TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan kementeriannya akan menyelesaikan paket-paket pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan hingga akhir 2023 atau maksimal paruh pertama 2024. Ia menyebut mulai tahun ini, Kementerian PUPR tidak melaksanakan pembangunan untuk proyek-proyek baru.
“Kami selektif membangun baru. Hanya kalau ada penugasan directive presiden. Kami akan mengoperasikan bangunan-bangunan yang selesai dibangun atau yang belum optimal dioptimalkan. Jadi tidak ada pembangunan (infrastruktur) baru kecuali perintah presiden yang dilaksanakan sejak 2022,” ujar Basuki dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2023 melalui YouTube resmi Kementerian Keuangan, Selasa, 16 Agustus 2022.
Basuki memaparkan, selama 2022, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 110,7 triliun. Dari total anggaran tersebut, penyerapan Kementerian PUPR hingga Agustus baru mencapai 41,6 persen.
Sampai akhir tahun nanti, Kementerian PUPR menargetkan bakal merampungkan sejumlah proyek pembangunan jalan tol, bendungan, hingga perumahan. Pada akhir Desember, Basuki menyebut ada 365 kilometer tambahan jalan tol yang akan dioperasikan.
Ia mencontohkan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan atau Cisumdawu yang akan beroperasi sepanjang 50 kilometer. Kemudian ada pula Jalan Tol Cibitung-Cilincing yang akan beroperasi sepanjang 25 kilometer dan Jalan Tol Tebing Tinggi-Kuala Tanjung sepanjang 38,5 kilometer.
Tahun ini, Kementerian PUPR juga bakal merampungkan pekerjaan sembilan bendungan baru, seperti Bendungan Ciawi dan Sukamahi, Bendungan Margatiga di Lampung, dan Bendungan Sadawarna di Subang. Kemudian, Bendungan Lolak di Sulawesi Utara, Bendungan Beringin Sila di NTB, hingga Bendungan Kuwil Kawangkian di Sulawesi Utara.
Basuki menjelaskan, hingga 2024, pemerintah memiliki target untuk membangun 61 bendungan anyar. Jika sebanyak 29 bendungan telah rampung pada 2021 dan sembilan lainnya akan diselesaikan tahun ini, sisanya sebanyak 13 bendungan ditargetkan kelar pada 2023.
“Kemudian untuk pembangunan jaringan irigasi baru, kita memanfaatkan bendungan-bendungan yang sudah selesai dibangung, dilengkapi dengan njaringan irigasi dan air baku,” ucap Basuki. Sementara itu untuk pembangunan perumahan rakyat, Basuki mengatakan tahun ini Kementeriannya akan menyelesaikan 5.000 unit rumah susun dan 101 ribu unit rumah swadaya.
Selain proyek-proyek prioritas tersebut, Kementerian PUPR sepanjang 2022 mendapatkan tugas adhoc untuk memperbaiki sarana dan prasarana untuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali. Dengan anggaran Rp 800 miliar, Kementerian PUPR ditugasi untuk melakukan perbaikan jalan, penyiapan penyemaian hutan bakau, sampai perbaikan venue.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah perlu menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur prioritas sebelum masa Kabinet Indonesia Maju berakhir. Prioritas penyelesaian proyek-proyek pemerintah ini juga tercermin dari peningkatan alokasi belanja negara non-pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada 2023.
"Untuk infrastruktur prioritas, Pak Bas (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono) harus menyelesaikan sebelum masa Kabinet berakhir. Beberapa dikonsolidasian," ujar Sri Mulyani dalam kesempatan yang sama.
Penyelesaian infrastruktur prioritas tersebut mencakup pembangunan jalan, jembatan, bendungan, jaringan irigasi, hingga rumah susun. Selain itu, pemerintah perlu menyelesaikan pembangunan bandara dan jalur kereta api serta menyediakan infrastruktur untuk energi baru dan terbarukan dan konservasi energi (EBTKE).
Kemudian, pemerintah akan menyelesaikan mega-proyek Palapa Ring serta merampungkan penyediaan akses Internet di Papua. Secara paralel, pemerintah juga memprioritaskan pemanfaatan belanja kementerian dan lembaga untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Tak Ada Windfall Komoditas, Indef Beberkan Dampaknya ke Ekspor hingga...
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
