Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Inflasi Nyaris 5 Persen, Jokowi Perintahkan Tito Bikin Aturan Distribusi Pangan

Presiden Joko Widodo didampingi (dari kiri) Menkeu Sri Mulyani, Mendagri Tito Karnavian, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Seskab Pramono Anung menghadiri acara peresmian pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 4 Mei 2021. ANTARA/BPMI Setpres/Lukas
Presiden Joko Widodo didampingi (dari kiri) Menkeu Sri Mulyani, Mendagri Tito Karnavian, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Seskab Pramono Anung menghadiri acara peresmian pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 4 Mei 2021. ANTARA/BPMI Setpres/Lukas
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menerbitkan aturan penggunaan anggaran tak terduga di daerah untuk mengendalikan inflasi. Jokowi ingin pos anggaran ini dipakai untuk menutup biaya transportasi distribusi pangan.

"Saya sudah perintah, entah surat keputusan, entah surat edaran," kata Jokowi dalam rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 18 Agustus 2022.

Perintah tersebut diberikan di tengah inflasi yang terus merangkak naik. Dalam rapat, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo melaporkan kepada Jokowi bahwa inflasi tahunan pada Juli 2022 sudah menyentuh level 4,94 persen.

Meski lebih rendah ketimbang negara lain, angka ini sudah melebihi batas atas sasaran, yaitu 3 persen plus minus 1 persen. Salah satu penyebabnya adalah inflasi volatile food yang mencapai 11,47 persen dari seharusnya maksimal 6 persen.

Jokowi lantas bercerita tentang informasi mengenai kondisi pangan yang ia dapat di sejumlah daerah. Jokowi  mendengar informasi bahwa di Merauke, stok beras melimpah. Namun, tak ada yang membeli.

"Harganya murah, Pak Rp 6.000 (per liter). Saya cek ke bawah benar," kata Jokowi menceritakan informasi yang dia terima. Pada saat yang sama, ada daerah yang mengalami kekurangan stok beras. Dia heran mengapa daerah tersebut tidak mengambil dari Merauke. Lalu, Jokowi mendegar keluhan bahwa masalahnya ada pada biaya transportasi yang mahal.

Untuk itu dalam rapat dengan Tito beberapa waktu lalu, Jokowi menyampaikan bahwa biaya transportasi bisa ditutup dari anggaran tak terduga yang ada di daerah. Jokowi pun meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendal Inflasi Pusat (TPIP) memahami masalah semacam ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Gunakan untuk menutup biaya menutup biaya transportasi, biaya distribusi, ini kerja lapangan," kata dia.

Berikutnya, Jokowi juga meminta kepala daerah untuk bekerja sama dengan TPID dan TPIP. Kepala negara meminta bupati, wali kota, hingga gubernur mengecek langsung harga barang apa yang sedang naik di daerah mereka masing-masing, yang kemudian memicu inflasi. 

Setelah persoalan utamanya ditemukan, Jokowi meminta agar semua pihak mencari solusi menekan harga barang tersebut. Contohnya, ketika harga cabai dan bawang merah naik, pemerintah harus menyambung atau memasuk stok dari daerah yang cadangannya melimpah. 

Di samping rantai pasok pangan, Jokowi menekankan lagi masalah inflasi yang saat ini begitu serius kepada peserta rapat. "Momok semua negara sekarang ini inflasi," kata Jokowi yang mengulangi kewaspadaan itu sampai dua kali.

Baca juga: Menteri PUPR: Tidak Ada Pembangunan Infrastruktur Baru Kecuali Perintah Presiden

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Siklus Kenaikan Suku Bunga BI Berakhir, Analis: Pasar Obligasi Membaik

1 jam lalu

Ilustrasi investasi. Shutterstock
Siklus Kenaikan Suku Bunga BI Berakhir, Analis: Pasar Obligasi Membaik

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia menyebut pasar obligasi membaik seiring berakhirnya siklus kenaikan suku bunga BI.


Jadi Korban Penipuan Rp 9,8 Miliar Tak Ada Keadilan, Jessica Iskandar Mengadu ke Jokowi

3 jam lalu

Jessica Iskandar. Foto: Instagram @inijedar.
Jadi Korban Penipuan Rp 9,8 Miliar Tak Ada Keadilan, Jessica Iskandar Mengadu ke Jokowi

Jessica Iskandar berharap Presiden Jokowi bisa membantunya mendapatkan keadilan dengan penangkapan orang yang sudah menipunya.


