sejak awal sehingga pada saat pembayaran, pembiayaan dana pensiun berasal dari kerja PNS itu sendiri,” tutur Isa

Pasalnya dengan skema pay as you go, Kemenkeu baru menyiapkan dana pensiun bagi PNS sejak PNS tersebut memasuki masa pensiun dengan besaran yang didasarkan pada formula yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

“Jadi sekarang ada yang mengatakan sebaiknya menggunakan fully funded, agar pembiayaan dana pensiun tidak menjadi beban orang atau PNS pada masa yang akan mendatang,” ucap Isa.

Lebih jauh, Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Didik Kusnaini membeberkan sejumlah alasan pihaknya belum bisa menerapkan skema dana pensiun fully funded meskipun sudah diwacanakan sejak tahun 2014.

Selanjutnya: Kewajiban APBN membayar pensiunan PNS tembus Rp 2.900 triliun.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pesan Sri Mulyani ke Lima Anggota BPK Terpilih: Pastikan Tiap-tiap Rupiah APBN untuk Menyejahterakakan Rakyat

4 jam lalu

Pembacaan sumpah jabatan lima anggota BPK RI di Gedung Mahkamah Agung, 17 Oktober 2024. Foto: Mahkamah Agung
Pesan Sri Mulyani ke Lima Anggota BPK Terpilih: Pastikan Tiap-tiap Rupiah APBN untuk Menyejahterakakan Rakyat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengucapkan selamat mengemban amanah dalam menjaga keuangan kepada lima anggota BPK terpilih.


Tahun Pertama Prabowo, Pertumbuhan Ekonomi Diprediksi Sulit Tembus 8 Persen

16 jam lalu

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. ANTARA
Tahun Pertama Prabowo, Pertumbuhan Ekonomi Diprediksi Sulit Tembus 8 Persen

Chief Economist & Head of Research Mirae Asset Sekuritas, Rully Arya Wisnubroto, memprediksi pertumbuhan ekonomi sulit mencapai angka 8 persen.


Dulu Disebut Tukang Utang, Sri Mulyani Kini Ditunjuk Prabowo jadi Menkeu

16 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani ucapkan 'Selamat' kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Negara pada, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Dulu Disebut Tukang Utang, Sri Mulyani Kini Ditunjuk Prabowo jadi Menkeu

Pada 2019, Prabowo pernah menyindir Sri Mulyani dengan menyatakan sebutan Menteri Keuangan sebaiknya diganti dengan Menteri Pencetak Utang.


Prabowo Dikabarkan Bakal Memecah Kemenkop UKM, Ekonom: Lebih Didominasi Alasan Politik

1 hari lalu

Prabowo Subianto setelah menerima calon menteri di kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Prabowo Dikabarkan Bakal Memecah Kemenkop UKM, Ekonom: Lebih Didominasi Alasan Politik

Ekonom ragukan efektivitas rencana presiden terpilih Prabowo Subianto memecah Kemenkop UKM menjadi dua kementerian. Mengapa?


PPN 12 Persen Berlaku 1 Januari 2025, Ini Daftar Barang yang Terdampak

2 hari lalu

Pedagang menata jualannya di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Pemerintah akan kembali menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen, dari 11 persen menjadi 12 persen yang mulai berlaku pada tahun depan atau per 1 Januari 2025.   TEMPO/Tony Hartawan
PPN 12 Persen Berlaku 1 Januari 2025, Ini Daftar Barang yang Terdampak

Tarif PPN 12 persen direncanakan berlaku mulai 1 Januari 2025. Berikut daftar barang yang terdampak dan dikecualikan.


Beberapa Kali Pertemuan Sri Mulyani dan Prabowo, Sebelum Dipinang Jadi Menteri Keuangan Lagi

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membagikan momen bersama Wamenkeu Thomas Djiwandono saat melaporkan perkembangan APBN kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada Senin, 9 September 2024 lewat unggahan di Instagram (Sumber: IG @smindrawati).
Beberapa Kali Pertemuan Sri Mulyani dan Prabowo, Sebelum Dipinang Jadi Menteri Keuangan Lagi

Sri Mulyani akan menjabat kembali jadi menteri keuangan 2024-2029 setelah dipinang Prabowo.


Dana Pensiun PT Taspen Rp 1 Triliun Diduga Dikorupsi, Begini Penjelasan OJK

2 hari lalu

Gedung OJK Jakarta
Dana Pensiun PT Taspen Rp 1 Triliun Diduga Dikorupsi, Begini Penjelasan OJK

OJK kembali menanggapi soal dana pensiun senilai Rp 1 triliun PT Taspen (Persero) yang diduga dikorupsi.


Jadi Calon Menkeu di Kabinet Prabowo, Sri Mulyani Disebut Penengah Kepentingan Teknokrat dan Politikus

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersiap memberikan pemaparan pada konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta, Senin 23 September 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan APBN pada Agustus 2024 defisit Rp153,7 triliun atau 0,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) namun defisit tersebut masih sesuai dengan Rancangan Undang-Undang APBN 2024 yakni 2,29 persen dari PDB. TEMPO/Tony Hartawan
Jadi Calon Menkeu di Kabinet Prabowo, Sri Mulyani Disebut Penengah Kepentingan Teknokrat dan Politikus

Ekonom Celios mengatakan Sri Mulyani merupakan sosok menteri keuangan yang selama ini dikenal menjadi penengah kepentingan teknokrat dan politikus.


Catatan Menkeu Sri Mulyani Selama Jadi Menteri Jokowi dan PR Saat Jabat Menteri Prabowo

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani tiba di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Presiden Terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh yang diyakini bakal menjadi calon menteri/kepala lembaga negara untuk pemerintahan baru ke depan. ANTARA/Aprillio Akbar
Catatan Menkeu Sri Mulyani Selama Jadi Menteri Jokowi dan PR Saat Jabat Menteri Prabowo

Setelah sempat didesuskan tidak masuk jajaran Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Menkeu Sri Mulyani Indrawati akhirnya dipinang Prabowo,


Pernyataan Lengkap Sri Mulyani yang Diminta jadi Menkeu Lagi oleh Prabowo

2 hari lalu

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, saat ditemui di kediaman Prabowo Subianto, Senin, 14 Oktober 2024. Sri Mulyani mengatakan diminta kembali menjadi Menkeu oleh Prabowo. Namun dia tidak menjawab secara gamblang apakah menerima tawaran tersebut. TEMPO/Nandito Putra.
Pernyataan Lengkap Sri Mulyani yang Diminta jadi Menkeu Lagi oleh Prabowo

Sri Mulyani memastikan bahwa dirinya bakal kembali menjabat sebagai Menkeu di pemerintahan Prabowo - Gibran.