Dituding Bermuka Dua, Politikus NasDem Sebut PDIP Kacang Lupa Kulit

7 jam lalu

Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di NasDem Tower, Jakarta, Senin, 22 Agustus 2022.
Dituding Bermuka Dua, Politikus NasDem Sebut PDIP Kacang Lupa Kulit

Willy pun meminta agar PDIP dapat bersikap dewasa, jangan melakukan provokasi-provokasi yang dianggapnya sebagai recehan.


KKP Optimistis Tidak akan Ada Ekspor Pasir Laut Ilegal, Begini Pengawasannya

19 jam lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. KKP mengeklaim beleid tersebut untuk mengantisipasi pengerukan pasir laut yang bakal berdampak terhadap kerusakan lingkungan.Tempo/Tony Hartawan'
KKP Optimistis Tidak akan Ada Ekspor Pasir Laut Ilegal, Begini Pengawasannya

KKP meyakini tidak akan ada ekspor pasir laut ilegal dengan ditekennya PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.


Terkini: 5 Fakta Korupsi BTS Kominfo Johnny Plate, Partai Buruh Ikut Tolak Ekspor Pasir Laut

21 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Plate mengenakan rompi tahanan saat keluar dari Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jakarta, Rabu, 17 Mei 2023. Menkominfo Johnny Plate ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung atas kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terkini: 5 Fakta Korupsi BTS Kominfo Johnny Plate, Partai Buruh Ikut Tolak Ekspor Pasir Laut

Berita terkini: 5 fakta kasus korupsi BTS Kominfo yang menyeret Johnny Plate, Partai Buruh ikut menolak ekspor pasir laut.


Kaesang Anak Jokowi Didukung Maju Pilkada Depok, Pangi: Tak Akan Semulus Gibran dan Bobby

21 jam lalu

Billboard baru Kaesang Pangarep yang dipasang DPD PSI Depok di Jalan Margonda, Depok, Kamis, 1 Juni 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kaesang Anak Jokowi Didukung Maju Pilkada Depok, Pangi: Tak Akan Semulus Gibran dan Bobby

Kaesang Pangarep didukung maju di Pilkada Depok. Tapi, dia tak memiliki latar belakang dan silsilah dengan Depok.


Partai Buruh Akan Gelar Demo di Depan Gedung MK Senin Mendatang

21 jam lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat memimpin aksi masa di depan Kantor Pajak menuntut Dirjen Pajak Suryo Utomo mundur dari jabatannya, Jumat 10 Maret 2023. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Partai Buruh Akan Gelar Demo di Depan Gedung MK Senin Mendatang

Partai Buruh akan menggelar demo penolakan terhadap UU Cipta Kerja, Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold.


Jokowi Sebut PP Dibuat agar Ekspor Pasir Laut Ilegal Jadi Legal, Pengamat: Tidak Juga

21 jam lalu

Ilustrasi pengerukan pasir laut. Shutterstock
Jokowi Sebut PP Dibuat agar Ekspor Pasir Laut Ilegal Jadi Legal, Pengamat: Tidak Juga

Harga pasir laut bisa mencapai dua kali lipat jika diekspor ke Singapura.


Ungkap Praktik Perdagangan Orang di Batam, Anggota Komnas HAM Cerita Pengalamannya Menyamar

22 jam lalu

Sejumlah WNI korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berjalan menuju bus setibanya dari Filipina di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat, 26 Februari 2023. Karo Penmas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyebutkan sebanyak 240 WNI korban TPPO dengan sindikat penipuan daring di Filipina mulai dipulangkan secara bertahap mulai Kamis (25/5/2023). ANTARA FOTO/Fauzan
Ungkap Praktik Perdagangan Orang di Batam, Anggota Komnas HAM Cerita Pengalamannya Menyamar

Anggota Komnas HAM harus menyamar untuk melihat secara langsung praktik perdagangan orang di Batam.


Tolak Ekspor Pasir Laut, Partai Buruh: Lingkungan Rusak, Nelayan Terancam

22 jam lalu

Ilustrasi pengerukan pasir laut. Shutterstock
Tolak Ekspor Pasir Laut, Partai Buruh: Lingkungan Rusak, Nelayan Terancam

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan partainya menolak ekspor pasir laut karena akan merusak lingkungan dan mengancam kehidupan nelayan.